ADVERTORIAL
Pemerintah Provinsi Jambi Punya Dasar Hukum yang Kuat Atas Kepemilikan Lahan Stadion di Pijoan
Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan memiliki dasar hukum kuat kepemilikan lahan Stadion di Pijoan, Kabupaten Muarojambi. Dengan kata lain, pekerjaan multiyears pada lahan seluas 11 hektar berada di tanah yang sah dimiliki Pemprov.
Tim Kuasa Hukum Pemprov Jambi, Sarbaini menyatakan bukti yang dipegang Pemprov kuat yakni hibah dari Pemkab Muarojambi pada tahun 2022 dan dibalik namakan menjadi Pemprov Jambi dengan sertifikat hak pakai nomor 0035.
Diawali dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Muarojambi dengan Pemprov Jambi pada 21 Februari 2022 lalu. Dengan nomor 028/226/BPKAD/II/2022 berdasarkan nomor untuk Pemkab Muarojambi, dan 414/BPKPD-7.2/II/2022 untuk nomor surat Pemprov Jambi.
Tak hanya itu, Pemprov juga sudah mengantongi sertifikat balik nama lahan tersebut dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Sudah dibalik namakan bulan juli 2022. Tepatnya luasan tanahnya 110.100 m2 atau 11 hektar,” ujarnya, Rabu, 12 April 2023.
Ia menambahkan logikanya, BPN tak akan mau memproses balik nama sertifikat jika tanah itu bermasalah. “Selama ini tanpa ada masalah dan lancar prosesnya. Karena asal muasal tanah dari Pemkab ke Pemprov,” akunya.
Ia mengatakan dokumen hibah yang dipegang Pemprov lengkap. “Seperti NPHD, berita acara serah terima (BST) hibah,” ujar Sarbaini.
Bahkan sejatinya sejak awal tanah ini tidak pernah dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Jambi selaku penggugat lahan ini di Pengadilan Negeri Sengeti.
Sarbaini mengungkapkan awalnya tahun 1988 tanah itu sudah bersertifikat hak pakai nomor 02 atas nama Pemerintah Batanghari. Kemudian karena Kabupaten Batanghari dipecah menjadi dua tahun 1999, menjadi Pemerintah Batanghari dan Pemerintah Muarojambi lahan berpindah ke daerah pemekerannya.
“Karena aset itu masuk dalam wilayah Muarojambi, maka Pemerintah Batanghari menyerahkan ke Muaro Jambi. Dan selanjutnya Pemkab Muaro Jambi membalikkan namakan aset lahan itu,” katanya menjelaskan.
Lalu berlanjut, hibah tanah dari Pemkab Muarojambi ke Pemprov Jambi. Dengan tujuan Pemprov Jambi ingin membangun stadion sesuai visi misi dan keinginan masyarakat untuk membangun Jambi lebih baik kedepan.
“Dilakukan hibah dan dibalik namakan menjadi Pemprov Jambi dengan sertifikat hak pakai nomor 0035,” katanya.
Dari bukti yang jelas itu, tim kuasa hukum berharap pihak penggugat tak mengeluarkan pernyataan yang tak berdasar dan menuding Pemprov arogan.
“Poin pertama yang diingatkan, Dalam putusan sela tidak ada perintah hakim mengatakan pekerjaan Stadion harus dihentikan,” tuturnya.
Kemudian poin kedua, tim kuasa hukum Pemprov yakin menang karena mempunyai dasar hukum yang kuat. “Tak ada dasar (YPJ) itu dia,” kata Sarbaini.
Pihak kuasa hukum Pemprov bahkan juga terheran-heran dan juga mempertanyakan bukti kepemilikan pihak penggugat Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ). Mereka menyebut klaim hibah tahun 1985 tidak jelas.
“Pertanyaan kita siapa yang menghibahkan, nama siapa yang hibahkan, boleh dihibahkan kalau punya seseorang kan itu tidak ada. Karena tak boleh dihibahkan kalau tidak punya siapa-siapa. Untuk itu, maka salah jika menganggap pemerintah tidak bersikap arogansi,” katanya.
“Maka wajar pemprov membangun karena mempunyai bukti kuat. Apalagi pekerjaan multiyears ini bukan ujuk-ujuk karena telah dilakukan uji kelayakan (FS) sebelum adanya gugatan perdata. Proses pembangungan mulai dari tender, dan bukan ujuk-ujuk,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan program Multiyears Stadion Pemprov, di Pijoan yang harus tetap dilanjutkan, meskipun tengah berlangsung gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengeto. Sikap itu diutarakan Gubernur karena beberapa alasan.
Gubernur Al Haris mengatakan prinsipnya Pemprov Jambi memiliki sertifikat kepemilikan lahan stadion seluas 11 Hektar itu.
Tak hanya itu, Haris mengakui, pihak penggungat (YPJ) sudah mengajukan upaya putusan sela ke PN Sengeti untuk penghentian pekerjaan stadion namun tak dikabulkan hakim.
“Mereka mengajukan ke Pengadilan Negeri ada putusan selanya, ternyata PN tak menyetujui, itu artinya (pekerjaan) itu boleh berlanjut,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menegaskan ketika tak ada putusan sela maka pekerjaan stadion itu boleh diteruskan.
“Maka saya yakin lanjut saja, karena itu dibangun untuk publik bukan untuk Bupati, Gubernur, begitu pemahamannya,” ujar Gubernur Al Haris.
“Stadion itu adalah bangunan publik milik masyarakat, saya kira tidak masalah,” tuturnya.
Adapun pekerjaan stadion yang berlokasi di Pijoan Muarojambi saat ini sudah dilakukan pekerjaan awal berupa pematangan lahan. Pada tahun 2023 ini ditargetkan selesai pekerjaan struktur stadion.
ADVERTORIAL
Flyover Mangli Didorong Tuntas, Gus Fawait dan Menteri PU Siapkan Empat Jalur untuk Jember 20 Tahun ke Depan
DETAIL.ID, Jember – Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, bersama Bupati Jember, Mohammad Fawait atau Gus Fawait, membahas rencana pembangunan flyover di kawasan Mangli saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, dengan target awal pelaksanaan pada 2026.
Flyover sepanjang kurang lebih 1,1 kilometer itu akan menghubungkan kawasan Mangli menuju pusat kota.
Estimasi anggaran berada pada kisaran Rp700–800 miliar, sementara Detail Engineering Design (DED) masih dalam tahap persiapan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PU memaparkan bahwa secara teknis simpang Mangli masih bisa diatur melalui manajemen lalu lintas.
Namun, ia melihat proyeksi pertumbuhan kawasan dan arah industrialisasi Jember membutuhkan infrastruktur jangka panjang yang lebih kuat.
“Kalau kita bangun, sebaiknya sekalian empat jalur agar 20 tahun ke depan masih aman. Kalau hanya dua jalur, saya khawatir lima tahun sudah penuh lagi. Kemacetan di flyover jauh lebih berbahaya dibandingkan kemacetan di jalan biasa,” katanya menjelaskan.
Ia juga menyebutkan kesiapan lahan menjadi prasyarat utama agar proyek bisa berjalan.
Pemerintah pusat menargetkan kick-off pembangunan pada 2026 dengan estimasi waktu pengerjaan normal sekitar tiga tahun.
Atas permintaan Bupati, dua jalur awal diupayakan selesai lebih cepat.
Gus Fawait memandang proyek flyover Mangli sebagai langkah membuka ruang investasi di Jember.
Ia menilai kemacetan yang terjadi hampir setiap hari di simpang tersebut berpotensi menghambat minat investor.
“Kalau kemacetan dibiarkan, ini tidak menarik bagi investor. Industrialisasi membutuhkan infrastruktur yang memadai. Kita ingin Jember lebih maju, dan itu harus disiapkan dari sekarang,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
104 Rumah Terindikasi Langgar Bantaran Sungai, Satgas Tata Ruang Jember Siapkan Penertiban
DETAIL.ID, Jember – Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember mengidentifikasi 104 rumah di Villa Indah Tegal Besar yang berpotensi melanggar aturan bantaran sungai dan memicu banjir di wilayah ini.
Satgas menyampaikan langkah ini usai menerima aspirasi warga Villa Indah Tegal Besar di Aula Prajamukti Pemkab Jember, Sabtu malam, 21 Februari 2026.
Anggota Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Edi Budi Susilo, menyebut penanganan tersebut berjalan atas arahan langsung Bupati Jember untuk membenahi tata kelola ruang.
“Bencana banjir ini ternyata tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga faktor manusia. Ketua Satgas telah menyampaikan ada 104 perumahan yang berpotensi melanggar dan memicu banjir,” katanya.
Satgas mencatat, dari total 104 rumah, 13 rumah telah menjalani identifikasi mendalam, sementara 91 lainnya akan segera disurvei untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
“Nanti akan kita putuskan apakah posisinya memang melanggar atau tidak. Ke depan, hal-hal yang menyangkut pelanggaran di bantaran sungai akan kita tertibkan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan arahan pimpinan daerah terkait penertiban tersebut.
“Kita mencoba di eranya Gus Bupati, beliau memberikan arahan kepada kita Satgas untuk menertibkan hal-hal yang selama ini tidak tertangani dengan baik,” ucapnya.
Perwakilan warga Villa Indah Tegal Besar, Udin, menyambut langkah Satgas dan berharap tuntutan warga segera mendapat tindak lanjut.
“Ini kabar baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Satgas dan Bupati Gus Fawait yang mengutamakan korban di atas hal lainnya. Kami berharap agar tuntutan kami segera direalisasikan melalui penegakan hukum yang ada,” tuturnya.
Warga Villa Indah Tegal Besar mengajukan sembilan tuntutan sebagai berikut:
- Bahwa kami menginginkan mempunyai hunian perumahan yang aman dan nyaman;
- Atas peristiwa banjir yang terjadi dalam beberapa waktu sebelumnya, kami menilai perlu adanya normalisasi sungai bedadung;
- Menuntut pihak pengembang PT. S8L untuk Membangun tanggul yang kokoh sebagai penahanan air Sungai Bedadung;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk membangun pagar pengaman;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk melakukan rekayasa drainase yang bisa mencegah air Sungai masuk melatui saluran pembuangan rumah tangga;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk merelokasi warga terdampak, tanpa biaya apapun yang dikeluarkan warga;
- Kami meminta adanya keringanan angsuran, baik potongan bunga dan kelonggaran angsuran (retaksasi);
- Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk segera melakukan pengukuran batas sepadan atau bantaran sungai;
- Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk meninjau ulang semua.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Mendikdasmen RI Resmikan 124 Sekolah Hasil Revitalisasi APBN 2025 di Jember, Gus Fawait Kembali Ajukan 300 Sekolah Tahun Ini
DETAIL.ID, Jember – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, meresmikan 124 sekolah hasil program revitalisasi APBN 2025 di SMP Negeri 1 Balung, Sabtu sore, 21 Februari 2026.
Program tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp4 miliar dan mencakup perbaikan ruang kelas, toilet, laboratorium, serta sarana penunjang pembelajaran.
Abdul Mu’ti hadir bersama Bupati Jember Muhammad Fawait dan melakukan peresmian secara simbolis.
Selain pembenahan fisik, sekolah penerima juga memperoleh perangkat interactive flat panel untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
Secara nasional, Kemendikdasmen menjalankan program revitalisasi 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun dan menjangkau sekitar 16 ribu sekolah.
Pada 2026, pemerintah pusat menyiapkan Rp14 triliun untuk melanjutkan program tersebut.
“Revitalisasi ini, tahun depan Insya Allah akan tetap kita laksanakan dengan sistem swakelola. Harapan kami, secara bertahap sebelum tahun 2029, seluruh sekolah di Indonesia sudah selesai direvitalisasi,” ucapnya.
Bupati Muhammad Fawait menyampaikan saat awal menjabat, lebih dari 1.500 gedung sekolah di Jember berada dalam kondisi rusak berat.
Pemkab Jember mengajukan perbaikan ke Kemendikdasmen RI hingga 124 sekolah memperoleh program revitalisasi pada 2025.
“Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, Kabupaten Jember menerima program revitalisasi sekolah terbesar di Indonesia,” kata Bupati Fawait dalam sambutannya.
Tahun ini, Pemkab Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah untuk memperoleh bantuan serupa.
Pemerintah daerah berharap program tersebut meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mencetak generasi unggul di Jember.
Reporter: Dyah Kusuma


