Hal itu diungkapkan Jokowi pada Jumat, 23 Desember 2022 sebagai respons soal hasil survei Charta Politika Indonesia yang menyebut lebih banyak didominasi warga setuju ada reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi itu menjadikan kader PDIP dan NasDem ‘tubruk mulut’.
Mulanya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang merupakan kader Partai NasDem perlu dievaluasi.
Djarot berargumentasi dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya tentang ketahanan pangan.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah gres yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, Jumat.
Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago tak terima dengan pernyataan Djarot itu. Ia mengingatkan Djarot tak asal bicara dan menegaskan bahwa reshuffle kabinet ialah kewenangan penuh Jokowi.
“Reshuffle yaitu hak prerogatif presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal suara. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi ialah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irma, Sabtu, 24 Desember 2022.
Menurut Irma, Siti Nurbaya mempunyai segudang prestasi. Di masa Siti, kata dia, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia dapat ditekan dan udara jadi lebih bebas dari kabut asap. Penanaman mangrove pun masif dilaksanakan dalam rangka mempertahankan abrasi.
Irma juga berpendapat, Yasin Limpo mempunyai kinerja sangat bagus. Ia meminta Djarot untuk melihat data mengenai impor beras yang terus berkurang selama Yasin Limpo menjabat menteri.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai perihal reshuffle kabinet yang dilemparkan Jokowi merupakan respon terhadap koalisi yang akan dibuat Surya Paloh melalui Partai NasDem bareng Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Menurutnya, menteri asal Partai NasDem terancam masuk dalam daftar reshuffle jika koalisi parpol penunjang Anies resmi dibuat dan dideklarasikan.
“Salah satu yang mau disasar koalisi NasDem, Demokrat, PKS. Ketika itu insiden, menteri [dari] NasDem kena reshuffle,” ucap Kunto saat diwawancara CNNIndonesia.com, Senin, 26 Desember 2022.
Namun, kata ia, reshuffle kabinet juga ialah kartu yang dimainkan Jokowi supaya tidak tenggelam jelang 2024.
Menurut Kunto, sinyal reshuffle kabinet dilempar untuk mengingatkan parpol di dalam dan luar koalisi soal kekuatan yang masih dimiliki Jokowi.
Selain itu, Kunto bilang, sinyal reshuffle kabinet dimainkan Jokowi untuk mengiming-imingi parpol di luar koalisi pemerintah saat ini bergabung ke dalam pemerintahan.
“Ini kartu yg mampu dimainkan Jokowi biar tidak tenggelam jelang 2024, selain ada kartu relawan dan lainnya. Kenapa Jokowi tekun mainkan reshuffle, biar parpol aware bahwa Jokowi masih punya power,” ucapnya.
Sementara itu, NasDem telah memastikan akad mengawal pemerintahan Jokowi sampai 2024.
Menurut Kunto, reshuffle kabinet akan menjadi dilema bila Jokowi mempunyai agenda elektoral di 2024, baik itu ingin menjadi king maker, ingin memenangkan sosok capres pilihannya, maupun melanjutkan perihal presiden tiga masa.
Sebab, lanjut dia, hal itu akan menciptakan Jokowi membentuk poros atau koalisi parpol gres.
“Kecuali Jokowi ingin sesuatu di elektoral 2024. Dalam hal ini, Jokowi punya acara tertentu di 2024, entah jadi king maker, punya pangeran, ingin dorong seseorang,” ucap Kunto.
“Jokowi akan paksa koalisi yang ada sekarang untuk tetap ada untuk dorong putra mahkotanya atau masih gencar dengan tiga periodenya itu,”ujar Direktur Eksekutif Kedai KOPI itu.