Medan – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) Arief tri Nugroho meminta agar Indeks Inklusi Keuangan Sumut yang mencapai sebesar 95,58% pada tahun 2022 dipertahankan pada tahun ini.
“Saya telah mendorong pihak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut) untuk mempertahankan Indeks Inklusi Keuangan Sumut sebesar 95,58% pada tahun 2022,” kata Sekda kepada para wartawan di Medan, Sabtu (21/1/2023).
Ia mengaku permintaan itu pun telah disampaikan beberaa hari yang lalu pada pembukaan “Workshop TPAKD se-Sumut” yang
diselenggarakan di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Gatot Subroto Nomor 395, Medan.
ArtikelTerkait
Sejumlah cara, kata mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Pemko Medan, bisa dilakukan untuk mempertahankan
indeks yang sangat positif tersebut.
Antara lain, kata dia, dengan mendorong pemanfaatan produk serta pembekalan kepada calon konsumen agar pemilihan ragam produk
dapat sesuai kebutuhan, hak, kewajiban, manfaat dan risiko.
“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2022 silam, Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Sumut sebesar 95,58% atau tertinggi ke-2 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini sangat menggembirakan dan harus tetap dipertahankan ke depan,” ujarnya.
Untuk itu, Arief mengimbau, kepada seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumut dan teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.
“Jadi kita perlu berhati-hati banyak penghimpunan dana pinjaman sifatnya online, aksesnya sangat mudah, cepat cairnya, tapi setelah itu kita terjebak,” jelasnya.
Kata dia, sebagaimana roadmap TPAKD tahun 2023, disebutkan juga soal adanya peningkatan produk dan layanan keuangan syariah.
Untuk itu ia meminta agar daerah-daerah yang memiliki potensi peningkatan ekonomi syariah dapat menyasar program keuangan yang berbasis syariah.
“Selain itu, program literasi atau inklusi dapat dimulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu pedesaan atau kelurahan di masing-masing daerah,” kata Sekda Provsu.
Selaku Koordinator TPAKD Sumut, Arief juga berharap agar setiap Kabupaten/Kota membentuk ekosistem desa atau kampung dalam mewujudkan pemerataan inklusi keuangan dan literasi keuangan.
Desa atau kampung itu juga ia harapkan mampu meningkatkan peran BUMDES/BUMDESMA dengan tujuan agar ekonomi Sumut dapat bertumbuh lebih baik di tahun 2023.
Ia bilang tak ada lagi waktu untuk bersantai. Semua itu harus dikerjakan secepat dan semaksimal mungkin.
Arief pun menyitir pesan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Forkopimda se-Indonesia di Sentul beberapa waktu yang lalu.
Kata dia, saat itu Presiden Jokowi meminta daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga pengendalian inflasi, khususnya Sumut dan Kabupaten/Kota se-Sumut.
“Saat itu Pak Presiden bilang kondisi negara ini atau dunia sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Arief juga mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut yang telah berperan aktif dalam menyukseskan program kerja TPAKD di Sumut.
“Kami tentu berterimakasih kepada OJK yang terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat dan berkolaborasi dengan TPAKD untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas,” tegas Sekda Provsu.
Reporter: Heno
Discussion about this post