Connect with us
Advertisement

DAERAH

BPK Ungkap Masalah Pengelolaan Aset Tanah Pemprov Jambi, Hampir Rp 1 Milliar Diambang Ketidakpastian

Published

on

Kantor Gubernur Jambi. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Masalah pengelolaan aset tanah pemerintah Provinsi Jambi dibongkar oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Piutang 3 wajib retribusi senilai Rp 715.400.000,00 diambang ketidakpastian.

Hal itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov Jambi TA 2023 yang telah diserahkan kepada Gubernur Jambi pada akhir Juni lalu.

Di antaranya, BPK mencatat Piutang PWI sebesar Rp 150 juta atas sewa tanah milik Pemprov di Muara Sebapo, Muarojambi berdasarkan PKS antara PWI dengan Pemprov Jambi pada 17 Januari 2012 terkait pemanfaatan BMD berupa sewa tanah.

PWI tidak mengakui adanya utang kepada Pemprov Jambi dengan nominal tersebut. Konfirmasi auditor BPK terhadap pihak PWI menyebutkan jika objek tanah tersebut sudah dikembalikan kepada Pemprov Jambi.

Namun Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah BPKPD menerangkan tidak ada pembatalan perjanjian sewa sehingga PWI memiliki kewajiban melakukan pembayaran sewa.

“Kepala Bidang Pemanfaatan BMD menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan BMD kepada penyewa tanah yang belum dilakukan pembayaran salah satunya PWI pada 15 Januari 2024 akan tetapi tanda terima surat tersebut tidak ditandatangani oleh PWI,” tulis auditor BPK dalam LHP Pemprov Jambi TA 2023.

Selain aset tanah yang sempat disewa PWI. Ada juga piutang dari wajib retribusi inisial YI sebesar Rp 555.400.000,00.

Atas sewa sebagian bidang tanah milik Pemprov Jambi yang berada di Jl HOS Cokroaminoto Nomor 29 Simpang Kawat, Kota Jambi seluas 16.540 meter persegi untuk dipergunakan sebagai gedung STIE, ASM, dan SMU I Jambi sebagaimana PKS dengan Pemprov Jambi 13 Desember 2011.

PKS telah berakhir pada 13 Desember 2016, namun YI masih memanfaatkan BMD sampai 2018 tanpa disertai perpanjangan PKS. Pemprov dan YI baru menyepakati perpanjangan PKS pada 26 April 2018 dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak PKS pertama berakhir, dengan nilai sewa yang naik jadi Rp 165 juta per tahun. Sebelumnya Rp 65 juta per tahun.

Namun YI disebut tetap tidak melakukan pembayaran dan mengajukan keringanan pembayaran retribusi, sembari memanfaatkan BMD berupa tanah tersebut hingga tahun 2022 tanpa perpanjangan kembali PKS.

“Atas pemanfaatan BMD dalam jangka waktu 13 Desember 2015 sampai dengan 13 Desember 2022, BPKPD mencatat saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 555.400.000,00,” tulis auditor BPK.

Pemprov lantas menghibahkan tanah yang dimanfaatkan YI kepada Kejaksaan Tinggi Jambi pada 10 Juni 2022. Hal ini kemudian jadi dalih YI untuk menunggak kewajiban pembayaran retribusi. Dia berdalih bahwa pada rapat pengalihan tanah dan bangunan yang dimanfaatkan olehnya salah satunya menyimpulkan bahwa segala utang sewa tanah kepada Pemprov Jambi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah.

Namun dia tak dapat menunjukkan bukti pengalihan utangnya. Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan BMD BPKPD menerangkan tidak ada pengalihan utang dari YI kepada penerima hibah. Nilai piutang tersebut adalah murni kewajiban YI.

Ketiga, piutang CV Mh sebesar Rp 10 juta. Atas pemanfaatan tanah seluas 80 Meter persegi untuk dipergunakan sebagai pembangunan reklame. Namun penetapan piutang ini tidak dilengkapi dengan dokumen ketetapan atau surat perjanjian kerjasama.

CV Mh tidak membayar retribusi atas pemakaian BMD berupa tanah tersebut dalam jangka waktu 3 tahun yakni dari tahun 2017 – hingga tahun 2021. Manager CV Mh mengakui piutang senilai Rp 10 juta itu meskipun tidak ada dokumen ketetapannya. Namun atas tagihan yang sudah disampaikan oleh Pemprov Jambi, CV Mh belum melakukan pembayaran.

BPK menilai permasalahan atas pengelolaan RPKD tersebut tidak sesuai dengan sejumlah regulasi perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini pun berimplikasi pada ketidakjelasan atas penyelesaiannya.

“Tidak adanya kepastian atas RKPD yang tertunggak sebesar Rp 715.400.000,00 (150.000.000 + 555.400.000,00 + 10.000.000,00)” katanya.

Dalam salah satu poin rekomendasinya, BPK meminta agar Gubernur Jambi memerintahkan Kepala BPKPD untuk menyusun rencana penyelesaian piutang RKPD yang tertunggak.

Menanggapi masalah ini Gubernur dan Kepala BPKPD menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

DAERAH

Bupati Tubaba Lantik 25 Kepalo Tiyuh Terpilih, Tekankan Sinergi Kawal Program Strategis Nasional dan Daerah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat — Roda Pemerintahan di tingkat tiyuh (desa) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi memasuki babak baru. Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., secara resmi melantik 25 Kepalo Tiyuh terpilih hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Serentak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini dipusatkan di Aula Lantai III Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba, Kamis, 12 November 2026.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Lampung, Wakil Bupati Tubaba, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Suwadi, S.Sos., Ketua TP PKK dan Ketua I TP PKK Tubaba, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tubaba. Kehadiran para unsur pimpinan daerah ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam mengawal kemajuan pembangunan dari tingkat desa.

Dalam kesempatan yang sama, rangkaian acara turut diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 10 Kepalo Tiyuh periode sebelumnya, 9 Penjabat Kepalo Tiyuh, 8 perwakilan panitia pemilihan, serta penyerahan piala pemenang dan piagam penghargaan kepada pembina tiyuh terbaik lomba tiyuh tingkat kabupaten.

Kepala Subdirektorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Suwadi, S.Sos., yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, menyampaikan apresiasi atas sukses dan kondusifnya pelaksanaan pemilihan tingkat desa di Kabupaten Tubaba.

​”Alhamdulillahirabbil’alamin, hingga detik ini semua berjalan dengan lancar, kondusif berkat perjuangan dan doa Bapak Ibu sekalian beserta pimpinan yang ada. Ini menjadi titik fokus Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pak Dirjen Bina Pemdes, di mana proses yang berjalan dan pasca pelaksanaan di lapangan berlangsung kondusif serta sesuai mekanisme perundang-undangan,” ujar Suwadi.

Dalam arahannya, Bupati Novriwan Jaya mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kementerian Dalam Negeri atas dukungan maksimal sehingga hajat demokrasi di Tubaba dapat berjalan aman dan lancar. Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Kepalo Tiyuh purna bakti serta para Pj. Kepalo Tiyuh atas dedikasi dan jasa mereka selama mengabdi.

Kepada para Kepalo Tiyuh yang baru dilantik, Bupati berpesan agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan tiyuh dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran kepalo tiyuh sebagai garda terdepan dalam mengawal berbagai program prioritas nasional maupun program unggulan daerah, yang meliputi:

1. ​Tubaba Sehat: Fokus mengawal kesehatan masyarakat dengan target peningkatan angka harapan hidup yang kini telah mencapai 75 tahun dan terus didorong hingga menyentuh 80 tahun.

2. ​Tubaba Cerdas: Komitmen memastikan tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah melalui dukungan beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi.

3. ​Tubaba Berdaya: Mendorong perputaran ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi akses permodalan KUR dan KUR super mikro bekerja sama dengan perbankan (Bank Lampung, BSI, dan BRI) dengan target peredaran dana mencapai Rp1 miliar per tiyuh.

4. ​Bank Sampah Bergerak: Mendukung gerakan lingkungan hidup agar seluruh tiyuh membentuk bank sampah demi membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sejalan dengan program nasional Indonesia Asri.

5. ​Infrastruktur: Terus berkoordinasi dan mengusulkan program pembangunan infrastruktur melalui pemerintah pusat maupun provinsi, di tengah upaya bersama dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan dilantiknya para pemimpin baru di tingkat tiyuh ini, Pemkab Tubaba optimis sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat tiyuh akan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)

Continue Reading

DAERAH

Berkat UHC Prioritas, Warga Jember Bisa Operasi Jantung Gratis di Bali

DETAIL.ID

Published

on

Warga Jember menjalani perawatan medis di Bali. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Seorang warga asal Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, mendapatkan penanganan medis gratis melalui program jaminan kesehatan daerah setelah mengalami serangan jantung saat bekerja di Bali.

Pasien tersebut kini menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (RSUP Sanglah), Denpasar, setelah sebelumnya sempat terkendala perkiraan biaya tindakan mencapai Rp200 juta.

Kondisi darurat itu terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah jantung yang mengharuskannya segera menjalani tindakan medis lanjutan.

Besarnya estimasi biaya sempat membuat pasien kebingungan saat hendak mengurus proses pengobatan di rumah sakit rujukan tersebut.

Situasi berubah ketika pasien mengurus administrasi pelayanan kesehatan dan mengetahui bahwa fasilitas jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Jember tetap berlaku bagi warga yang sedang berada di luar daerah.

Seluruh proses penjaminan tersebut kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pasien dapat ditangani tanpa terbebani biaya ratusan juta rupiah.

“Terima kasih kepada Bupati Jember, Gus Fawait,” katanya.

Akses layanan kesehatan daerah ini pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh warga ber-KTP Jember yang membutuhkan penanganan medis darurat maupun lanjutan, termasuk mereka yang sedang merantau atau bekerja di luar wilayah Kabupaten Jember. (*)

Continue Reading

DAERAH

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan piagam penghargaan dan menyematkan pin kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi dan sinergi mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut ia berikan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis, 12 November 2026.

“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Menteri Nusron dalam Rakor yang digelar di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.), Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Di samping itu, pin juga diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan kepada 75 penerima penghargaan. Para penerima terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.

Ke-25 penerima tersebut meliputi Kakanwil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Ke depan, Menteri Nusron menilai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan lebih optimal.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tutur Menteri Nusron.

Pada Rakor tahun 2026 ini, hadir mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer; dan hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs