Connect with us
Advertisement

PERKARA

Kuasa Hukum Korban: Oknum Polisi Terduga Pelaku Sudah Merangkai Semua Peristiwa dari Awal

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sampai saat ini Melati (nama samaran) korban pelecehan seksual RDS masih tak terima dengan semua perbuatan oknum anggota Polisi yang bertugas di Polres Tebo itu.

Satu tahun lebih dia menunggu iktikad baik dari RDS, namun RDS dinilai seolah tak peduli. Bersama kuasa hukumnya, Melati pun memilih untuk mencari keadilan dengan melaporkan RDS ke Polda Jambi.

Lalu apa yang membuat RDS seolah tak peduli dengan perbuatan pelecehannya pada Melati? Soal ini, Frandy Nababan, salah satu kuasa hukum Melati menilai bahwa RDS sudah lebih dulu mengidentifikasi Melati. Bahwa Melati tak akan mampu melawan.

“Pertama persoalan ketidakmampuan. Ini kan persoalan kelompok rentan yang dialami perempuan. Sebenarnya dia ini oknum pelaku ini sudah mentracking dulu ini kapasitas dia mampu enggak melawan?” ujar Frandi, Jumat 19 April 2024.

Sebab, Melati tak punya keluarga di Jambi. Dia merupakan sosok anak Yatim, ibunya pun tinggalnya di Palembang. Kondisi itu pun dinilai semakin meyakinkan pelaku bahwa korban tak dapat melawan.

“Dimanfatakanlah ketidakberdayaan ini, ada satu bukti di dalam chat itu. Disampaikan, emang kau mau ngadu ke siapa, Dek?” ujar Frandi membacakan chat pelaku.

Oknum polisi ini, kata Frandi, sudah merangkai semuanya dengan baik. Di awal pelaku memesan hotel pun terungkap bahwa pemesanan atas nama Melati walaupun RDS yang bayar.

“Biar supaya apa biar seolah-olah si korban ini yang mesan hotel,” katanya.

Modus itu diduga telah sengaja direncanakan oleh RDS. Sama juga dengan tawaran-tawaran pejerjaan yang dijanjikan pada Melati. Semua hanya akal-akalan RDS pada Melati.

Frandi juga mengungkap fakta lain, bahwa RDS juga diduga melakukan penganiayaan terhadap Melati. Parahnya itu diduga dilakukan tak jauh dari gedung kantor Polres Tebo.

“Di situ dia dicekik, kemudian disorong, sampai luka. Ada buktinya,” ujar Frandi.

Selanjutnya Melati yang polos menghubungi RDS bahwa akan melaporkan semua perbuatan RDS. Bukannya meminta maaf, malah RDS membalas pesan bernada ancaman.

“Apa jawabannya? Bukan malah minta maaf malah mengancam balik. Yakin, Dek? katanya dengan mengirimkan foto korban waktu tidur dalam keadaan ya kita katakan seperti tidak memakai bajulah,” katanya.

“Jadi ini memang luar biasa. Adalagi dia (korban) ini pernah ke Polres untuk meminta pertanggungjawaban, tapi malah didudukkan dia dengan si terduga pelaku dengan ada beberapa polisi,” ujar Frandi menambahkan.

Kuasa Hukum Melati itu pun jelas kecewa dengan tindakan oknum Polres Tebo, sebab sudahlah tau ada indikasi pidana yang dilakukan oknumnya. Tapi bukannya mencari unsur pidananya, malah ada intrik penekanan.

“Malah menekan supaya laporannya tidak muncul. Makanya ini hampir setahun proses ini enggak selesai, cuman 1 hal dia ini (korban) takut. Pertama ada kekerasan fisik, kedua takut nama baiknya, ketiga juga dia hanya menunggu iktikad baik,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

PERKARA

Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Bahan Kimia Perumda Tirta Mayang Diserahkan ke Jaksa

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menerima penyerahan 3 tersangka beserta barang bukti (tahap II) dari penyidik Tipikor Polresta Jambi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan kimia sukolid pada Perumda Tirta Mayang Kota Jambi tahun 2021–2023.

‎Kepala Seksi Intelijen Kejari Jambi, Afradi Amin menyampaikan bahwa ketiga tersangka yang diserahkan yakni HT selaku Manajer Pengadaan Perumda Tirta Mayang, MK selaku Direktur Teknik Perumda Tirta Mayang periode 2021–2026, serta RW selaku Kepala Cabang PT Definite Hue Solutions, Jambi.

‎”Terhadap para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai hari ini hingga 23 Mei 2026, dan dititipkan di Rutan Kelas I Jambi,” ujar Afradi, Senin 4 Mei 2026.

‎Dalam perkara ini, para tersangka diduga melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan terkait lainnya.

‎Selain itu, sebagai dakwaan subsider, para tersangka juga dijerat Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

‎Afradi mengungkapkan, berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, nilai kerugian dalam kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 miliar.

‎Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya berkas perkara sempat dikembalikan (P-19) untuk dilengkapi. Namun setelah koordinasi intensif antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sekitar dua minggu lalu berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21).

‎Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Varial, Bukri, dan David Akhirnya Ditahan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi kembali menahan 3 tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Ketiga tersangka tersebut yakni Varial Adi Putra, Bukri yang menjabat sebagai kepala bidang, serta David Hadi Husman yang diduga berperan sebagai perantara (broker).

Direktur Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia, mengatakan penahanan dilakukan sebagai bagian dari langkah penyidik untuk mempercepat proses penanganan perkara yang masih berjalan.

‎”Berdasarkan hasil penyidikan, perlu dilakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap 3 tersangka susulan dalam kasus dugaan korupsi DAK tahun 2022. Saat ini penyidik juga masih melengkapi berkas perkara,” ujar Taufik pada Senin, 4 Mei 2026.

‎Ia menambahkan, penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Dengan penambahan ini, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi DAK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 menjadi 7 orang. Sebelumnya, 4 orang telah lebih dulu berstatus terdakwa dan saat ini tengah menjalani proses persidangan di pengadilan.

Dalam perkara ini kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 21 miliar dari total anggaran sekitar Rp 121 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Dede Maulana Divonis 19 Tahun Penjara, Sidang Putusan di PN Jambi Diwarnai Tangis Keluarga Korban

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sidang putusan kasus pembunuhan sekaligus penggelapan mobil Pajero Sport dengan terdakwa Dede Maulana (33) di Pengadilan Negeri (PN) Jambi pada Selasa, 28 April 2026 berlangsung penuh haru. Majelis hakim menjatuhkan vonis 19 tahun penjara kepada terdakwa, lebih tinggi satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut 18 tahun kurungan.

Sejak sebelum sidang dimulai, suasana di PN Jambi sudah dipenuhi keluarga korban. Mereka tampak menunggu di ruang tunggu untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan yang telah lama dinantikan.

Tak lama kemudian, Dede Maulana tiba di pengadilan dengan mengenakan pakaian tahanan dan tangan terborgol. Ia diarahkan petugas menuju ruang tahanan sementara sebelum menjalani sidang. Dalam perjalanannya, terdakwa sempat melewati keluarga korban yang hadir.

Sidang digelar sekitar pukul 14.25 WIB. Di dalam ruang persidangan, keluarga korban turut menyaksikan jalannya sidang dengan penuh harap. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara.

‎”Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana 19 tahun penjara,” kata hakim membacakan putusan.

Putusan tersebut langsung membuat suasana ruang sidang menjadi hening. Orang tua korban tampak tak kuasa menahan tangis setelah mendengar vonis yang dijatuhkan.

Kasus ini sendiri bermula dari peristiwa pembunuhan terhadap Nindia Novrin (38) yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Ria Graphic RT 22, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, pada Kamis 2 Oktober 2025 lalu.

Kuasa hukum terdakwa, Jumrona menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut tidak terdapat hal yang meringankan maupun memberatkan.

‎”Tidak ada yang meringankan dan memberatkan, dia dijerat dengan pasal 459 pembunuhan berencana,” kata Jumrona.

Ia juga menyebutkan bahwa pihak terdakwa menerima putusan majelis hakim. Terdakwa, katanya, memohon maaf.

Sementara itu, pihak keluarga korban masih mempertimbangkan langkah selanjutnya atas putusan tersebut.

‎”Kita masih pikir-pikir ya, meski itu sudah naik 1 tahun dari tuntutan, keluarga masih trauma,” kata keluarga korban.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs