NASIONAL
Skandal Rp 230 Miliar Bank Jambi, Nasroel Yasir: DPRD Harus Bikin Pansus

DETAIL.ID, Jambi – Ketua Komite Advokasi Daerah Provinsi Jambi, Nasroel Yasier mendesak DPRD Provinsi Jambi untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) terkait skandal kasus penyertaan modal Bank Jambi sebesar Rp 230 miliar ke ke PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance — anak usaha Grup Columbia yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga.
“DPRD Provinsi Jambi sebaiknya bentuk Pansus biar skandal kasus ini menjadi terang benderang. Panggil semua direksi dan komisaris Bank Jambi yang lama maupun yang baru. Tanyakan bagaimana sebenarnya, duduk perkaranya,” kata Nasroel Yasier kepada detail pada Jumat, 2 Juli 2021.
Menurut Nasroel, kasus ini sangat penting diketahui publik, jangan justru ditutup-tutupi, mengingat jumlahnya yang sangat fantastis. “Jumlah besar loh, sangat berarti di masa pandemi saat ini. Biar jelas, apakah ada unsur kekeliruan, unsur kesengajaan atau memang ada masalah hukum,” ujarnya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto hanya menjawab singkat ketika ditanya soal skandal kasus tersebut. “Semua sedang dikaji dan didalami,” katanya kepada detail pada Jumat, 2 Juli 2021.
Apakah DPRD Provinsi telah membahas skandal kasus tersebut? Edi Purwanto tak menjawab. Ia bungkam.
Penyertaan Modal
Edi Purwanto wajar bungkam soalnya pada 29 Maret 2021, rapat paripurna DPRD soal Ranperda Bank Jambi yang dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni memanas dan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
Sebagian besar Anggota DPRD Provinsi Jambi memaksa pengesahan Ranperda Bank Jambi soal penambahan modal dari Pemprov Jambi Rp 250 miliar segera dipercepat. Rusli Kamal Siregar dari Fraksi PAN dan Fauzi Ansori dari Fraksi Demokrat ngotot Ranperda Bank Jambi segera disahkan agar modal Bank Jambi dapat mencapai Rp 3 triliun.
Soalnya, OJK telah memberi tenggat waktu, sampai tahun 2024, modal Bank Jambi harus mencapai Rp 3 triliun bila tetap ingin berstatus bank umum. Jika modalnya di bawah itu, maka statusnya turun menjadi BPR. Sementara, modal Bank Jambi saat ini diperkirakan baru mencapai Rp 1,72 triliun. Itu berdasarkan laporan keuangan per 31 Mei 2021, total ekuitas mencapai Rp 1,72 triliun.
Lagi pula, menurut sumber detail, Direktur Utama Bank Jambi, El Halcon tampak santai menghadapi polemik pertanggungjawaban penyertaan modal Bank Jambi ke PT SNF Finance. Bagi dia, Bank Jambi adalah Perseroan Terbatas bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia mengacu pada Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPD menjadi Perseroan Terbatas. Bank Jambi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Namun masalahnya, 100 persen modal Bank Jambi berasal dari kas daerah 12 pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jambi merupakan pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 22,9% sedangkan sisanya dimiliki oleh sejumlah pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jambi.
Bank Jambi juga mendapat komitmen dari pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan. Modal inti BPD milik Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jambi ini mengalami kenaikan 15,72% menjadi Rp 1,49 triliun.
Namun keinginan para anggota dewan ditolak oleh Penjabat Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni. Tak jelas apa alasan penolakannya. Ketika ditanya awak media, ia mengatakan menyerahkan sepenuhnya pada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.
Menurut Edi Purwanto, pembahasan Ranperda itu ditunda dulu. Ada beberapa hal yang perlu dikaji kembali. “Ada yang perlu dikaji kembali. Pemprov melalui Penjabat Gubernur Jambi mengajukan ini untuk ditunda sementara. Bukan dibatalkan, ya,” kata Edi Purwanto.
Dirut Bank Jambi, El Halcon dengan bangganya mengklaim laba bersih berjalan Rp 275,81 miliar per 31 Desember 2020. Sementara penyertaan modal ke PT SNF Finance pada tahun 2016 sebesar Rp 230 miliar tak jelas juntrungnya.
Menurut sumber tersebut, Bank Jambi memang benar berbadan hukum PT namun Bank Jambi juga harus tunduk pada Perda tentang Penyertaan Modal.
“Barangkali, ia yakin penyertaan modal itu masih tertutup dengan laba bersih. Tapi dia lupa, pertanggung jawaban administrasi tak sebatas untung atau rugi. Dan ada pula pertanggungjawaban hukum,” ujar sumber tersebut.
Reporter: Jogi Sirait
NASIONAL
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo

DETAIL.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025-2030 dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upacara serentak yang melibatkan 961 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada 9 Januari 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 666.494 atau 45,68%.
Dalam berbagai hal, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu adalah tugas kita bersama,” ujar Presiden.
Pelantikan serentak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah serta menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Presiden juga mengingatkan bahwa semua kepala daerah yang dilantik adalah bagian dari satu keluarga besar Republik Indonesia.
Dengan dilantiknya Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bekasi.
Reporter: Yayat Hidayat
NASIONAL
Resmi, Syukur Bupati dan Khafied Wakil Bupati Merangin

DETAIL.ID, Jakarta – H. M Syukur, SH MH dan Drs H. Abdul Khafied Moein resmi menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Merangin masa jabatan 2025-2030, setelah dilantik secara serentak bersama 961 orang kepala daerah lainnya pada Kamis, 20 Februari 2025.
Sebanyak 961 orang kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta tersebut, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
“Alhamdulillah rangkaian prosesi pelantikan telah kami jalankan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Merangin untuk kembali bersatu padu, bersama-sama membangun Merangin yang sangat kita cintai,” kata Bupati Merangin H M Syukur dibenarkan Wabup H Khafied Moein.
Pelantikan secara simbolis dilakukan Presiden kepada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan dari masing-masing agama, yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik.
Selanjutnya Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Konghucu dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
Meskipun demikian, semua kepala daerah yang dilantik secara serentak mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu. Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti para kepala daerah.
Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
Sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. (*)
NASIONAL
Hanya Sehari, PaDi UMKM Raup Omset Rp 1,2 Triliun

DETAIL.ID, Jakarta – Hanya dalam waktu sehari PaDI UMKM, salah satu platform yang diperuntukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari PG Telkom Indonesia, mampu meraup omset hingga Rp 1,2 triliun.
VP Synergy Telkom, Kuncoro Wastuwibowo, dalam keterangan resmi yang diperoleh Media pada Senin, 3 Januari 2025, mengatakan omset Rp 1 triliun itu diperoleh PT Telkom menggelar business matching di Ballroom The Gade, Jakarta, belum lama ini.
Kegiatan tersebut, kata Kuncoro Wastuwibowo, merupakan rangkaian kegiatan PaDi Business Forum dan Showcase di tahun kedua.
Kegiatan tersebut, kata dia, diikuti oleh 86 BUMN dan 27 UMKM yang berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, juga makanan dan minuman.
PaDi UMKM sendiri merupakan salah satu platform digital dari PT Telkom Indonesia yang berhasil buktikan komitmennya dalam membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia.
“Inovasi penciptaan platform itu soal kecil. Serahkan saja pada Telkom, pasti beres. Inovasi yang betul-betul hebat adalah inovasi penciptaan market,” ucap Kuncoro menjelaskan.
“Dan inovasi itu sudah dilaksanakan para BUMN dengan mengubah operasi procurement jadi kapabilitas penciptaan market, dan diakui sebagai inovasi yang berhasil,” tuturnya lebih lanjut.
Awalnya, kata dia, Business Matching hanya menghasilkan beberapa miliar rupiah saja dalam sehari, tetapi sekarang sudah mencapai Rp 16 triliun selama pelaksanaan acara.
Tentu, ujarnya lagi, hal ini merupakan inovasi luar biasa yang patut dibanggakan oleh seluruh BUMN, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendukung UMKM di Indonesia.
Business Matching yang baru lalu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan PaDi Business Forum and Showcase yang menyertakan kegiatan lain seperti talkshow, showcase, dan PaDi Talk.
Juga merupakan puncak kegiatan Business Matching yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak awal tahun.
Business Matching menjadi wadah bertemunya UMKM dengan BUMN secara langsung di mana mereka dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung pula.
Terbukti sebanyak 31 ribu lebih transaksi dengan nominal 1 triliun rupiah telah berhasil dicatatkan.
EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menambahkan, melihat betapa strategisnya UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional, pihaknya di Telkom terus berupaya mengembangkan PaDi UMKM.
“Tidak hanya sebagai platform pengadaan, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM, baik dari kolaborasi dengan BUMN maupun perusahaan swasta,” kata EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, UMKM telah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup 99% total unit usaha di Indonesia.
Adapun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.
Kegiatan ini, ujarnya, diharapkan tidak hanya sekadar mendorong transaksi pembelanjaan saja, tetapi juga berfungsi sebagai wadah membangun jaringan, kolaborasi, dan komunikasi.
Terutama, sambungnya lagi, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas UMKM yang belum terserap oleh BUMN. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan BUMN yang belum bisa dipenuhi oleh UMKM.
Keberhasilan program Business Matching ini menjadi tonggak sejarah kontribusi Telkom dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Lewat PaDi UMKM, Telkom berharap bisa memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.
Reporter: Heno