PERISTIWA
Penyelundupan Narkoba, Pesawat Jatuh di Papua Nugini
DETAIL.ID, Jakarta – Sebuah pesawat dengan mesin baling-baling ganda Cessna 402C jatuh di Papua Nugini saat membawa setengah ton narkoba jenis kokain, yang diduga hendak diselundupkan dari dan menuju Australia.
Seperti dilansir The Guardian, Senin 3 agustus 2020, insiden pesawat jatuh itu terjadi pada 26 Juli lalu. Pesawat tersebut dilaporkan lepas landas dari Mareeba, Queensland, Australia menuju landasan udara ilegal Papa Lealea di Papua Nugini.
Pesawat itu terbang dengan ketinggian 3.000 kaki diduga untuk menghindari deteksi radar. Menurut penyelidikan Kepolisian Papua Nugini, pilot lantas mengisi muatan berupa lebih dari 500 kilogram kokain sekitar pukul 13.00 sampai 14.30 waktu setempat.
Ketika hendak kembali ke Australia, pesawat itu jatuh. Diduga kuat pesawat tidak mampu lepas landas karena kelebihan muatan.
Menurut pejabat Kepolisian Papua Nugini, David Manning, narkoba itu disembunyikan di dalam badan pesawat dan dibungkus dengan tas kain. Dia mengatakan sindikat penyelundup narkoba dari Australia bekerja sama dengan sindikat dari Papua Nugini.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”3″]
“Kami meyakini kelompok kejahatan di Papua Nugini membantu sang pilot untuk mengambil kembali narkoba yang gagal diselundupkan. Kami mendapatkan kesaksian antara lain ciri-ciri para penjahat itu antara lain seperti tato,” kata Manning.
Manning menyatakan nilai narkoba itu diperkirakan mencapai US$57 juta (sekitar Rp 835 miliar). Kejadian ini membuktikan bahwa Papua Nugini menjadi tempat singgah penyelundupan narkoba.
Dua hari usai kejadian, seorang warga Australia, David John Cutmore, yang menjadi pilot pesawat itu menyerahkan diri ke Komisi Tinggi Australia di Papua Nugini.
Cutmore melanggar undang-undang keimigrasian karena masuk ke negara itu secara tidak sah dan didenda 3.000 Kina. Dia juga akan dijerat kasus penyelundupan narkoba.
Kejanggalan lain yang terungkap dalam kasus itu adalah pesawat tersebut tercatat milik perusahaan bermarkas di Papua Nugini, Ravenpol No 69 Ltd. Sang pemilik, Geoffrey Bull Paul, dilaporkan meninggal akibat ditikam di Port Moresby pada Agustus 2019.
Meski demikian, pesawat itu didaftarkan pada Januari lalu lima bulan setelah kematian Paul.
Kepolisian Australia bersama dengan Komisi Intelijen Kejahatan yang bekerja sama dengan Kepolisian Papua Nugini lantas melacak jaringan sindikat itu. Mereka lantas menangkap lima orang yang diduga anggota di Queensland dan Victoria.
Menurut Sputnik News, mereka adalah sindikat kriminal yang berlokasi di Melbourne. Kelompok itu diduga juga memiliki hubungan dengan mafia Italia.
Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman penjara seumur hidup.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, dilaporkan marah dengan kejadian itu dan fakta bahwa negaranya dijadikan lokasi persinggahan untuk penyelundupan narkoba.
“Kami bukan negara mainan di mana seseorang bisa membawa pesawat dan datang tanpa pemberitahuan. Kami tidak punya tempat untuk mereka yang berpikir mereka bisa menyelundupkan narkoba di negara ini,” kata Marape.
PERISTIWA
Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas
Jambi — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal Tahun 2025 kepada 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di wilayah Jambi.
Dari jumlah tersebut, satu orang WBP langsung bebas setelah menerima remisi.
Pemberian remisi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 dan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan bahwa remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan rutin diberikan setiap perayaan Natal.
“Ini adalah hak bersyarat yang kami berikan kepada warga binaan Nasrani pada setiap perayaan Natal,” ujar Irwan, Kamis 25 Desember 2025.
Ia menjelaskan, dari 105 WBP penerima remisi, sebanyak 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.
Sementara satu orang lainnya memperoleh Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.
Menurut Irwan, pemberian remisi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.
“Remisi diberikan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.
Melalui pemberian Remisi Khusus Natal 2025 ini, Kanwil Ditjenpas Jambi berharap warga binaan dapat memperkuat nilai keimanan, menyadari kesalahan serta siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.
Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi pemasyarakatan. (*)
PERISTIWA
Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi
Jambi – Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi mencatat kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi menjelang perayaan malam Natal, 25 Desember 2025 masih terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan.
Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Rabu sore 24 Desember 2025. Ia mengatakan situasi lalu lintas secara umum masih berjalan normal dan terkendali.
Meski demikian, pihak kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi dilaporkan telah mengalami bencana alam, seperti tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci.
“Untuk mengantisipasi dampak bencana, Ditlantas Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN serta Dinas PUPR guna menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan bencana,” ujar Kombes Pol Adi Benny.
Selain pengamanan jalur lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi juga telah menyiagakan pos pelayanan di sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal. Penempatan pos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.
“Dalam pengamanan ini, kami juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026
Jambi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, DPD Provinsi Jambi kembali dipimpin oleh Syaiful Kipli dan Ali Abdulah. Keduanya terpilih secara aklamasi dalam forum Konferda DPD KSPSI Provinsi Jambi yang digelar di Grand Hotel, Minggu 21 Desember 2025.
Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Syaiful Kipli menyampaikan rasa terimakasih atas amanah dari para anggota untuk kembali memimpin KSPSI Jambi. Menurutnya, kedepan KSPSI AGN Jambi akan fokus pada pendampingan hak-hak buruh secara masif di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
“Terimakasih, pada Konferda ini telah terjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terimakasih juga pada Presiden KSPSI AGN, pak Andi Gandi Nena Wea yang telah jauh-jauh dari Jakarta ke Jambi untuk memantau Konferda kita sekaligus melantik pengurus baru periode 2025-2030,” ujar Syaiful Kipli, Minggu 21 Desember 2025.
Di depan para anggota, Syaiful Kipli kembali menekankan bahwa kedepan pihaknya bakal berfokus pada konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembangkan organisasi demi pemenuhan hak-hak kaum pekerja.
Konferda DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi juga turut dihadiri oleh DPD KSPSI AGN Provinsi Sumatera Barat. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, pun langsung melantik secara resmi ke-2 pengurusan KSPSI tingkat Provinsi tersebut.
“Kami berharap organisasi KSPSI bisa profesional, modern dan juga mandiri. Ini harus diikuti oleh teman-teman pengurus daerah,” ujar Andi Gani.
Diainggung soal sikap terkait UMP tahun 2026, Presiden KSPSI tersebut menekankan agar seluruh Dewan Pengupahan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah memaksimalkan perjuangan bagi kenaikan UMP dengan kisaran 6,5 persen hingga 8 persen.
“KSPSI mengintruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, nasional untuk maksimal memperjuangkan persentase yang tinggi, atau paling tidak sama dengan tahun 2025,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita

