ADVERTORIAL
Bupati dan Wakil Bupati Asahan Ikuti Rakor Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara Bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia

DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan bersama Wakil Bupati Asahan ikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia yang diselenggarakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Kota Medan pada Selasa, 21 Januari 2025.
Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, DR. Zulkifli Hasan bersama beberapa Menteri Bidang Pangan Kabinet Merah Putih, Bank Indonesia, Himbara, Badan Gizi Nasional, dan diikuti oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Dr. Agus Fathoni, M.Si dan jajaran Forkopimda Sumatera Utara, dan para Bupati/Walikota, Pj Bupati/Walikota, serta Bupati terpilih se-Sumatera Utara.
Dalam rapat tersebut, Bupati Asahan H. Surya, B.Sc berkesempatan menyampaikan dukungan untuk program Pemerintah Pusat baik itu tentang sistem penyaluran pupuk, tentang irigasi maupun yang lainnya.
Lebih lanjut, Bupati Asahan mengatakan dihadapan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bahwasanya di Kabupaten Asahan ada irigasi bendungan untuk peningkatan Air Sungai Bunut yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Pusat namun sudah dihentikan dan juga jalur irigasi nya tidak dibuat, sehingga air yang diperkirakan yang akan mengaliri air ke sawah sekitar lebih kurang 6000 H tidak bisa dapat dialiri.
“Untuk itu kiranya pembangunan aliran irigasi tersebut mohon dapat diteruskan,” ujar Bupati Asahan mengakhiri penyampaiannya.
Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni optimis pertanian Sumut bisa maksimal bila kendala yang ada saat ini teratasi. Kendala-kendala tersebut menurutnya bisa teratasi lewat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Ada beberapa kendala yang dihadapi Sumut saat ini untuk memaksimalkan pertanian antara lain distribusi pupuk, kurangnya jumlah penyuluh pertanian dan yang cukup penting yaitu irigasi. Saat ini, Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) masih perlu perbaikan signifikan.
Terkait distribusi pupuk, beberapa kendala yang dihadapi petani menurut Fatoni yaitu masalah keuangan petani, waktu sampai nya ke petani tidak tepat, petani kesulitan saat menggunakan sistem digital dan administrasi. Terkait penyuluh, saat ini menurut Fatoni Sumut masih kekurangan penyuluh sebanyak 3.142 orang (mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).
“Penyelesaian kendala-kendala ini perlu kolaborasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah hingga ke perangkat desa, misalnya irigasi ada sistem irigasi, ada irigasi kewenangan pusat, provinsi dan daerah, begitu juga terkait distribusi pupuk,” kata Fatoni saat Rakor Bidang Pangan Provinsi Sumut.
Target tanam padi Sumut tahun 2025 seluas 1.465.944 Ha, tanaman reguler seluas 814.638 Ha dan lahan kering juga kegiatan oplah 651.306 Ha. Sumut saat ini menurut Fatoni membutuhkan benih unggul bersertifikat dan penguatan Kelembagaan penangkar dan lantai jemur. Kebutuhan benih sebanyak 20.365,9 ton untuk tanam reguler dan 16.282,6 ton tanam lahan kering dan oplah.
“Kita cukup bersyukur karena hasil pertanian kita untuk bahan pangan baik, padi, jagung, bawang merah, cabai merah, cabai rawit sering surplus, dan saat surplus yang kita butuhkan hasil tani tersebut masih bisa terserap sehingga tidak merugikan petani,” ucap Fatoni.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan permasalahan irigasi akan selesai tahun depan secara keseluruhan, dan tahun ini beberapa irigasi akan selesai direvitalisasi Oktober. Sedangkan untuk kendala lainnya seperti pupuk dan benih dilakukan sesegera mungkin.
“Tahun ini September, Oktober mungkin sudah selesai beberapa permasalah irigasi kita, karena kita juga mengerjakan di 8 provinsi penghasil pangan Indonesia, kalau untuk distribusi pupuk Kementan sudah memangkas rantai distribusi nya, jadi langsung ke pengecer atau ke petani, benih saya rasa itu bisa kita atasi,” kata Zulkifli Hasan.
Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wamendagri Bima Arya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Kementerian terkait lainnya. Hadir juga Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Ferdianto. Hadir juga Pj Sekda Pemprov Sumut M. Armand Effendy Pohan, seluruh Kepala Daerah se-Sumut dan unsur Forkopimda.
Reporter: Fitriyani Harahap
ADVERTORIAL
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang

DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si ikuti kegiatan Orientasi Retreat Kepala Daerah yang dimulai pada Jumat, 21 Februari 2025, bertempat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut akan berlangsung sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para Kepala Daerah.
“Dalam kegiatan retreat ini kami akan diberikan pelatihan secara fisik dan mental dengan maksud untuk memberikan kesiapan menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas tugas sebagai Kepala Daerah,” ucap Taufik.
Hari pertama kegiatan, diawali dengan sesi pengarahan dan ramah tamah, dan hari berikutnya peserta akan mengikuti berbagai kegiatan fisik, seperti olahraga serta pembekalan materi kepemimpinan.
“Kegiatan retreat ini akan memberikan pembekalan penting agar para kepala daerah semakin mantap dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing,” katanya.
Dipilihnya Akmil Magelang sebagai tempat acara, dimaksudkan untuk memberikan pengalaman mendalam utamanya terkait dengan kepemimpinan, manajemen pemerintahan serta strategi pembangunan daerah.
Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya ketangguhan Kepala Daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Kepala Daerah harus tangguh dan siap menghadapi segala macam tantangan dalam memajukan daerahnya,” ucap Taufik.
Selain sebagai wadah dalam memperkuat kepemimpinan, retreat ini juga diharapkan dapat menjadi ajang bagi Kepala Daerah untuk saling berbagi pengalaman utamanya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di daerah masing masing.
Pada pelaksanaan retreat ini, para Kepala Daerah juga akan diberikan materi terkait program strategis pemerintahan pusat yang harus diselaraskan dengan visi misi para kepala daerah.
Bupati Taufik menghimbau kepada seluruh OPD untuk bergerak cepat dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memastikan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dapat dilaksanakan di Kabupaten Asahan, utamanya dalam mendukung Swasembada pangan dan berjalannya program Makan Bergizi Gratis.
Reporter : Fitriyani Harahap
ADVERTORIAL
Resmi, Hari Ini Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna

DETAIL.ID, Natuna – Pasangan pemenang pada hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024, Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik hari ini resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna untuk masa jabatan 2025 – 2030 di Instana Negara Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025.
Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik dilantik bersama 480 pasangan Kepala Daerah lainnya se-Indonesia secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada pukul 10.00 WIB.
Sebelum memasuki tempat pelantikan, Bupati Natuna Cen Sui Lan berkesempatan untuk meminta dukungan dan do’a restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna agar seluruh prosesi kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
“Hari ini tangal 20 Februari 2025, saya Ibu Cen Sui Lan dan Bapak Jarmin Sidik akan segera di lantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Natuna. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, kami meminta do’anya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna agar semuanya berjalan dengan baik,” ucap Cen Sui Lan.
Usai mengucapkan permintaan dukungan dan do’a restu kepada masyarakat Natuna, pasangan Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik langsung menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia pelantikan sebelum memasuki Istana Negara. Sedangkan untuk keluarga dan pendamping hanya dapat menyaksikan prosesi pelantikan di tempat yang telah disediakan panitia di luar Istana Negara.
Tampak hadir stakeholder dari Kabupaten Natuna dalam memenuhi undangan pada acara tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Terus Upayakan Pemenuhan Kebutuhan dan Peningkatan Jaringan Telekomunikasi, Pemkab Natuna Bersama DPRD Laksanakan Koordinasi ke Kementerian Terkait

DETAIL.ID, Natuna – Dalam upaya memenuhi kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Natuna yang sampai saat ini masih menjadi PR bersama bagi Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Daeng Ganda Rahmatullah laksanakan koordinasi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025, guna untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Natuna.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna H. Ikhwan Solihin beserta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Natuna.
Mengawali maksud dan tujuan dari koordinasi tersebut, Sekda Natuna H. Boy Wijanarko mengatakan selain merupakan menjadi kebutuhan bersama untuk masyarakat, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang lebih baik juga sangat penting bagi pertahanan nasional dimana Natuna saat ini diibaratkan menjadi kapal induknya Indonesia dari sisi pertahanan. Untuk itu, ia sangat menyayangkan jika hal itu tidak didukung dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang layak.
“Kita lihat saat ini, disana itu sudah sebagai kapal induknya Indonesia di sisi pertahanan, makanya kalau di sini juga lemah, kami rasa percuma akan dibangun kapal induknya Indonesia disana tapi penguatan sinyalnya belum ada,” kata H. Boy Wijanarko.
Pada kesempatan tersebut, ada 2 poin besar yang disampaikan terkait dengan permasalahan jaringan telekomunikasi di Natuna. Yang pertama adalah keterbatasan jaringan internet yang berada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna seperti Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Seluan.
Lalu yang kedua adalah dampak dari pemutusan kontrak infrastruktur jaringan akses internet yang disediakan oleh BAKTI Kominfo. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, H. Ikhwan Solihin.
“Jadi kedatangan kami pada hari ini merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan keadaan jaringan telekomunikasi yang ada di Natuna saat ini. Karena memang dari permasalahan yang terjadi, ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan karena kurang optimalnya tower BTS yang ada seperti di Midai, Serasan, Pulau Laut, Pulau Panjang dan Seluan. Kemudian ditambah lagi dengan pemutusan kontrak oleh BAKTI Kominfo terhadap infrastruktur jaringan internet yang menggunakan visat yang ada di kantor-kantor desa dan sekolah-sekolah sehingga pemanfaatannya tidak lagi dirasakan saat ini,” ujar H. Ikhwan Solihin.
H. Ikhwan Solihin juga menyampaikan beberapa lokasi yang terdampak dari pemutusan kontrak infrastruktur layanan akses internet tersebut diantaranya ada 2 Kantor Camat, 36 Kantor Desa, 2 Puskesmas dan 39 sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa ada 11 Desa yang blank sinyal karena tower BTS yang mati.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Daeng Ganda Rahmatullah menyampaikan bahwa ia Ingin mempercepat akselerasi peningkatan pembangunan di bidang telekomunikasi ini. Oleh sebab itu ia berharap dari kesempatan ini ada titik terang dari pemerintah pusat kedepannya untuk mengatasi masalah telekomunikasi di Kabupaten Natuna.
“Jika dilihat nilai ekonomis bisnis dari provider memang tidak terpenuhi, namun harus ada intervensi oleh pemerintah. Harapan kita agar mendapatkan hasil yang memuaskan untuk masyarakat terkait dengan masalah sinyal yang ada di Kabupaten Natuna,” ujar Daeng Ganda.
Menanggapi dari beberapa hal tersebut, Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Lessy Sutiyono Aji mengatakan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin dengan mengkoordinasikannya kepada beberapa lembaga terkait seperti BAKTI dan juga provider-provider yang ada. Kemungkinan penyebab yang terjadi akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi, sehingga pihak BAKTI sedikit kewalahan untuk membiayai semua yang berkaitan dengan infrastruktur tersebut, namun pihaknya akan tetap berusaha untuk mencari solusi terbaik terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami akan berusaha sebaik mungkin pak, nanti kami akan coba mengundang pihal BAKTI dan juga provider-provider yang ada untuk bersama-sama untuk membahas hal ini. Karena karena tidak mungkin juga kan untuk mengefisiensi kan anggaran kita mengabaikan satu hal yang menjadi sangat penting untuk masyarakat,” tutur Sutiyono Aji.
Sebelumnya, dalam upaya peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan jaringan telekomunikasi ini, pemerintah Kabupaten Natuna juga telah melakukan koordinasi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) Republik Indonesia pada Selasa, 18 Februari 2025.
Hal serupa juga telah disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko kepada Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolkam RI terkait dengan kendala jaringan telekomunikasi ini. Berharap dari unsur pertahanan dan keamanan juga dapat membantu mendobrak percepatan peningkatan kualitas jaringan tersebut karna memang kebutuhannya tidak hanya untuk masyarakat dan aparat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan saja, akan tetapi juga untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan.
Reporter: Saipul Bahari