Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Wujudkan Merangin Mantap, Bupati Mashuri Minta Dukungan Staf Khusus Wapres

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin meningkat, bahkan sudah berada di angka 5,09 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikator naiknya angka pertumbuhan ekonomi masyarakat Merangin adalah harga jual di bidang pertanian makin baik.

Untuk mewujudkan Merangin Mantap, Bupati Merangin Mashuri melakukan beberapa terobosan dan penggalangan dukungan. Salah satunya ke Staf Khusus Wakil Presiden agar visi misi Merangin Mantap bisa selesai hingga tahun 2023.

Kunjungan Bupati Merangin, Mashuri di kantor Sekretariat Wakil Presiden didampingi oleh Kepala Badan Balitbang Kabupaten Merangin Dedy Darmantyas, Kadis Perikanan Irsadi serta disambut langsung oleh  Stafsus Wapres Dr. Lukmanul  Hakim M.SI Asisten Stafsus Wapres Guntur Subagja Mahardika serta Donggani.

“Kunjungan kita ke Stafsus Wapres merupakan salah satu untuk bisa mewujudkan Merangin Mantap di bidang pariwisata, pertanian, perikanan dan perkebunan,” kata Bupati Merangin Mashuri pada Rabu, 9 Maret 2022.

Mashuri juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan UNESCO Global Geopark membutuhkan dukungan secara luas.

“Modal kita dengan sektor pariwisata seperti Geopark Merangin sudah diakui secara nasional. Kita minta dukungan Staf Khusus Wakil Presiden untuk membantu agar Geopark Merangin diakui UNESCO segera terwujud,” ujarnya.

Di sisi lain, potensi perkebunan, pertanian dan perikanan juga perlu mendapatkan dukungan dari Stafsus Wapres agar Merangin bisa mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) pusat.

“Ikhtiar kita adalah berjuang lewat dukungan yang ada agar Merangin bisa mendapatkan  dana DAK tambahan untuk bisa mewujudkan Merangin Mantap 2023,” ucapnya.

Sementara itu, Dr Lukmanul Hakim M.Si akan membantu Kabupaten Merangin agar bisa mewujudkan visi Merangin Mantap. Dan pihaknya akan menyampaikan kepada Wakil Presiden RI.

“Terima kasih atas kunjungan ke kantor Sekretariat Wakil Presiden. Kita akan sampaikan kepada Wakil Presiden RI, apa yang menjadi keinginan Kabupaten Merangin. Apalagi dengan potensi daerah yang begitu banyak tentu satu kewajiban untuk memperjuangkan semuanya sehingga masyarakat Merangin yang hari ini angka pertumbuhan ekonomi masyarakat baik wajib didukung,” kata Lukmanul Hakim.

Dr Lukmanul hakim M.Si juga berjanji akan segera mengutus Donggani, salah satu Staf Khusus yang juga berasal dari Merangin untuk membantu data-data yang dibutuhkan.

“Di Stafsus Wapres ada juga yang berasal dari Merangin. Saya minta untuk berjuang dan segera mengumpulkan data-data yang diperlukan,” katanya.

Reporter: Daryanto

PERISTIWA

Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas

DETAIL.ID

Published

on

Jambi — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal Tahun 2025 kepada 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di wilayah Jambi.

Dari jumlah tersebut, satu orang WBP langsung bebas setelah menerima remisi.
Pemberian remisi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 dan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan bahwa remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan rutin diberikan setiap perayaan Natal.

“Ini adalah hak bersyarat yang kami berikan kepada warga binaan Nasrani pada setiap perayaan Natal,” ujar Irwan,  Kamis 25 Desember 2025.

Ia menjelaskan, dari 105 WBP penerima remisi, sebanyak 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.

Sementara satu orang lainnya memperoleh Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.
Menurut Irwan, pemberian remisi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

“Remisi diberikan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.

Melalui pemberian Remisi Khusus Natal 2025 ini, Kanwil Ditjenpas Jambi berharap warga binaan dapat memperkuat nilai keimanan, menyadari kesalahan serta siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.

Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi pemasyarakatan. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi mencatat kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi menjelang perayaan malam Natal, 25 Desember 2025 masih terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan.

Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Rabu sore 24 Desember 2025. Ia mengatakan situasi lalu lintas secara umum masih berjalan normal dan terkendali.

Meski demikian, pihak kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi dilaporkan telah mengalami bencana alam, seperti tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci.

“Untuk mengantisipasi dampak bencana, Ditlantas Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN serta Dinas PUPR guna menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan bencana,” ujar Kombes Pol Adi Benny.

Selain pengamanan jalur lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi juga telah menyiagakan pos pelayanan di sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal. Penempatan pos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.

“Dalam pengamanan ini, kami juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, DPD Provinsi Jambi kembali dipimpin oleh Syaiful Kipli dan Ali Abdulah. Keduanya terpilih secara aklamasi dalam forum Konferda DPD KSPSI Provinsi Jambi yang digelar di Grand Hotel, Minggu 21 Desember 2025.

Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Syaiful Kipli menyampaikan rasa terimakasih atas amanah dari para anggota untuk kembali memimpin KSPSI Jambi. Menurutnya, kedepan KSPSI AGN Jambi akan fokus pada pendampingan hak-hak buruh secara masif di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

“Terimakasih, pada Konferda ini telah terjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terimakasih juga pada Presiden KSPSI AGN, pak Andi Gandi Nena Wea yang telah jauh-jauh dari Jakarta ke Jambi untuk memantau Konferda kita sekaligus melantik pengurus baru periode 2025-2030,” ujar Syaiful Kipli, Minggu 21 Desember 2025.

Di depan para anggota, Syaiful Kipli kembali menekankan bahwa kedepan pihaknya bakal berfokus pada konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembangkan organisasi demi pemenuhan hak-hak kaum pekerja.

Konferda DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi juga turut dihadiri oleh DPD KSPSI AGN Provinsi Sumatera Barat. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, pun langsung melantik secara resmi ke-2 pengurusan KSPSI tingkat Provinsi tersebut.

“Kami berharap organisasi KSPSI bisa profesional, modern dan juga mandiri. Ini harus diikuti oleh teman-teman pengurus daerah,” ujar Andi Gani.

Diainggung soal sikap terkait UMP tahun 2026, Presiden KSPSI tersebut menekankan agar seluruh Dewan Pengupahan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah memaksimalkan perjuangan bagi kenaikan UMP dengan kisaran 6,5 persen hingga 8 persen.

“KSPSI mengintruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, nasional untuk maksimal memperjuangkan persentase yang tinggi, atau paling tidak sama dengan tahun 2025,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs