DAERAH
Sengkarut Persoalan Tambang Batu Bara di Provinsi Jambi Jadi Keluhan Mahasiswa Sampai Pejuang Lingkungan Hidup
DETAIL.ID, Jambi – Sama seperti biasanya, Ari mengendarai sepeda motornya dari arah Simpang Rimbo menuju kampus Universitas Jambi, yang terletak di Jl. Jambi – Muarabulian Km 15. Jalan lintas yang selalu disesaki oleh debu, macet, dan rawan laka lantas akibat aktifitas truk angkutan batu bara yang selalu berlalu-lalang tiap saat itu sudah menjadi hal biasa baginya.
Apa boleh bilang, dirinya beserta sejumlah kawan-kawannya di Universitas Jambi telah berkali-kali melangsungkan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur maupun DPRD Provinsi Jambi untuk mendesak realisasi jalan khusus batu bara. Pemerintah merespon dan menyatakan akan segera membangun jalan khusus.
Namun sudah sejauh mana realisasi tuntutan mahasiswa tersebut, belum banyak diketahui orang-orang.
“Sampai sekarang kita ga tau itu, sudah sampai dimana realisasinya. Belum lama ini kita melakukan aksi ke Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi tapi tidak ada respon mungkin bapak-bapak atau tuan-tuan pejabat pada sibuk semua kali ya, ntah lah,” kata Ari.
Di tempat lain, Eko Mulyo Utomo selaku Manager Advokasi lembaga yang fokus terhadap isu-isu lingkungan yakni WALHI Jambi menilai industri eksploratif jenis batu-bara itu telah menyebabkan sejumlah konflik yang sangat kompleks.
Dirinya, melihat persoalan yang ditimbulkan oleh adanya pertambangan batu bara lebih dari persoalan kemacetan ataupun kecelakaan yang sudah berulangkali terjadi di jalan umum itu.
Saat ini, Eko mengungkap, Walhi Jambi tengah fokus mengadvokasi PLTU MT 1 yang berada di Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Bukan main prosesnya kini tengah berlangsung ke jalur hukum, kata Eko, proses hukum yang ditempuh Walhi Jambi menggugat PTLU MT1 sudah sampai Kasasi. Meskipun diakui oleh Eko jika saat ini PLTU MT 1 Mandiangin tersebut memang belum beroperasi.
“Karena PLTU itu dibangun disekitar beberapa izin tambang aktif. Sangat berdampak terhadap lingkungan, PLTU itu damafaknya, bisa ke pencemaran, kesehatan, hingga ke perekonomian masyarakat.
Tak hanya itu, komitmen negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan pengurangan bahan bakar fosil juga jadi sorotan dia, kata Eko, ini juga tak lain soal komitmen negara untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca sampai 29 persen pada tahun 2030.
“Kalau hari ini masih ada PLTU baru yang masih menggunakan energi fosil, artinya mereka mengangkangi komitmen yang sudah dibuat sendiri,” ujar Eko.
Persoalan komitmen yang terlanjur namun berbanding terbalik dalam aktualasasinya habis dikupas oleh Eko, dia juga mengungkap permasalahan lain semacam suplai batu bara untuk luar negeri disaat negara luar juga sudah berkomitmen bahkan menarget dengan persentase yang lebih tinggi soal pengurangan penggunaan energi fosil.
“Komitmen luar tidak pakai energi fosil lagi, tapi ini para oligarki membuat pasar sendiri untuk membuang bahan baku yang dihasilkan dari aktifitas penambangan tadi,” ujarnya.
Selain persoalan energi fosil tersebut, masalah yang ditimbulkan di hulu tambang atau lokasi penambangan semacam lingkungan yang tercemar, tingkat kriminakitas, dan masyarakat yang kehilangan pencahariannya. Berbagai potensi konflik yang kemungkinan besar akan terjadi membuat Walhi Jambi terus berupaya hingga ke jalur hukum untuk menggugat PLTU MT 1 Mandiangin itu.
“Kita menolak walaupun hari ini PLTU belum beroperasi namun dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Sudut pandang masyarakat gitu,” katanya.
Selain itu, kata Eko, pihaknya juga tengah berupaya menagih janji atau komitmen reklamasi perusahaan tambang batu bara.
Sebab, kata Eko, reklamasi yang menjadi kewajiban perusahaan tambang yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan namun masih banyak ditemukan penyelewengan atau pengabaian oleh pihak perusahaan.
“Hari ini reklamasi tambang itu bagi mereka hanya dengan biaya jaminan reklamasi yang diberikan oleh bos tambang. Jadi mereka membayar jaminan reklamasi diawal untuk mendapat izin eksplorasi. Tapi hal yang perlu dipertegas itu hanya jaminan, persoalan kelak perusahaan melakukan rekmalasi usai batu bara habis dikeruk masih belum jelas,” ujarnya.
Cerita Eko tersebut memang hal yang mengerikan, namun saat ditanyai lebih kanjut soal jumlah lubang tambang di Provinsi Jambi yang hari ini belum di reklamasi. Eko mengakui belum mendapat data lapangan terbaru yang pasti.
“Kita belum traking berapa jumlah pastinya tapi yang jelas hari ini sudah ada 80 lebih perusahaan tambang yang mengantongi IUP, sudah beroperasi,” katanya.
Adanya 80 IUP batu bara dengan kejelasan soal reklamasi yang dinilai masih abu-abu tersebut sedikit banyak mengindikasikan jika hanya tinggal menunggu waktu sampai 80 lubang tambang bekas galian batu bara bermunculan. Namun terkait hal itu, Eko bahkan menilai jika lubang lubang bekas tambang itu sudah dan sedang terjadi saat ini.
Kalau saya pikir, kata Eko, ini sudah ada 89 lubang mungkin lebih. Karena IUP itu luas, jika dimisalkan 1 IUP batu bara seluas 8000 hektar, ga mungkin itu cuman 1 lubang.
“Bisa dibayangkan ada berapa ribu armada yang beroperasi memindahkan batu bara ke lokasi stock file setiap hari dan berbagai dampak yang ditimbulkan hari ini,” katanya.
Sementara itu, ketika biaya reklamasi masih sebatas dalam konteks jaminan. Lagi-lagi menurut Eko juga hal itu sangat potensial untuk terjadi korupsi. Alasannya sederhana, karena hanya bersifat jaminan.
“Itu dibayarkan. Tapi ga ada yang bisa menjamin, ketika IUP nya habis apakah perusahaan akan menepati komitmennya, ini juga mungkin persoalan dari kebijakan rezim hari ini ya,” katanya.
Dengan semua persoalan yang ditimbulkan oleh sektor pertambangan batu bara tersebut, Ari salah seorang mahasiswa Universitas Jambi tersebut berharap besar akan janji pemerintah Provinsi Jambi terkait pengadaan jalur khusus batu bara.
“Iya, saya rasa cuman di sini, mahasiswa harus penuh perjuangan di jalanan untuk sampai ke kampus. Mahasiswa harus penuh kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraannya, silap sikit kesenggol batu bara, bonyok kita. Tinggal nama,” katanya.
DAERAH
Pemkab Jember Rancang RS Pemerintah Baru di Jember Barat, Gus Fawait Siapkan Kaderisasi Direktur dari Kepala Puskesmas Berprestasi
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan rencana pendirian rumah sakit pemerintah baru di wilayah Jember Barat saat kunjungan kerja di Puskesmas Rambipuji sebagai langkah memperkuat Universal Health Coverage (UHC).
Rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem rujukan dan pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah barat Kabupaten Jember yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk layanan rujukan.
Gus Fawait menyebut pembangunan rumah sakit baru menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan daerah.
Ia menyatakan penguatan layanan tidak hanya bertumpu pada puskesmas, tetapi juga pada ketersediaan rumah sakit rujukan yang merata.
“UHC harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Puskesmas harus kuat, tetapi rumah sakit rujukan juga harus tersedia secara merata,” kata Gus Fawait.
Ia menjelaskan, kehadiran rumah sakit pemerintah baru di Jember Barat ditujukan untuk mempercepat layanan, menekan beban rumah sakit eksisting, serta meningkatkan kualitas layanan UHC.
“Dengan rumah sakit pemerintah di wilayah barat, akses layanan kesehatan akan lebih dekat, lebih cepat, dan lebih adil. Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan UHC yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gus Fawait, pembangunan rumah sakit baru tersebut terintegrasi dengan penguatan layanan kesehatan tingkat pertama.
Peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas, dan tata kelola puskesmas diposisikan sebagai fondasi utama sistem kesehatan daerah.
“Transformasi kesehatan dimulai dari puskesmas, lalu diperkuat dengan rumah sakit yang siap menerima rujukan secara profesional,” ucapnya.
Selain infrastruktur, Pemkab Jember juga menyiapkan skema kaderisasi kepemimpinan rumah sakit berbasis kinerja.
Gus Fawait menyampaikan kepala puskesmas yang memiliki capaian kinerja baik, inovasi pelayanan, dan tata kelola akuntabel akan dipertimbangkan sebagai calon pimpinan rumah sakit pemerintah daerah.
“Kami ingin membuka jalur karier yang jelas dan adil. Kepala puskesmas yang berprestasi, memenuhi target kinerja, dan terbukti mampu memimpin layanan kesehatan akan kami siapkan sebagai calon direktur rumah sakit pemerintah,” tuturnya.
Ia menyebut kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun kesinambungan layanan kesehatan dari hulu ke hilir.
“Kepala puskesmas itu memahami langsung denyut pelayanan masyarakat. Jika mereka naik kelas menjadi pimpinan rumah sakit, maka kesinambungan layanan UHC akan jauh lebih kuat,” ujarnya.
Gus Fawait menyatakan skema kaderisasi tersebut akan diterapkan secara proporsional dan objektif pada tiga rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember sebagai bagian dari reformasi manajemen layanan kesehatan.
“Ini bukan soal jabatan, tetapi soal kualitas kepemimpinan layanan. Target akhirnya adalah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, manusiawi, dan bermutu,” katanya.
Kepala Puskesmas Rambipuji, dr. Dina Nurul Agustina, merespons positif rencana tersebut.
Ia menilai kehadiran rumah sakit pemerintah baru di wilayah barat akan memperkuat kesinambungan layanan kesehatan.
“Selama ini puskesmas menjadi pintu pertama layanan UHC. Dengan adanya rumah sakit pemerintah yang lebih dekat, proses rujukan akan lebih cepat dan pelayanan kepada pasien bisa lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kesiapan Puskesmas Rambipuji dalam memperkuat layanan dasar sebagai bagian dari sistem UHC terintegrasi.
“Penguatan layanan dasar dan dukungan rumah sakit rujukan akan membuat manfaat UHC semakin nyata dirasakan masyarakat,” ucapnya.
DETAIL.ID, Jember — Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Jember, Muhammad Ade Saputra, menyalurkan 105 ribu liter MinyaKita Minyak Goreng Rakyat (MGR) langsung ke pedagang dan pengecer di pasar tradisional Kabupaten Jember pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Hal tersebut untuk memangkas jalur distribusi dan menjaga harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Penyaluran dilakukan di pasar-pasar tradisional dan toko pengecer yang telah terdata oleh dinas terkait.
Skema distribusi ini diarahkan langsung dari Bulog ke pedagang tanpa perantara.
“Penyaluran MinyaKita langsung ke pedagang maupun pengecer di Bulog Jember sudah dilakukan. Hingga saat ini jumlah yang telah disalurkan di wilayah Bulog Jember mencapai 105 ribu liter, sesuai tugas dari pusat penyaluran MinyaKita diprioritaskan kepada pedagang di pasar-pasar tradisional yang sudah terdata oleh dinas terkait. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga sesuai HET, yakni Rp 15.700 per liter,” kata Ade.
Ia juga menjelaskan mekanisme harga dari Bulog ke pedagang.
“Adapun untuk harga jual MinyaKita dari Bulog ke pedagang ditetapkan Rp 14.500 per liter, kemudian untuk pedagang maksimal menjual kembali sesuai HET Rp 15.700 per liter. Dengan demikian pedagang dapat menjual dengan harga sesuai HET demi menjaga stabilitas harga dan pasokan, utamanya menjelang Ramadan 1447 H,” katanya.
Selain distribusi, Bulog Jember melakukan edukasi kepada pedagang agar menjual MinyaKita sesuai HET.
Penyaluran MGR ditargetkan mencapai 400.000 liter hingga Februari 2026 untuk menghadapi lonjakan permintaan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Rambipuji pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang berorientasi pada kualitas layanan kesehatan.
Dalam kegiatan ini, Gus Fawait mengatakan bahwa puskesmas merupakan titik utama transformasi layanan kesehatan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.
“UHC tidak boleh berhenti pada kepesertaan. Yang paling penting adalah kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Gus Fawait.
Ia menyampaikan tiga fokus yang harus dijaga dan ditingkatkan, yakni pelayanan, fasilitas, dan tata kelola pendapatan.
Pelayanan kesehatan diarahkan agar maksimal, cepat, dan manusiawi sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat.
Pada aspek fasilitas, Gus Fawait meminta perubahan perspektif pelayanan publik.
Kenyamanan dan kelayakan fasilitas pasien diposisikan sebagai prioritas dibandingkan fasilitas internal pegawai, termasuk kepala puskesmas.
“Fasilitas pasien harus lebih baik. Ini soal perspektif pelayanan publik dan keberpihakan kepada masyarakat agar manfaat UHC benar-benar terasa,” ujarnya.
Dalam pengelolaan pendapatan, Gus Fawait mendorong optimalisasi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan secara presisi, efisien, dan transparan agar berdampak langsung pada mutu layanan.
“Jika kapitasi dikelola dengan tepat dan efisien, kualitas layanan akan meningkat tanpa membebani masyarakat,” ucapnya.
Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan daerah, Pemkab Jember akan menerapkan penilaian kinerja fasilitas kesehatan secara rutin setiap tiga bulan.
Evaluasi ini menjadi bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia serta kaderisasi pimpinan rumah sakit daerah.
“Transformasi layanan kesehatan membutuhkan SDM yang siap, profesional, dan berintegritas. Evaluasi ini adalah bagian dari proses tersebut,” kata Gus Fawait.
Kepala Puskesmas Rambipuji dr. Dina Nurul Agustina menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti kebijakan tersebut, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penataan fasilitas yang berpihak kepada pasien.
“Kami siap memperkuat layanan kesehatan dasar, termasuk mengoptimalkan pengelolaan dana kapitasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, nyaman, dan profesional, sehingga manfaat UHC benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Reporter: Dyah Kusuma
Pemkab Jember Rancang RS Pemerintah Baru di Jember Barat, Gus Fawait Siapkan Kaderisasi Direktur dari Kepala Puskesmas Berprestasi
Bulog Jember Salurkan 105 Ribu Liter Minya Kita Langsung ke Pedagang
Gus Fawait Fokuskan UHC Jember pada Perbaikan Mutu Layanan
ASEAN Paragames Thailand, Bayu Raih Emas Kedua
Lantik 190 Pejabat, Pemkab Jember Tata Struktur Organisasi di Tengah Tekanan Fiskal Daerah
Jakarta “Tenggelam” Lagi: Mengapa Banjir Subuh Terus Berulang?
Tugu Biduk Resmi Jadi Aset Pemkab Sarolangun
Wujud Empati Sumut, Pj Sekda ‘Ulosi’ Bupati M Syukur
Harga Kedelai Meroket, Produksi Tempe di Perajin Jember Menurun
Bayu Raih Medali Emas Perdana di ASEAN Paragames Thailand
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
