ADVERTORIAL
Banggar DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri

Jambi – Tanya Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Batubara di Provinsi Jambi. Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Jumat, 12 Mei 2023.
Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengatakan Provinsi Jambi memiliki cadangan batu bara sebesar 1,9 miliar ton dengan rata-rata produksi 13 juta ton per tahun.
Lifting minyak mumi rata-rata 8 juta barel per tahun dan Produksi Gas sebesar 292,86 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD).
“Sebagai contoh, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) batu bara tahun 2022 yang diterima pemerintah Provinsi Jambi dari pemerintah pusat sebesar Rp 101.080.812.904 dari target DBH tahun 2022 sebesar Rp 64.487.608.213,” kata Ivan Wirata.
Sedangkan target DBH batu bara tahun 2023 sebesar Rp 90.638.625.546, adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tambang batu bara di Provinsi Jambi untuk triwulan IV atau dari 01 Januari-30 November 2022 tercatat mencapai Rp 657 miliar lebih dengan skema pembagian PNBP sebesar 20 persen untuk Pemerintah Pusat, 16 persen untuk Pemerintah Provinsi, 32 persen untuk Kabupaten penghasil batu bara dan dan 32 persen sisanya dibagi ke Kabupaten Kota yang ada di Jambi.
Ia juga menuturkan, DBH tersebut dinilai belum sepadan dengan ekses yang ditimbulkan oleh eksplorasi Batubara yang kian massif di wilayah Provinsi Jambi saat ini, seperti korban meninggal dunia maupun luka akibat kemacetan truk pengangkut batubara yang menggunakan jalan umum.
Selain itu terganggunya jalur distribusi bahan pangan pokok, terganggunya mobilitas pengguna jalan umum, dan memburuknya kualitas jalan akibat ketidakpatuhan kendaraan pada batas tonase yang ditentukan.
Saat bersamaan, anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi untuk mengatasi persoalan yang muncul tersebut juga tergolong besar.
“Pertanyaan bagaimana metode perhitungan DBH sumber daya mineral dan batu bara (MINERBA) maupun minyak dan gas (MIGAS) menurut UU HKPD. Selain produksi, bagaimana pengaruh produksi dan fluktuasi harga komoditas dalam perhitungan pembagian DBH,” tuturnya.

ADVERTORIAL
Bupati Merangin Teken MoU dengan Kanwil Ditjenpas Jambi

DETAIL.ID, Merangin – Pemkab Merangin dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Penandatanganan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menguatkan sinergitas dalam mendukung penyelenggaraan dan pembinaan pemasyarakatan tersebut, berlangsung khidmat di Auditorium rumah dinas b5upati Merangin.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Bangko dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin.
Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari transformasi linier Kabinet Merah Putih, yang salah satunya menyikapi perubahan nomenklatur dari Kemenkumham, menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Terimakasih Pak Kanwil sudah datang ke Merangin. Kami menyambut baik kerjasama ini, apalagi mungkin ada 90 persen penghuni Lapas warga Merangin. Melalui bimbingan itu warga binaan nanti semakin mudah beradaptasi di luar,” ujar Bupati.
Dalam candaannya, Bupati mengharapkan agar Lapas tidak terus-menerus membangun memperbanyak ruang tahanan, karena konotasinya semakin bertambah jumlah warga binaan nya.
Pembinaan keterampilan dan keahlian kepada warga binaan itu terang bupati, sangat penting. Bupati mempersilahkan semua OPD menindaklanjuti MoU, melakukan pembinaan ke warga binaan baik pertanian, perkebunan dan bidang lainnya.
“Saya minta para Kepala OPD, perjanjian ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi harus diimplementasikan secara nyata, demi mewujudkan warga binaan yang terampil, mampu menjalani kehidupan sosial lebih baik lagi setelah bebas nanti,” ucap Bupati.
Mengingat sebagian besar warga binaan itu dari kasus Narkoba, Bupati mengingatkan jajarannya jangan sekali-kali terlibat bahaya pengaruh Narkoba.
“Jangan nian satupun Aparatur Sipil Negara kita terlibat Narkoba,” kata Bupati.
Terpisah, Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Hidayat mengungkapkan sangat berterima kasih kepada Bupati Merangin dan jajarannya yang sangat mensupport, MoU yang dilakukan.
Melalui MoU itu terang Kanwil, Bupati telah mengoptimalkan fungsi pembinaan yang luar biasa untuk warga binaan. Kolaborasi tersebut menunjang program Asta Cita Presiden Prabowo, agar bisa lebih baik lagi.
“Warga binaan membutuhkan keahlian dan keterampilan, agar bisa mendapatkan pekerjaan setelah bebas nanti. Ini tentunya harus disupport Pemerintah Daerah, untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat,” kata Hidayat.
Di penghujung acara, Kanwil menyerahkan merchandise kepada Bupati Merangin dan sebaliknya, Bupati juga menyerahkan merchandise Merangin ke Kanwil dibarengi senyum khas H M Syukur penuh keakraban.
Reporter: Daryanto
ADVERTORIAL
Terima Audiensi dari BPKP Jambi, Gubernur Al Haris Bahas Kajian Strategis untuk Kebijakan Daerah

Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Audiensi ini dihadiri langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, dan Gubernur Al Haris didampingi Inspektur daerah Provinsi Jambi, Agus Herianto.
Pertemuan ini membahas berbagai kajian strategis yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan penting di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris mengungkapkan bahwa pihaknya meminta pendampingan dan telaah dari BPKP untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan analisis yang akurat.
“Saya banyak meminta kajian dari mereka dalam hal apapun. Misalnya kajian terkait dengan MBG, Kepmen 14 tentang sumur rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Potensi Pajak Rakyat,” ujar Al Haris.
Dia menambahkan, masih terdapat beberapa potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, salah satunya dari sektor pertambangan galian C.
“Galian C belum ada kita pungut dari Pemda setempat,” katanya.
Menurut Al Haris, peran BPKP sangat penting dalam memberikan kajian, telaah, dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan.
“BPKP ini kan badan yang memberikan kajian dan telaah kepada kami untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.
Merangin
Bupati H M Syukur Pastikan Bantuan Ponpes Tetap Bergulir

Merangin – Meskipun kondisi keuangan daerah ‘dihantam’ efesiensi, ditambah lagi berkurangnya dana transfer Pusat, namun dipastikan program bantuan Rp 100 untuk setiap Pondok Pesantren (Ponpes) yang mempunyai legalitas, tatap dikucurkan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Merangin H M Syukur, ketika bersilaturahmi dengan para pimpinan Ponpes se-Kabupaten Merangin, di Auditorium rumah dinas bupati Merangin pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Tampak hadir, pada silaturahmi itu Wabup H A Khafidh, Pj Sekda Zulhifni, para Asisten Setda Merangin, Kemenag Khusaini, Ketua MUI Merangin Dr. H Joni Musa, Buya H Satar Saleh, Plt Kadis Kominfo Ahmad Khoirudin (Akhoi) dan para Kepala OPD lainnya.
“Program bantuan Ponpes ini akan terus berjalan dan bergulir ke tahun berikutnya. Kalau kita katakan Merangin keadaannya susah, itu bisa menjadi doa. Saya tegaskan, Merangin dalam kondisi baik-baik saja,” ujar Bupati disambut tepuk tangan yang hadir.
Diakui H M Syukur, tantangan itu memang selalu ada, namun semua itu bisa dilalui asalkan ada kebersamaan. Singkirkan berbedaan yang ada dan fokus bersemangat bersama membangun Merangin yang sama-sama dicintai.
Dijelaskan bupati ada tiga fase tantangan besar yang telah dilalui daerah, yaitu fase Covid-19/Corona, fase Efisiensi anggaran pasca pelantikan pasangan bupati Merangin yang mengejutkan dan terbaru adalah fase Pengurangan dana transfer Pusat.
Selain program bantuan Ponpes, Pemkab Merangin juga punya program 10.000 Jamkesda, untuk pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu, program beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan pembangunan infrastruktur di jalan-jalan vital.
Perbaikan jalan vital itu, jalan di Desa Durian Rambun dan jalan Sungai Pinang-Ngaol yang tetap berjalan. Begitu juga dengan bantuan bibit sawit, bibit ikan dan bibit sayuran untuk petani juga sudah dianggarkan.
“Di tengah efisiensi saat ini, semua program yang pernah terucap saat kampanye dan tertuang dalam visi misi bupati, Insya Allah tetap akan berjalan, meskipun belum maksimal,” kata Bupati.
Pada silaturahmi yang berlangsung penuh rasa kekeluargaan itu, bupati berharap seluruh pimpinan Ponpes dapat membantu mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, terkait kondisi keuangan daerah yang belum menguntungkan.
“Saya meyakinkan, di tengah efisiensi dan pengurangan anggaran, kita tetap bisa membangun. Kita butuh semangat, kebersamaan, rasa memiliki daerah. Tolong sampaikan ke masyarakat, agar semua rasa itu tumbuh diri setiap insan,” ucap Bupati.