DAERAH
Belasan Karangan Bunga Bertuliskan ‘Aceh Juara Termiskin’ Hiasi Kantor Gubernur Aceh
detail.id/, Jakarta – Belasan karangan bunga hingga spanduk berjejer di depan kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu 17 Februari 2021.
Karangan bunga itu berisi ucapan ‘selamat atas prestasi Aceh yang menjadi provinsi termiskin di Sumatera.
Dilansir dari CNN Indonesia, karangan bunga itu tersebar di sisi kiri dan kanan depan kantor Gubernur Aceh. Karangan bunga itu berjejer rapi.
Karangan bunga itu juga mencantumkan nama elemen masyarakat seperti Mugee Eungkot, Rakyat Jelata, Awak Becak, Scatter Mania Aceh dan sebagainya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Karangan bunga itu sempat hendak diamankan oleh petugas Satpol PP namun diadang oleh warga sekitar. Petugas pun membubarkan diri, batal menyita karangan bunga tersebut.
Beberapa hari sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis bahwa jumlah penduduk miskin di tanah rencong mengalami penambahan sebanyak 19 ribu orang pada September 2020.
Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh saat ini berjumlah 833,91 ribu orang atau 15,43 persen. Penambahan 19 ribu orang miskin itu memperpanjang rekor Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera.
UMKM Tak Diberdayakan Saat Pandemi
Ketua Komisi II DPR Aceh yang membidangi perekonomian, Irpannusir tidak terlalu kaget jika Aceh kembali ke peringkat pertama sebagai provinsi termiskin se-Sumatera.
Ia mengklaim DPR Aceh sudah memberi peringatan kepada Pemerintah Aceh untuk memperkuat sektor UMKM di tengah pandemi covid.
Namun, saran dari DPR Aceh itu tidak menjadi rujukan bagi Pemerintah Aceh untuk menghindari jurang kemiskinan.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Ia menyebut, Pemerintah Aceh masih terlalu fokus dengan pembangunan sarana dan prasarana yang belum tentu bisa dimanfaatkan oleh warga dalam kurun dua sampai empat tahun ke depan.
Menurut data yang dimilikinya, saat ini jumlah UMKM di Aceh berjumlah 425 ribu. Tapi rata-rata mereka tidak tersentuh bantuan dari Pemerintah di saat pandemi. Apalagi dana yang dikucurkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) di sektor UMKM minim.
“Sektor UMKM lemah sekali. Jumlah UMKM 425 ribu tapi tidak diberdayakan. Buktinya apa, APBA sektor UMKM minim. Jadi bagaimana kita mau mengangkat perekonomian jika yang terus dibangun adalah sarana dan prasarana fisik yang belum tentu ada manfaatnya dalam jangka dua hingga empat tahun ke depan,” kata Irpan saat dihubungi, Rabu 17 Februari 2021.
Pemerintah, lanjutnya harus mengubah pola pikir untuk memperkecil angka kemiskinan di Aceh.
Caranya, kata Irpan, mengucurkan APBA ke sektor pemberdayaan ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat miskin.
“Tidak memberdayakan sektor UMKM dalam penggunaan APBA, maka kemiskinan di Aceh tidak akan pernah bergeser dari peringkat satu,” ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Teuku Ahmad Dadek tidak menampik sektor perekonomian Aceh saat pandemi merosot. Hal tersebut juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Dadek menjelaskan, pada 2021 ini, total dana yang dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan di Aceh sebanyak Rp 9.384 Triliun. Angka ini terdiri dari APBA Rp 8.058 Triliun, APBN 1.285 dan CSR 41 Miliar.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Tahun ini kita menyiapkan anggaran Rp 9,384 T untuk kegiatan pengentasan kemiskinan,” kata Dadek.
Dadek bilang sektor swasta dan UMKM juga harus dirangsang bangkit di tahun 2021 ini, sehingga mereka bisa lebih tahan dan kreatif dalam mempertahankan aura bisnisnya.
DAERAH
Sebulan Berjalan, Live TikTok MasNya ATR/BPN Jangkau 370.000 Penonton
DETAIL.ID, Jakarta – Program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyampaikan informasi secara interaktif kepada masyarakat melalui Live TikTok. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengungkapkan, hanya dalam waktu satu bulan sejak MasNya diluncurkan, program tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu penonton.
“370.000 penonton dalam satu bulan ini menjadi hal positif bagi kami. Ini menunjukkan bahwa informasi yang dikemas melalui MasNya ATR/BPN memiliki jangkauan dan mendapatkan respons dari masyarakat. Ke depan, kami akan terus mengembangkan program ini agar informasi mengenai kebijakan, program, serta layanan pertanahan dapat tersampaikan dengan lebih luas dan mudah dipahami,” ujar Uunk Din Parunggi pada Selasa, 3 November 2026.
Berdasarkan rekapitulasi performa program dalam satu bulan, akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN pengikutnya bertambah 7.654 akun. Interaksi masyarakat terlihat aktif dari 44.911 komentar dan 1.264.800 tanda suka (likes) selama Live berlangsung.
Tingginya interaksi di Live MasNya ATR/BPN menjadi salah satu indikator bahwa penyampaian informasi melalui format konten media sosial dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara Kementerian ATR/BPN dan masyarakat. Melalui respons yang diberikan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam percakapan seputar informasi dan isu-isu pertanahan.
Uunk Din Parunggi mengatakan, pengembangan komunikasi publik melalui media sosial perlu diimbangi dengan konsistensi dalam menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, namun juga bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya seberapa banyak masyarakat yang menonton, tetapi juga bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman dan manfaat. Kami ingin MasNya ATR/BPN menjadi salah satu kanal komunikasi yang dapat membantu masyarakat mengenal lebih jauh program dan layanan ATR/BPN,” kata Uunk Din Parunggi.
MasNya ATR/BPN disiarkan secara langsung melalui akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Program yang dipandu oleh Muhammad Akbar dari Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN ini, dikemas dalam format dialog agar masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait layanan pertanahan sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan pertanahan, termasuk prosedur, waktu, biaya pengurusan sertipikat. (*)
DAERAH
Wamen ATR/Waka BPN Minta Irjen Baru Perkuat Pengawasan Internal dan Early Warning System
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Serah Terima Jabatan serta Pisah Sambut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN pada Senin, 2 November 2026, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Di momen ini, Wamen Ossy menitipkan pesan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal kepada Irjen baru Wahyu Widada yang yang dilantik Kamis (29/10/2026) lalu menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.
“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Wamen Ossy.
Wamen Ossy berharap, penguatan pengawasan internal juga diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Program itu meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.
“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” kata Wamen Ossy.
Di acara Pisah Sambut ini, secara khusus Wamen Ossy juga mengapresiasi Pudji Prasetijanto Hadi yang selama kurang lebih satu setengah tahun telah memberikan kontribusi dan mengemban tugas di Kementerian ATR/BPN, mulai dari mendedikasikan diri sebagai Sekretaris Jenderal maupun Irjen ATR/BPN. Selama Pudji Prasetijanto Hadi bertugas, Wamen Ossy menyoroti salah satu hal, yaitu konsistensi Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang dapat dipertahankan di atas 90%.
“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Wamen Ossy.
Estafet kepemimpinan di lingkungan Itjen ATR/BPN tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis antara Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai Itjen ATR/BPN. (*)
DAERAH
Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah, Pastikan Tanah Masyarakat Miliki Kepastian Hukum
DETAIL.ID, Jakarta – Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau ke lokasi hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu, 1 November 2026. Keduanya mengunjungi tiga rumah warga di tiga lokasi berbeda yang direnovasi.
“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujar Andi Tenri Abeng yang hadir ke lokasi Bedah Rumah dengan didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.
Masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Bedah Rumah juga mendapatkan fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Kategori tanah yang dapat difasilitasi dalam program ini meliputi tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, maupun tanah yang baru beralaskan girik.
Untuk memastikan pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, Andi Tenri Abeng menekankan perlunya penguatan kerja sama lintas kementerian. “Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” ujarnya.
Menteri PKP, Maruar Sirait, juga menyepakati bahwa keberhasilan program Bedah Rumah membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap pihak memiliki peran untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan hunian, kepastian hukum tanah, hingga penguatan ekonomi keluarga.
“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama sama. Kita membangun superteam bukan superman,” kata Maruarar Sirait.
Sebelum peninjauan pada Minggu pagi ke Kelurahan Klender, Andi Tenri Abeng pada Sabtu (31/10/2026), juga meninjau ke lokasi pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Di lokasi tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah. (*)



