DAERAH
Cerita Panjang Lebar Distribusi Beras Bulog Jambi, Apa Benar Kuota Semakin Menurun?
DETAIL.ID, Jambi – Dari Januari sampai dengan akhir tahun 2024 setidaknya terdapat 29.000 ton kuota beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) yang tersedia di Gudang Bulog Jambi.
Kalau menurut Manager Suplay Chain dan Pelayanan Publik Kanwil Bulog Jambi, Lutfi Barus kuota sebesar 29.000 ton itu sudah dihitung berdasarkan jumlah penduduk di Provinsi Jambi.
Beras tersebut kemudian disalurkan lewat pasar pencatatan BPS, Gerakan Pangan Murah, dan Bazar Pemerintah. Kemudian lewat mitra Bulog seperti toko ritel modern atau supermarket, dan Rumah Pangan Kita (RPK) atau toko pengecer SPHP.
Masalah kemudian muncul ketika belakangan beberapa RPK menilai bahwa kuota atau jatah beras SPHP makin menurun. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
Bahkan pengakuan beberapa pemilik RPK di Kota Jambi menyebutkan bahwa jatah RPK kini hanya berkisar 500 kg – 1 ton per minggu. Hal ini seiring dengan kian bertambahnya jumlah RPK. Mereka pun mempertanyakan berapa sebenarnya jatah bulanan beras SPHP pada RPK dari Bulog.
Kalau berdasarkan penjelasan Lutfi, untuk komoditi SPHP ini sifatnya penyaluran dilaksanakan berdasarkan penugasan pemerintah pusat. Itu pun penyaluran utamanya untuk bantuan pangan kepada masyarakat yang sudah terdata, kemudian untuk cadangan beras pemerintah daerah, gerakan pangan murah, bazar pemerintah dan terakhir baru RPK.
“Kalau untuk SPHP, kuotanya itu sendiri menyesuaikan stok yang ada,” kata Lutfi, belum lama ini.
Kalau terkait status pendaftaran RPK yang saat ini tutup, Lutfi menggarisbawahi bahwa masyarakat tetap dapat mendaftar RPK namun untuk komoditinya adalah komodititi bisnis bukan sebagai pengecer SPHP lagi.
Sebab menurut Lutfi jumlah RPK atau pengecer SPHP saat ini sudah terlalu banyak. Mereka khawatir jika pendaftaran terus-terusan dibuka akan berdampak pada Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Makanya kita batasi jumlahnya dengan hitungan pembelian dia itu ada yang 500 kg ada yang 1 ton, masih cukup untuk bayar operasional pada saat dia melakukan penjualan ke masyarakat,” ujar Lutfi.
Berdasarkan hitung-hitungan Lutfi saat ini total RPK atau pengecer SPHP mitra Bulog Jambi sudah ada 500-an, 200-an di antaranya berada di Kota Jambi. Dia tak menyebut angka pastinya. Berdasarkan data terbaru pada Mei 2024, tercatat 178 RPK. Ada penambahan 25 RPK dibanding pada Januari 2024.
“Di grup ini ada 189. Belum ditambah pedagang pasar, itu tokonya lebih kurang 30. Itu aja udah 220. Belum alfamart, transmart, indogrosir,” katanya.
Dia tidak merinci kalkulasi yang pasti soal besaran kuota per RPK atau mitra bulog lainnya. Sebab tetap mengacu pada ketersediaan stok yang ada. Tapi kalau hitung-hitungan kasarnya, jatah tiap RPK berada di angka 500 kg – 1 ton per minggu.
Sementara untuk supermarket macam Trona, Jamtos, JPM, pengakuan Manager Suplay Chain dan Pelayanan Publik itu pasokan beras yang masuk lebih banyak yang komoditi premium. Untuk SPHP tak lebih dari 500 kg per minggu.
“Paling segitu. Karena kalau kita hitung kita rata-ratakan 750 kg misalnya kan kali 4 ini aja sudah 700 ton. Belum lagi yang dicabang-cabangkan. Sebenarnya kalau dari segi kuota udah besar yang kita salurkan itu,” katanya.
Keraguan masyarakat atau toko pengecer terhadap Bulog pun disangkal oleh Lutfi. Ia menyampaikan bahwa kuota penyaluran beras SPHP pada RPK tak ada mengalami penurunan. Bahkan pendaftaran untuk RPK pengecer SPHP kini ditutup untuk menjaga keberlangsungan stok yang ada.
“Kalau dulu, RPK lama dulu nak ngambil 2 kali 1 minggu silakan, stok banyak dan RPK pun sedikit,” katanya.
Sementara itu Manager Bisnis Bulog Jambi, Asharianti mengiyakan soal penutupan sementara pendaftaran RPK. Alasannya, pihaknya sedang menyaring RPK yang benar-benar aktif.
“Jadi selagi proses itu selesai untuk sementara pendaftaran RPK kami tutup dulu. Per April kemarin,” kata Asharianti.
Ini berbeda dengan sikap Lutfi yang telah menutup pendaftaran RPK sejak Januari 2024. Toh, jumlah RPK bertambah 25 RPK terhitung pada Mei 2024.
Informasi soal bertambahnya RPK pasca lebaran kemarin pun ditanggapi olehnya bahwa itu adalah data-data yang masuk sebelum penutupan atau pendaftar lama yang baru sempat diproses.
Lalu berapa sebenarnya jatah beras pada tiap RPK berdasarkan ketentuan Bulog Jambi? Manager Bisnis itu menjawab, kalau untuk komoditi bisnis sebenarnya tidak ada batasan.
“Kalau untuk komersil, itu kami enggak ada batasan pengorderan,” ujarnya.
Kalau untuk beras SPHP, yang ini baru ada kuotanya. Namun karena sifatnya penugasan dari pemerintah dan stok perlu dijaga ketersediaannya karena Jambi bukan wilayah produsen. Kembali lagi SPHP tetap harus berdasarkan stok yang ada.
Asharianti juga menceritakan bahwa di awal berdiri RPK itu susah menjual komoditi Bulog, dan SPHP pun dinilai sebenarnya bonus bagi RPK yang sudah teruji loyalitasnya.
“Makanya kenapa SPHP itu ada ya kita lebih mengutamakan mitra-mitra yang udah loyal dulu,” katanya. “Dan itu rasa-rasanya enggak salah dong kalau mereka diprioritaskan, toh sebetulnya itu kan haknya Bulog untuk membagi SPHP kepada mitranya.”
Kalau semisal, lanjut dia, penyaluran untuk pedagang (pengecer) yang ada dipasar udah kebijakan Bulog, mereka diutamakan untuk keterjangkauan dan kesediaan beras SPHP. Kalau untuk ritel, intruksi dari pusat memang harus memperbanyak jaringan ke ritel moderen.
“Tapi kalau RPK-nya itu sih sebetulnya ya kebijakan kami sendirilah. Internal Kanwil Jambi mengalokasikan ke mereka berapa-berapa,” katanya.
Kembali ke Lutfi, Manager Suplay Chain dan Pelayanan Publik, sepanjang 2024 berjalan dari kuota 2024 sebanyak 29.000 ton, Kanwil Bulog Jambi sudah menyalurkan 12 ribu ton. 41 persen dalam kurun waktu 4 bulan.
“Jadi memang masyarakat ini berebut untuk jadi agen. Kalau untuk kuotanya itu sendiri menyesuaikan stok yang ada,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat bagi Provinsi Jambi tercatat mengalami tren penurunan sejak 2023 lalu.
Berdasarkan penjelasan Kadis Perkebunan Provinsi Jambi, Hendrizal, alokasi DBH Sawit untuk Provinsi Jambi senilai Rp 23 M untuk tahun 2025. Lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp 33 M. Padahal awalnya di 2023 alokasi dana mencapai Rp 38 M.
Menurut Hendrizal, pasca ditransfer ke kas daerah atau BPKPD duit DBH tersebut bakal diperuntukkan bagi pendataan, rencana aksi daerah tentang kelapa sawit berkelanjutan, hingga jaminan sosial bagi buruh tani sawit.
“Sejauh ini porsinya sesuai PMK 91, porsi maksimal 20% di bidang perkebunan. 80% untuk infrastruktur,” ujar Hendrizal, Selasa, 24 Juni 2025.
Dia pun menyoal porsi dana yang bersumber dari Pungutan Ekspor CPO yang ditetapkan oleh pusat tersebut. Sebab menurutnya jika peruntukan dana lebih difokuskan spesifik pada infratruktur semacam jalan usaha tani, tentu bakal lebih menopang produktivitas hasil perkebunan rakyat.
Sementara itu terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimana insentif dana peremajaan sawit kini menjadi Rp 60 per hektar sejak September 2024 lalu. Kadis Perkebunan Provinsi Jambi tersebut menilai belum berdampak signifikan terhadap animo petani untuk ikut PSR.
“Kondisi di daerah beda-beda ya. Untuk petani yang lahannya cuman sedikit, misal cuman 2 ha dia ga akan mau. Karna ketika ditebang mau makan apa sampai 5 tahun. Beda dengan yang punya lahan luas,” katanya.
Adapun untuk tahun 2025, Disbun Provinsi Jambi menargetkan PSR seluas 14.100 hektar. Sebelumnya di tahun 2023 lalu, dari 10 ribu ha target PSR, terealisasi seluas 7800 ha atau sekitar 70% dari target.
“2025 target 14.100. Mestinya tercapai inikan masih proses. Yang lama itu tadi penyiapan status tanah. Itukan minimal 50 ha, anggota kelompok minimal 20. Kita optimislah, kalaupun tidak 100%, 70% mungkin terkejar,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Pameran seni rupa satu kegiatan yang sangat dinanti para seniman. Khususnya para perupa di Merangin yang dikenal memiliki kekhasan sendiri dalam berkarya. Meskipun lolos kurasi dari ratusan peserta pameran yang diikuti oleh perupa se- Jambi namun lagi-lagi nasib para seniman Merangin dari dulu, kini dan nanti masih tetap berbiaya sendiri.
Dengan keterbatasan biaya yang dimiliki para perupa Merangin harus berjibaku menyisihkan biaya sendiri untuk berangkat mengikuti pameran Temu Karya Perupa se-Provinsi Jambi di Taman Budaya Jambi, yang digelar pada 23-29 Juni mendatang.
Lagi-lagi para perupa Merangin bisa meloloskan 16 lukisan dari ratusan peserta yang mengikuti seleksi.
“Ada sekitar 120 orang perupa se-Provinsi Jambi, yang ikut seleksi.Alhamdulillah Merangin ada 16 karya yang lolos kurasi dan bisa ikut pameran di Taman Budaya Jambi. Ini wujud kecintaan kita terhadap Kabupaten Merangin agar bisa sejajar dengan kabupaten lainya di Jambi,” kata Bayu Kumara, salah satu perupa Merangin pada Selasa, 24 Juni 2025.
Meskipun penuh dengan keterbatasan, semangat perupa Merangin tetap menyala hngga akhir kegiatan mendatang.
“Untuk konsumsi sehari-hari kami iuran, biar makan satu makan semua, pokoknya tetap semangat untuk menunjukkan perupa masih ada di Merangin ini,” ujarnya.
Sementara itu Asro Almurthawy, Ketua Dewan Kesenian Merangin mengaku prihatin atas tidak adanya perhatian dari dinas terkait terhadap para seniman Merangin khususnya perupa Merangin yang ikut pameran di ajang tahunan.
“Prihatin sekali. Dari dulu, kini dan nanti seniman di Merangin masih terpinggirkan. Kapan pemerintah akan peduli dengan mereka. Harusnya kalaupun tidak dibantu biaya, fasilitasi mereka untuk mengirim karya saja sudah luar biasa,” kata Asro Almurthawy, seniman yang karya tulisnya diakui di Asean ini.
Asro mendorong agar pemerintah daerah bisa menyediakan ruang berekspresi bagi para seniman Merangin, Jika perlu buat ajang pameran di Merangin agar Kabupaten Merangin makin diakui dunia luar.
“Mari sama-sama bersinergi membangun kesenian di Merangin, berikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan kegelisahan mereka lewat karyanya, Jika perlu buat pameran di Merangin, dan saya sangat yakin Bapak Bupati Merangin bisa mewujudkan mimpi-mimpi seniman Merangin,” ucapnya.
Sementara itu dari 15 perupa yang ikut pameran seni rupa di Taman Budaya Jambi adalah Yatno, Bayu Kumara, Alhendrady, Heri Garsi, Tallen Alfaru, Akio Naufalino Nugroho, Defifa Echa Shalwa, Algafabi Danu Hermansyah, Jauza,Sofia, Imam Rasid Daulay, Agi, Meinanda Salsabila Kusuma, Gia, dan Respati Rahmad Prabowo.
Reporter: Daryanto
TEMUAN
Tak Cuma Nunggak ke Pemkot Sungaipenuh, Yayasan Pendidikan Tinggi Sakti Alam Juga Nunggak Gaji Dosen dan Pegawai
DETAIL.ID, Jambi – Sudah 4 tahun, dua perguruan tinggi di Kota Sungai Penuh yakni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA) Nusantara Sakti dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci yang terletak di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sungaipenuh menunggak sewa.
Tunggakan oleh kedua kampus yang dikelola Yayasan Pendidikan Tinggi Sakti Alam (YPTSA) pada Pemkot Sungaipenuh itu terkonfirmasi oleh Kabid Aset Pemkot Sungaipenuh, Agusrianto. Menurut pengakuan Agus pihaknya sudah berkali-kali menagih sewa tanah terhadap yayasan dari 2022 lalu, namun hingga kini 2025, sewa tak kunjung dibayarkan.
“Ya betul-betul. Kita kan setiap tahun itu ada istilahnya surat tagihan. Nah itu kita tagih terus tiap tahun,” ujar Agus pada Jumat, 20 Juni 2025.
Pihak kampus disebut berdalih pada masalah dualisme yang terjadi sehingga iuran sewa atas tanah aset Pemkot Sungaipenuh belum bisa dibayarkan. Berdasarkan surat penagihan dari Pemkot Sungaipenuh yang diperoleh DETAIL.ID, YPTSA menunggak sewa dari 2022 hingga 2025 dengan total Rp 250.800.000, dengan nilai sewa Rp 62.700.000 per tahun.
“Itu (dualisme) informasi dari orang itu (yayasan) waktu kita tagih. Kalau kami dari Bakeuda tiap tahun ya tetap menagih,” katanya.
Kabid Aset Pemkot Sungaipenuh itu juga bilang, bahwa pihak yayasan baru-baru ini telah mengonfirmasi niatan mereka untuk membayar tunggakan sewa. Hal ini sama dengan pernyataan Bendahara YPTSA, Nila Jaswarti.
“Kata Ibu Ketua, nanti kami akan bayar,” kata Nila pada Jumat, 20 Juni 2025.
Tunggakan Gaji Dosen dan Pegawai
Namun tak cuma uang sewa yang jadi persoalan, YPTSA juga ternyata menunggak pembayaran gaji sejumlah dosen dan pegawainya pada STIA Nusa Sungaipenuh, selain itu juga menunggak uang THR dan lagi menunggak gaji ke-13, terhitung selama 2 tahun.
Atas permasalahan ini 15 orang dosen dan pekerja YPTSA diwakili kuasa hukum lantas melaporkan ke Disnakertrans Provinsi Jambi terkait perselisihan hubungan industrial.
Proses mediasi antara kedua belah pihak pun mulai bergulir sedari 12 Maret 2025 di Disnakertrans Provinsi Jambi. Namun nampaknya tidak ada titik temu antara keduanya, mediasi berujung buntu.
“Sudah beberapa kali dilakukan mediasi, karena tidak ada kesepakatan akan dilanjutkan proses dikeluarkan anjuran,” kata Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi, Dodi Haryanto Parmin pada Jumat, 20 Juni 2025.
Gagalnya mediasi atas perselisihan hak pada kedua belah pihak pun kini menanti anjuran Disnakertrans serta sikap YPTSA. Ketika tidak diterima, maka tinggal pengadilan yang bakal menjadi jalur terakhir.
Arief Efendi Terdakwa Korupsi di Kasus Bank Jambi Akui Perbuatannya, Minta Keringanan Hukum
Hasil TPPU, BPN Ungkap Tek Hui Punya Tanah 2.857 Meter Persegi di Muarojambi
Masyarakat Transmigrasi Mengaku Lahannya Dicaplok PT Makin Alias PSJ, Kakantah BPN Klaim HGU Aman dari Kawasan
Rumput Proyek Stadion Mini Sungaipenuh Pun Dikorupsi
Bupati Fadhil Arief Pimpin Doa Bersama Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 Hijriah
Warga SAD Tertembak Saat Berburu, Polisi Cari Penyebab Insiden
Dua Mahasiswa Luka-luka Saat Demo di Kantor Gubernur Jambi, Polisi Bilang Propam Lakukan Pendalaman
Bentrok dengan Polisi Saat Aksi di Kantor Gubernur, Dua Mahasiswa Luka-luka dan Masuk Rumah Sakit
Jadi Saksi di Kasus Korupsi Pupuk Subsidi Bungo yang Jerat Pengecer dan Penyuluh, Kadis TPHPBun Bungo Ogah Dikonfirmasi
Gelar Diskusi Strategis UNJA Beserta IKAPIM dan EMGS Perkuat Hubungan Antar Perguruan Tinggi dan Malaysia
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Tersangka Korupsi Bank BNI, Jaksa Tahan Direktur Utama dan Mantan Direktur PT Prosympac Agro Lestari
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
