Connect with us
Advertisement

DAERAH

Sengkarut Persoalan Tambang Batu Bara di Provinsi Jambi Jadi Keluhan Mahasiswa Sampai Pejuang Lingkungan Hidup

Published

on

detail.id/, Jambi – Sama seperti biasanya, Ari mengendarai sepeda motornya dari arah Simpang Rimbo menuju kampus Universitas Jambi, yang terletak di Jl. Jambi – Muarabulian Km 15. Jalan lintas yang selalu disesaki oleh debu, macet, dan rawan laka lantas akibat aktifitas truk angkutan batu bara yang selalu berlalu-lalang tiap saat itu sudah menjadi hal biasa baginya.

Apa boleh bilang, dirinya beserta sejumlah kawan-kawannya di Universitas Jambi telah berkali-kali melangsungkan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur maupun DPRD Provinsi Jambi untuk mendesak realisasi jalan khusus batu bara. Pemerintah merespon dan menyatakan akan segera membangun jalan khusus.

Namun sudah sejauh mana realisasi tuntutan mahasiswa tersebut, belum banyak diketahui orang-orang.

“Sampai sekarang kita ga tau itu, sudah sampai dimana realisasinya. Belum lama ini kita melakukan aksi ke Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi tapi tidak ada respon mungkin bapak-bapak atau tuan-tuan pejabat pada sibuk semua kali ya, ntah lah,” kata Ari.

Di tempat lain, Eko Mulyo Utomo selaku Manager Advokasi lembaga yang fokus terhadap isu-isu lingkungan yakni WALHI Jambi menilai industri eksploratif jenis batu-bara itu telah menyebabkan sejumlah konflik yang sangat kompleks.

Dirinya, melihat persoalan yang ditimbulkan oleh adanya pertambangan batu bara lebih dari persoalan kemacetan ataupun kecelakaan yang sudah berulangkali terjadi di jalan umum itu.

Saat ini, Eko mengungkap, Walhi Jambi tengah fokus mengadvokasi PLTU MT 1 yang berada di Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Bukan main prosesnya kini tengah berlangsung ke jalur hukum, kata Eko, proses hukum yang ditempuh Walhi Jambi menggugat PTLU MT1 sudah sampai Kasasi. Meskipun diakui oleh Eko jika saat ini PLTU MT 1 Mandiangin tersebut memang belum beroperasi.

“Karena PLTU itu dibangun disekitar beberapa izin tambang aktif. Sangat berdampak terhadap lingkungan, PLTU itu damafaknya, bisa ke pencemaran, kesehatan, hingga ke perekonomian masyarakat.

Tak hanya itu, komitmen negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan pengurangan bahan bakar fosil juga jadi sorotan dia, kata Eko, ini juga tak lain soal komitmen negara untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca sampai 29 persen pada tahun 2030.

“Kalau hari ini masih ada PLTU baru yang masih menggunakan energi fosil, artinya mereka mengangkangi komitmen yang sudah dibuat sendiri,” ujar Eko.

Persoalan komitmen yang terlanjur namun berbanding terbalik dalam aktualasasinya habis dikupas oleh Eko, dia juga mengungkap permasalahan lain semacam suplai batu bara untuk luar negeri disaat negara luar juga sudah berkomitmen bahkan menarget dengan persentase yang lebih tinggi soal pengurangan penggunaan energi fosil.

“Komitmen luar tidak pakai energi fosil lagi, tapi ini para oligarki membuat pasar sendiri untuk membuang bahan baku yang dihasilkan dari aktifitas penambangan tadi,” ujarnya.

Selain persoalan energi fosil tersebut, masalah yang ditimbulkan di hulu tambang atau lokasi penambangan semacam lingkungan yang tercemar, tingkat kriminakitas, dan masyarakat yang kehilangan pencahariannya. Berbagai potensi konflik yang kemungkinan besar akan terjadi membuat Walhi Jambi terus berupaya hingga ke jalur hukum untuk menggugat PLTU MT 1 Mandiangin itu.

“Kita menolak walaupun hari ini PLTU belum beroperasi namun dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Sudut pandang masyarakat gitu,” katanya.

Selain itu, kata Eko, pihaknya juga tengah berupaya menagih janji atau komitmen reklamasi perusahaan tambang batu bara.
Sebab, kata Eko, reklamasi yang menjadi kewajiban perusahaan tambang yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan namun masih banyak ditemukan penyelewengan atau pengabaian oleh pihak perusahaan.

“Hari ini reklamasi tambang itu bagi mereka hanya dengan biaya jaminan reklamasi yang diberikan oleh bos tambang. Jadi mereka membayar jaminan reklamasi diawal untuk mendapat izin eksplorasi. Tapi  hal yang perlu dipertegas itu hanya jaminan, persoalan kelak perusahaan melakukan rekmalasi usai batu bara habis dikeruk masih belum jelas,” ujarnya.

Cerita Eko tersebut memang hal yang mengerikan, namun saat ditanyai lebih kanjut soal jumlah lubang tambang di Provinsi Jambi yang hari ini belum di reklamasi. Eko mengakui belum mendapat data lapangan terbaru yang pasti.

“Kita belum traking berapa jumlah pastinya tapi yang jelas hari ini sudah ada 80 lebih perusahaan tambang yang mengantongi IUP, sudah beroperasi,” katanya.

Adanya 80 IUP batu bara dengan kejelasan soal reklamasi yang dinilai masih abu-abu tersebut sedikit banyak mengindikasikan jika hanya tinggal menunggu waktu sampai 80 lubang tambang bekas galian batu bara bermunculan. Namun terkait hal itu, Eko bahkan menilai jika lubang lubang bekas tambang itu sudah dan sedang terjadi saat ini.

Kalau saya pikir, kata Eko, ini sudah ada 89 lubang mungkin lebih. Karena IUP itu luas, jika dimisalkan 1 IUP batu bara seluas 8000 hektar, ga mungkin itu cuman 1 lubang.

“Bisa dibayangkan ada berapa ribu armada yang beroperasi memindahkan batu bara ke lokasi stock file setiap hari dan berbagai dampak yang ditimbulkan hari ini,” katanya.

Sementara itu, ketika biaya reklamasi masih sebatas dalam konteks jaminan. Lagi-lagi menurut Eko juga hal itu sangat potensial untuk terjadi korupsi. Alasannya sederhana, karena hanya bersifat jaminan.

“Itu dibayarkan. Tapi ga ada yang bisa menjamin, ketika IUP nya habis apakah perusahaan akan menepati komitmennya, ini juga mungkin persoalan dari kebijakan rezim hari ini ya,” katanya.

Dengan semua persoalan yang ditimbulkan oleh sektor pertambangan batu bara tersebut, Ari salah seorang mahasiswa Universitas Jambi tersebut berharap besar akan janji pemerintah Provinsi Jambi terkait pengadaan jalur khusus batu bara.

“Iya, saya rasa cuman di sini, mahasiswa harus penuh perjuangan di jalanan untuk sampai ke kampus. Mahasiswa harus penuh kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraannya, silap sikit kesenggol batu bara, bonyok kita. Tinggal nama,” katanya.

Advertisement Advertisement

DAERAH

Pulang ke “Tanah Pusako”, Bupati M. Syukur Bernostalgia di Dusun Melako

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Ada suasana yang berbeda dalam Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Merangin pada Kamis, 12 Maret 2026.

Langkah kaki Bupati Merangin, M. Syukur terasa lebih ringan saat memasuki Dusun Melako, Desa Seringat, Kecamatan Sungai Manau. Baginya, ini bukan soal kunjungan kerja formal, melainkan sebuah perjalanan pulang menuju rumpun akar keluarga.

Bersama sang istri, Lavita Syukur, Bupati memilih Masjid M. Syukur sebagai pusat kegiatan. Nama masjid ini mungkin terkesan familiar. Tapi, bagi warga setempat, rumah ibadah ini adalah simbol bakti sang Bupati yang berdiri kokoh di atas “Tanah Tuo” atau tanah pusako almarhum ayahnya, H. Usman.

Menurut warga setempat, Masjid ini dibangun pada periode kedua M. Syukur menjabat di DPD RI sekitar tahun 2015 silam. Tak hanya membangun Masjid, Bupati M. Syukur juga berencana membangun pondok pesantren.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur sempat bernostalgia tentang alasan di balik pembangunan masjid tersebut.

“Dulu, warga di sini sering was-was kalau mau sholat Subuh di masjid lama yang di bawah karena sering banjir. Berangkat dari situ, bismillah, saya bangun masjid ini. Meski belum sempurna, alhamdulillah sudah bisa kita makmurkan bersama,” ujarnya di hadapan jemaah yang mayoritas masih memiliki hubungan kerabat.

Sambil berseloroh tentang hitungan malam Ramadan yang ke-23 atau 24 yang menurutnya tak perlu dipusingkan selama Idulfitri tetap tiba, Bupati M. Syukur juga menyelipkan pesan serius mengenai pembangunan.

Ia menyoroti akses jalan menuju Simpang Seringat – Sungai Pinang yang kini sudah mulus setelah dikucurkan anggaran hampir Rp30 miliar. Namun, ada nada kekhawatiran yang ia sampaikan.

“Jalan bagus ini dibangun untuk ekonomi dan pendidikan, bukan untuk balap motor. Jangan sampai aspal yang mulus malah membawa petaka bagi anak-anak kita,” ucapnya.

Tak hanya soal aspal dan bangunan fisik, Bupati M. Syukur juga tampak bersemangat memaparkan program unggulan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Dibidang Pendidikan Pemkab Merangin meluncurkan program beasiswa pendidikan dan kursus Bahasa Inggris serta Arab gratis di setiap kecamatan. Tujuannya agar generasi muda Merangin mampu bersaing di kancah global.

Dibidang kesehatan dan sosial, Pemkab Merangin menambah kuota jaminan kesehatan untuk 10.000 orang dan program bantuan peralatan sekolah bagi warga kurang mampu.

Dibidang Ekonomis Pemkab Merangin meluncurkan program bnabntuan modal untuk UMKM, seperti perajin Gelamai, serta dukungan dana Rp 100 juta bagi pesantren yang terdaftar. modal untuk UMKM, seperti perajin Gelamai, serta dukungan dana Rp100 juta bagi pesantren yang terdaftar.

Menutup rangkaian safari yang juga merupakan agenda terakhir tim pemerintah tahun ini, Bupati M. Syukur menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis.

Dukungan mengalir mulai dari Bank Jambi senilai Rp 5 juta, BAZNAS Rp 1,5 juta, bantuan alat salat, hingga 35 sak semen untuk kelanjutan pembangunan masjid.

Momen haru juga terlihat saat penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga penerima manfaat dengan nilai masing-masing Rp 42 juta.

Turut hadir mendampingi Bupati, sejumlah pejabat teras seperti Kadis Kominfo Ahmad Khoirudin, Kadis Pertanian Mujibur, Kadis Lingkungan Hidup Syafrani Kanceng, hingga perwakilan Bank 9 Jambi dan jajaran camat setempat.

“Mohon doanya agar saya tetap diberi kekuatan untuk memimpin Merangin dengan aman dan amanah sampai akhir jabatan,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Safari Ramadan di Bedeng Rejo, Wabup A. Khafidh Ajak Masyarakat Jaga Kebersamaan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah dengan mengunjungi Masjid Al Kamal di Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko Barat, pada Kamis, 12 Maret 2026.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus serap aspirasi antara jajaran pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wabup A. Khafidh mengapresiasi semangat gotong royong warga Desa Bedeng Rejo, khususnya dalam pembangunan Masjid Al Kamal yang tergolong baru namun sudah aktif digunakan untuk kegiatan ibadah berjamaah.

“Kita tahu Masjid Al Kamal ini baru kurang lebih tiga tahun dibangun. Alhamdulillah, dengan semangat masyarakat Desa Bedeng Rejo, kita melihat banyak yang rutin berjamaah di sini,” ujar Wabup.

Safari Ramadan kali ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran Kepala PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bangko, Azi.

“Ini ada Pak Azi dari PLN. Kalau nanti listrik sering mati, sampaikan langsung ke beliau mumpung ada di sini. Sampaikan apa adanya,” ucap A. Khafidh yang disambut hangat oleh warga.

Selain masalah kelistrikan, kehadiran perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Perkebunan (Nakbun), Dinas PMD, serta Dinas Ketahanan Pangan dimaksudkan agar koordinasi program bantuan—terutama mitigasi bencana menjelang Idulfitri—dapat berjalan lebih cepat.

Di sela sambutannya, Wabup juga memberikan pujian atas keramahtamahan perangkat desa dan warga Bedeng Rejo dalam menyambut rombongan. Ia berterima kasih kepada Kepala Desa dan Camat Bangko Barat atas jamuan dan suasana kekeluargaan yang diciptakan.

“Terima kasih, mohon maaf kami tidak bisa membalas yang lebih baik. Memang butuh kebersamaan yang kuat untuk membangun daerah kita ini,” katanya.

Kegiatan Safari Ramadan ini ditutup dengan penyerahan bantuan dana CSR dan Bank Jambi Rp5 juta dan Baznas Rp1,5 juta kepada pengurus Masjid Al Kamal.

Sementara, tausiah agama disampaikan oleh Ustadz Oyon Hendri dan diakhiri dengan salat berjamaah yang diimami oleh Alamudi.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari BAZNAS, Bank 9 Jambi, BKPSDM, serta unsur pimpinan kecamatan (Forkopimcam). (*)

Continue Reading

DAERAH

Stok Beras dan Minyak Aman, Bupati M. Syukur Lepas Keberangkatan Bantuan Pangan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur melepas secara langsung keberangkatan bantuan pangan dalam Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah tahun 2026 di halaman kantor Bulog Sarko, Kamis, 12 Maret 2026.

Sebelumnya, Bupati M. Syukur didampingi Kepala Bulog Divre Sarko Hamdani terlebih dahulu melihat pasokan beras dan minyak di gudang Bulog.

Dalam pemaparannya, Kepala Bulog Hamdani menyampaikan bahwa pasokan beras dan minyak secara umum aman hingga akhir tahun 2026.

“Kalau stok beras dan minyak yang ada digudang hanya cukup hingga akhir Maret atau setelah hari daya idul Fitri. Tapi, stok kita masih aman hingga akhir tahun dan supply beras maupun minyak saat ini masih dalam perjalanan,” ujar Hamdani

Sementara itu, Bupati M. Syukur menuturkan bahwa pendistribusian bantuan pangan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pada hari raya idul Fitri dan pasca hari raya.

“Stok beras aman, minyak aman, cuma kantongnya aja yang kurang aman,” ujar Bupati berseloroh.

“Mudah-mudahan stok ini masih terus terjaga agar tidak ada kelangkaan pangan yang berimbas pada kenaikan harga di pasaran,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs