DAERAH
Ternyata, September adalah Bulan Perlindungan Investor
detail.id/, Medan – Sejak 9 tahun yang lalu Indonesia telah memiliki sebuah lembaga perlindungan investor di pasar modal. Nama lembaga itu lengkapnya adalah Indonesia Securites Investor Protection Fund (SIPF).
Nah, beranjak dari itu, SIPF berinisiatif untuk memperingatinya sebagai Bulan Perlindungan Investor atau Investor Protection Month (IPM) yang ditetapkan pada bulan September 2022.
Muhamad Pintor Nasution, Kepala PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sumatera Utara, kepada para wartawan di Medan, Selasa (27/9/2022), menyebutkan kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan HUT Indonesia SIPF selaku Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) di pasar modal Indonesia.
Sebelumnya, kata dia, sudah ada perayaan serupa seperti Bulan Inklusi Keuangan, dan perayaan-perayaan lainnya. Pintor bilang, IPM hadir sebagai bentuk inisiatif untuk meningkatkan pemahaman dan awareness pelaku pasar modal maupun masyarakat, terhadap adanya mekanisme perlindungan investor dan keberadaan Indonesia SIPF di pasar modal Indonesia.
“Upaya ini juga dilakukan karena semakin marak kasus investasi bodong, sehingga masyarakat perlu mendapatkan edukasi bahwa ada industri pasar modal sebagai tempat berinvestasi yang lebih jelas, high-regulated dan ada perlindungannya bagi mereka,” kata Pintor.
Indonesia SIPF melihat banyak investor dan masyarakat belum paham, sehingga perlu ada rangkaian edukasi agar masyarakat lebih peduli dan sadar akan pentingnya memahami investasi yang aman.
“IPM menghadirkan rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dikemas secara menarik selama bulan September. Diadakan oleh Indonesia SIPF bekerjasama dengan stakeholders lainnya secara hybrid, mostly online, namun pada puncaknya terdapat acara offline,” kata Pintor.
Ia menjelaskan, ada empat kegiatan yaitu webinar (virtual), kompetisisi penulisan artikel dan TikTok Challenge, workshop login AKSES KSEI untuk Pemecahan MURI Login Aplikasi Pasar Modal di kota Terbanyak (virtual) bekerja sama dengan KSEI dan puncak seremoni penganugerahan rekor MURI dan pengumuman pemenang kompetisi (offline dan virtual).
Dalam rangkaian kegiatannya, Pintor bilang IPM menggandeng TICMI untuk melakukan studi banding perlindungan pemodal di Indonesia dengan lembaga yang serupa di Singapura.
Lalu, pemenang kompetisi dalam perlombaan yang diadakan dalam rangka IPM akan diikutsertakan dalam program International Class dengan mengunjungi Securities Investors Association (SIAS) di Singapura.
“Sementara kegiatan webinar yang digelar dalam rangkaian IPM terdiri dari 2 webinar. Webinar pertama mengusung tajuk Komitmen Regulator untuk Menciptakan Pasar Modal yang Aman dan Terpercaya,” ujar Pintor.
Kata dia, tema webinar ini dibuat dengan melihat masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat mengenai industri pasar modal dan maraknya penipuan berkedok investasi.
Nah, Pintor mengatakan, kasus investasi bodong menjadi PR banyak pihak khususnya para pelaku industri pasar modal Indonesia.
Ia bilang pada webinar pertama yang menghadirkan narasumber dari OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) ini diharapkan partisipan dapat mengenali dan mempelajari secara komprehensif terkait regulasi dan mekanisme perlindungan di pasar modal Indonesia sehingga partisipan dapat mulai berinvestasi dengan aman dan nyaman di pasar modal Indonesia dan terhindar dari investasi bodong.
Sesi pertama mengangkat topik “Regulasi & Mekanisme Perlindungan Konsumen oleh OJK (Studi Kasus Penanganan)”. Membahas regulasi terkait Perlindungan Konsumen, Mekanisme Perlindungan Konsumen, Mekanisme Pelaporan kepada OJK, Studi Kasus Penanganan dan Mengenali Modus-Modus Penipuan.
“Sesi kedua, yakni “Mekanisme Perlindungan Investor oleh Bursa Efek Indonesia.” Membahas brief tentang industri pasar modal, cara berinvestasi di pasar modal, mekanisme perlindungan investor oleh BEI melalui keterbukaan informasi emiten: Notasi Khusus, Daftar Efek Pemantauan Khusus, serta Informasi Laporan Keuangan dan Tahunan Perusahaan Tercatat,” ujar Pintor.
Ia menjelaskan, webinar kedua menghadirkan pembicara dari KPEI, KSEI dan Indonesia SIPF dengan mengangkat topik bahasan Perlindungan Investor pada industri pasar modal.
Pasar modal Indonesia merupakan industri yang sudah sangat teregulasi dengan baik (high regulated) khususnya dalam hal perlindungan kepada para investor.
Dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh para narasumber dalam sesi ini diharapkan partisipan dapat memahami tugas dari masing-masing institusi sehingga dapat meningkatkan literasi dan edukasi untuk semakin bijak berinvestasi dan meyakini bahwa pasar modal Indonesia adalah pilihan tepat untuk mulai berinvestasi.
Pintor bilang sesi pertama akan mengangkat topik “Perlindungan investor melalui dana jaminan”, yang membahas brief singkat terkait peran dan fungsi KPEI di pasar modal Indonesia dan mekanisme perlindungan menggunakan dana jaminan.
Lalu sesi kedua mengangkat topik “Perlindungan Nasabah Sekuritas saat Penyimpanan Aset: Pemanfaatan AKSes dan Peran KSEI dalam Memberikan Perlindungan kepada Investor”, membahas brief singkat terkait peran, fungsi dan mekanisme perlindungan yang diberikan oleh KSEI di pasar modal Indonesia.
Sementara sesi ketiga menghadirkan topik “Perlindungan Indonesia SIPF sebagai Last Resort” yang memaparkan peran dan fungsi Indonesia SIPF sebagai perlindungan akhir di pasar modal Indonesia.
“Kegiatan webinar telah berlangsung selama 2 hari di tanggal 21 dan 23 September 2022. Sedangkan kompetisisi penulisan artikel dan TikTok Challenge masih berlangsung hingga 25 September 2022,” ujarnya.
“Untuk workshop login AKSES KSEI sendiri masih berlangsung setiap harinya pada pukul 14.00 WIB hingga 3 Oktober 2022. Dan puncak seremoni penutupan IPM 2022 sekaligus penganugerahan Rekor MURI akan digelar pada 7 Oktober 2022 di Main Hall Bursa Efek Indonesia dengan mengundang para pejabat OJK dan SRO,” tegas Pintor Nasution.
Reporter: Heno
DAERAH
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.
Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.
Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
DAERAH
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis. 12 November 2026. Melalui pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Wamen Ossy.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Wamen Ossy menjelaskan kepada delegasi Timor-Leste, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini jadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Menurut Wamen Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. “Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ucapnya.
Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, langsung memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.
Paulo Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. (*)
DAERAH
Disporabudpar Jember Beri Akses Gratis Jogging Track dan Fitnes di JSG
DETAIL.ID, Jember – Stadion Jember Sport Garden (JSG) kini resmi membuka fasilitas olahraga secara cuma-cuma bagi masyarakat luas.
Kebijakan ini dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kebudayaan, Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk memperluas pilihan destinasi olahraga bagi warga selain di kawasan Alun-alun Jember.
Kepala Disporabudpar Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyampaikan bahwa pembukaan fasilitas ini disesuaikan dengan tingginya antusiasme warga terhadap tren olahraga lari yang tengah digemari saat ini.
“Untuk memfasilitasi hobi yang lagi hype sekarang Run supaya ada tempat yang representatif untuk berlatih lari, untuk para runners,” kata Regar.
Masyarakat dapat menggunakan fasilitas lintasan lari di dalam lapangan JSG setiap hari Kamis sore.
Selain lintasan lari, pihak dinas juga mengoptimalkan fasilitas pusat kebugaran gratis yang telah beroperasi selama hampir dua bulan terakhir.
“Ini kita kebetulan punya alat gym, sehingga untuk mengoptimalkan dan daripada hanya digunakan untuk internal, jadi kami juga buka untuk umum,” kata Regar.
Fasilitas pusat kebugaran ini melayani pengunjung setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB.
Mengingat keterbatasan ruangan serta peralatan yang tersedia, calon pengunjung diimbau untuk mendaftar terlebih dahulu melalui tautan resmi yang telah disediakan.
Langkah menggratiskan fasilitas olahraga ini didasari oleh tekad untuk menghidupkan kembali gairah dan atmosfer keolahragaan di Kabupaten Jember yang sejak lama dikenal memiliki potensi kuat di bidang olahraga.
“Nanti rencana juga ada beberapa hal lain di tahun 2027,” ucap Regar.
Inisiatif pemerintah daerah tersebut mendapat apresiasi positif dari warga.
Wina Nuraliya, salah seorang warga Desa Ajung, menilai keberadaan fasilitas tanpa biaya ini sangat membantu kebutuhan berolahraga, khususnya bagi generasi muda dan para pekerja kantoran.
“Menurut saya dengan adanya fasilitas ini sangat membantu sekali, apalagi di era sekarang ini ya, Gen Z apalagi itu sangat mensupport. Terutama orang kantoran begitu,” tutur Wina. (*)



