DETAIL.ID, Medan – Menanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjadi Walikota Medan, Bobby Nasution, diminta untuk proaktif, bahkan kalau bisa, memberikan efek jera bagi siapa saja yang berupaya berbuat curang dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat Kota Medan.
Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar, kepada para wartawan di Medan, Selasa 21 Juni 2022.
Mengingat Kota Medan adalah barometer ekonomi dan pendidikan di Sumatera Utara, Abyadi meminta Walikota Bobby Nasution untuk mengawasi dengan ketat aparat di instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar tidak terlibat dalam penerbitan dokumen rekayasa.
ArtikelTerkait
Misalnya aparat di kantor kelurahan, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan sebagainya.
Selain itu, Walikota Medan juga perlu mengawasi di Dinas Sosial. Ini terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu.
“Bila terbukti ada oknum aparat yang terlibat merekayasa dokumen terkait kepentingan PPDB, Pak Walikota seharusnya menindak tegas
untuk memberi efek jera,” kata Abyadi Siregar.
Tetapi Abyadi Siregar mengaku optimis, dengan pengawasan yang ketat dan profesional, maka penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran (TA) 2022/20223 ini akan lebih bersih dan berkeadilan tanpa kecurangan, baik di Kota Medan secara khusus maupun Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.
Sekadar mengingatkan, sebelumnya Abyadi Siregar juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Lasro Marbun untuk melakukan pengawasan secara ketat dan profesional dalam proses PPDB.
Ia menyarankan pihak Disdik Sumut harus aktif monitoring ke petugas verifikasi dan validasi data calon siswa. Ia yakin Disdik Sumut di bawah pimpinan Lasro Marbun yang pernah aktif di Disdik pemprov DKI Jakarta akan bisa memberantas kecurangan itu. “Saya tahu betul komitmen Pak Lasro,” kata Abyadi Siregar kepada para wartawan.
Reporter: Heno
Discussion about this post