Connect with us
Advertisement

DAERAH

BPK Ungkap Masalah Pengelolaan Aset Tanah Pemprov Jambi, Hampir Rp 1 Milliar Diambang Ketidakpastian

Published

on

Kantor Gubernur Jambi. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Masalah pengelolaan aset tanah pemerintah Provinsi Jambi dibongkar oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Piutang 3 wajib retribusi senilai Rp 715.400.000,00 diambang ketidakpastian.

Hal itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov Jambi TA 2023 yang telah diserahkan kepada Gubernur Jambi pada akhir Juni lalu.

Di antaranya, BPK mencatat Piutang PWI sebesar Rp 150 juta atas sewa tanah milik Pemprov di Muara Sebapo, Muarojambi berdasarkan PKS antara PWI dengan Pemprov Jambi pada 17 Januari 2012 terkait pemanfaatan BMD berupa sewa tanah.

PWI tidak mengakui adanya utang kepada Pemprov Jambi dengan nominal tersebut. Konfirmasi auditor BPK terhadap pihak PWI menyebutkan jika objek tanah tersebut sudah dikembalikan kepada Pemprov Jambi.

Namun Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah BPKPD menerangkan tidak ada pembatalan perjanjian sewa sehingga PWI memiliki kewajiban melakukan pembayaran sewa.

“Kepala Bidang Pemanfaatan BMD menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan BMD kepada penyewa tanah yang belum dilakukan pembayaran salah satunya PWI pada 15 Januari 2024 akan tetapi tanda terima surat tersebut tidak ditandatangani oleh PWI,” tulis auditor BPK dalam LHP Pemprov Jambi TA 2023.

Selain aset tanah yang sempat disewa PWI. Ada juga piutang dari wajib retribusi inisial YI sebesar Rp 555.400.000,00.

Atas sewa sebagian bidang tanah milik Pemprov Jambi yang berada di Jl HOS Cokroaminoto Nomor 29 Simpang Kawat, Kota Jambi seluas 16.540 meter persegi untuk dipergunakan sebagai gedung STIE, ASM, dan SMU I Jambi sebagaimana PKS dengan Pemprov Jambi 13 Desember 2011.

PKS telah berakhir pada 13 Desember 2016, namun YI masih memanfaatkan BMD sampai 2018 tanpa disertai perpanjangan PKS. Pemprov dan YI baru menyepakati perpanjangan PKS pada 26 April 2018 dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak PKS pertama berakhir, dengan nilai sewa yang naik jadi Rp 165 juta per tahun. Sebelumnya Rp 65 juta per tahun.

Namun YI disebut tetap tidak melakukan pembayaran dan mengajukan keringanan pembayaran retribusi, sembari memanfaatkan BMD berupa tanah tersebut hingga tahun 2022 tanpa perpanjangan kembali PKS.

“Atas pemanfaatan BMD dalam jangka waktu 13 Desember 2015 sampai dengan 13 Desember 2022, BPKPD mencatat saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 555.400.000,00,” tulis auditor BPK.

Pemprov lantas menghibahkan tanah yang dimanfaatkan YI kepada Kejaksaan Tinggi Jambi pada 10 Juni 2022. Hal ini kemudian jadi dalih YI untuk menunggak kewajiban pembayaran retribusi. Dia berdalih bahwa pada rapat pengalihan tanah dan bangunan yang dimanfaatkan olehnya salah satunya menyimpulkan bahwa segala utang sewa tanah kepada Pemprov Jambi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah.

Namun dia tak dapat menunjukkan bukti pengalihan utangnya. Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan BMD BPKPD menerangkan tidak ada pengalihan utang dari YI kepada penerima hibah. Nilai piutang tersebut adalah murni kewajiban YI.

Ketiga, piutang CV Mh sebesar Rp 10 juta. Atas pemanfaatan tanah seluas 80 Meter persegi untuk dipergunakan sebagai pembangunan reklame. Namun penetapan piutang ini tidak dilengkapi dengan dokumen ketetapan atau surat perjanjian kerjasama.

CV Mh tidak membayar retribusi atas pemakaian BMD berupa tanah tersebut dalam jangka waktu 3 tahun yakni dari tahun 2017 – hingga tahun 2021. Manager CV Mh mengakui piutang senilai Rp 10 juta itu meskipun tidak ada dokumen ketetapannya. Namun atas tagihan yang sudah disampaikan oleh Pemprov Jambi, CV Mh belum melakukan pembayaran.

BPK menilai permasalahan atas pengelolaan RPKD tersebut tidak sesuai dengan sejumlah regulasi perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini pun berimplikasi pada ketidakjelasan atas penyelesaiannya.

“Tidak adanya kepastian atas RKPD yang tertunggak sebesar Rp 715.400.000,00 (150.000.000 + 555.400.000,00 + 10.000.000,00)” katanya.

Dalam salah satu poin rekomendasinya, BPK meminta agar Gubernur Jambi memerintahkan Kepala BPKPD untuk menyusun rencana penyelesaian piutang RKPD yang tertunggak.

Menanggapi masalah ini Gubernur dan Kepala BPKPD menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

DAERAH

Sekolah Rakyat Jambi Baru 70 Persen, Pemerintah Kejar Rampung Sebelum Juli

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Menteri Sosial Saifullah  Yusuf meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi pada Jumat, 5 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul memastikan pembangunan sekolah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto itu terus berjalan dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026.

‎Menurut Gus Ipul, progres pembangunan saat ini masih di angka sekitar 70 persen. Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari keluarga kurang mampu.

‎”Perkembangannya sudah sekitar 70 persen. Sesuai target, Pak Menteri PU bilang 20 Juni harus selesai sehingga proses pembelajaran dapat segera dimulai bulan Juli,” ujar Gus Ipul.

‎Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung pembelajaran, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, asrama siswa, asrama guru, hingga sarana olahraga. Program ini disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.

‎Penerimaan siswa dilakukan berdasarkan data keluarga miskin yang telah diverifikasi pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan calon peserta didik Sekolah Rakyat.

‎Pada tahun pertama, Sekolah Rakyat Jambi ditargetkan menerima sekitar 300 siswa, terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Secara bertahap kapasitas sekolah akan terus ditambah hingga mencapai daya tampung penuh sebanyak 1.000 siswa dalam 3 tahun mendatang.

‎Selain pembangunan fisik, Kementerian Sosial juga tengah mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, mulai dari tenaga pendidik, wali asrama, petugas keamanan hingga tenaga pendukung lainnya. Secara nasional, Mensos mengaku bahwa saat ini telah dilakukan perekrutan sekitar 5.000 guru untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.

‎”Kami berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga pembelajaran bisa dimulai di gedung ini,” katanya.

‎Dengan tenggat waktu yang tinggal sedikit itu, Kepala Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum, Edia Putra mengatakan pihaknya terus mendorong pelaksana demi percepatan pembangunan agar target penyelesaian pada 20 Juni 2026 dapat tercapai.

‎”Kami telah menyampaikan kepada penyedia jasa bahwa tanggal 20 Juni pekerjaan harus selesai. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai sekitar 70 persen,” ujarnya.

‎Menurut Edia, kendala utama yang sempat dihadapi dalam proyek tersebut adalah keterlambatan pekerjaan tiang pancang akibat keterbatasan material. Sehingga harus memasok dari wilayah jauh yakni Surabaya.

‎”Saat ini pekerjaan yang tersisa sekitar 30 persen, terutama pada tahap finishing dan akses ke dalam kawasan. Kami terus mendorong kontraktor menambah tenaga kerja, terutama untuk tahap finishng agar target penyelesaian bisa tercapai,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

DAERAH

‎RSUD Abdul Manap Resmikan Layanan Cathlab, Pasien Kini Tak Perlu Dirujuk ke Rumah Sakit Lain

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manap Kota Jambi resmi membuka layanan Cathlab (Catheterization Laboratory) yang ditandai dengan acara tasyakuran dan peresmian pada Jumat, 5 Juni 2026.

‎Direktur RSUD Abdul Manap, Anastasya Yetti, mengatakan kehadiran fasilitas Cathlab merupakan bagian dari pengembangan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut, khususnya untuk penanganan penyakit jantung.

‎”Untuk pengembangan layanan kesehatan jantung, kami sudah mendapatkan alat Cathlab beserta gedung pelayanan kesehatannya. Tenaga kesehatan juga sudah siap, dan izin penyelenggaraan layanan Cathlab telah diperoleh,” ujar Anastasya.

‎Selain layanan jantung, RSUD Abdul Manap juga telah memiliki gedung khusus untuk pelayanan kanker, termasuk fasilitas peracikan obat bagi pasien.

‎Sementara itu, pengembangan layanan stroke dan neurologi masih menunggu penyelesaian renovasi ruangan yang saat ini sedang berlangsung.

‎”Kami mohon doa agar seluruh layanan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pada prinsipnya, untuk pelayanan Cathlab kami sudah siap sepenuhnya,” katanya.

‎Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha menyambut baik hadirnya fasilitas Cathlab di RSUD Abdul Manap. Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Jambi dan daerah sekitarnya.

‎”Ini merupakan momen yang sangat penting dan menjadi bukti nyata komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selama ini banyak pasien yang harus dirujuk karena keterbatasan fasilitas. Sekarang kita sudah memiliki Cathlab sendiri,” ucap Diza.

‎Ia menilai keberadaan Cathlab sangat vital dalam penanganan penyakit jantung karena memungkinkan pasien mendapatkan layanan medis tanpa harus dirujuk ke rumah sakit lain.

‎”Kami menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas hadirnya fasilitas ini. Mudah-mudahan ke depan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” katanya.

‎Diza juga mengungkapkan bahwa pengembangan layanan kesehatan di RSUD Abdul Manap akan terus berlanjut. Beberapa fasilitas tambahan yang direncanakan antara lain penguatan layanan kemoterapi, fasilitas peracikan obat, serta pengadaan alat Thorax Scan.

‎”Kehadiran Cathlab ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih maju dan lebih lengkap bagi masyarakat,” tuturnya.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

DAERAH

Bulog Jember Kebut Penyaluran Sisa Bantuan Pangan, Targetkan Rampung 13 Juni

DETAIL.ID

Published

on

Bulog Jember menyalurkan bantuan pangan, Kamis (4/6/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Perum Bulog Cabang Jember bergerak cepat menuntaskan sisa penyaluran program Bantuan Pangan nasional alokasi Februari – Maret.

Pihak Bulog berkomitmen mengawal sisa distribusi komoditas pokok tersebut agar rampung seluruhnya paling lambat pada 13 Juni 2026.

Langkah percepatan ini menyasar 139.213 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang belum tersentuh dari total target keseluruhan sebesar 390.744 PBP.

Sebelumnya, pada Mei kemarin, Bulog Jember mencatatkan realisasi penyaluran sebanyak 250.901 PBP atau berkisar 64 persen dari target pagu.

Logistik pangan yang telah digelontorkan ke masyarakat pada Mei lalu mencapai 5.018.000 kg beras dan 1.003.604 liter minyak goreng.

Kepala Kantor Cabang Bulog Jember, Muhammad Ade Saputra, mengonfirmasi sempat ada keterlambatan pasokan pada Mei lalu.

Masalah tersebut murni dipicu oleh kendala logistik dari mitra pabrikan wadah pangan.

“Terjadinya penundaan penyaluran bantuan pangan pada Mei dikarenakan terhambatnya proses distribusi atas produksi kemasan plastik bantuan pangan dari produsen kemasan,” kata Ade Saputra.

Guna merampungkan sisa kuota pada Juni ini, Bulog Jember telah menyiapkan pasokan komoditas dalam volume besar untuk disalurkan, yakni sebanyak 2.784.260 kg beras serta 556.852 liter minyak goreng.

Ade berharap, intervensi pasar melalui pembagian pangan gratis ini dapat memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjadi instrumen pengendali inflasi di daerah.

“Harapan kami agar bantuan pangan yang telah didistribusikan bisa bermanfaat bagi para penerima PBP dan juga memiliki tujuan dalam hal pengendalian maupun stabilisasi harga beras dan minyak di tingkat konsumen,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs