Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Sejumlah Masalah RSUD Raden Mattaher Diungkap Ombudsman, Kealpaan Direktur Rumah Sakit Disorot

DETAIL.ID

Published

on

Ombudsman RI Jambi dan RSUD Raden Mattaher. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Lagi-lagi sejumlah masalah pelayanan pada RSUD Raden Mattaher Jambi jadi sorotan Ombudsman Jambi. Mulai dari tenaga medis yang tidak memadai atau mencukupi hingga ketersediaan alat-alat medis penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

Ombudsman Jambi menyerahkan sejumlah temuan tersebut kepada pihak RSUD Raden Mattaher dan juga Pemprov Jambi dalam penyerahan hasil temuan pemeriksaan Ombudsman pada Selasa, 30 Juli 2024 di kantor Perwakilan Ombudsman Jambi.

“Temuan Ombudsman ada beberapa, pertama dari segi SDM. Ini sangat mengkhawatirkan karna di bagian SDM bagian bedah ini masih kurang,” kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Jambi, Indra, 30 Juli 2024.

Temuan selanjutnya, Indra mengungkap bahwa terdapat sejumlah peralatan medis macam CT-Scan yang sudah dalam kondisi rusak. Atas segala kondisi tersebut Kasi Riksa Ombudsman Jambi itu pun menilai bahwa RSUD milik Pemprov Jambi itu harus segera berbenah agar dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.

“Respons pihak rumah sakit, mereka bersedia untuk memperbaiki,” ujar Indra.

Selanjutnya, Indra juga menegaskan agar jangan ada lagi pembedaan antara pelayanan pasien BPJS dengan pasien umum. Hal itu juga berkaca dari peristiwa tragis yang dialami oleh pasien BPJS Eka Marsega yang dioper-oper sampai 4 kali ke rumah sakit berbeda.

Terkait kasus Ega, Indra juga mengungkap bahwa pihaknya menemukan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak RSUD Raden Mattaher, kurangnya koordinasi internal, hingga persoalan tenaga dan peralatan medik yang tidak memadai.

“Itu tadi pertama temuan kita kurangnya koordinasi di RSUD Raden Mattaher, kemudian peralatan operasinya tidak steril disebabkan karna SDM yang ada di rumah sakit kurang. Itukan semestinya di bagian operasi harus 24 jam, bagaimana kalau ada orang mau operasi jam 1 atau jam 2 malam. Insidentil atau emergency?” katanya.

Dia pun meminta Pemda Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman dalam rumah sakitnya, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan. Sebab kasus-kasus serupa dinilai sudah kerap terjadi di RSUD Raden Mattaher.

Kasi Riksa Ombudsman itu menyayangkan sikap manajemen RSUD Raden Mattaher, dimana undangan penyerahan temuan Ombudsman hanya dihadiri oleh bagian pengaduan. Komitmen penyelesaian persoalan akut di tubuh RSUD Raden Mattaher oleh pihak manajemen pun jadi diragukan.

“Ini ombudsman (kami) menganggap mestinya yang hadir pihak manajemen dalam hal ini Direktur. Ini kita anggap kurang serius. Ini tadi dari Asisten 3 hadir, Dinkes juga hadir. Cuma Direktur Rumah Sakitnya ini,” ujarnya tertawa tipis.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement Advertisement

PERISTIWA

Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas

DETAIL.ID

Published

on

Jambi — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal Tahun 2025 kepada 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di wilayah Jambi.

Dari jumlah tersebut, satu orang WBP langsung bebas setelah menerima remisi.
Pemberian remisi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 dan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan bahwa remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan rutin diberikan setiap perayaan Natal.

“Ini adalah hak bersyarat yang kami berikan kepada warga binaan Nasrani pada setiap perayaan Natal,” ujar Irwan,  Kamis 25 Desember 2025.

Ia menjelaskan, dari 105 WBP penerima remisi, sebanyak 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.

Sementara satu orang lainnya memperoleh Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.
Menurut Irwan, pemberian remisi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

“Remisi diberikan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.

Melalui pemberian Remisi Khusus Natal 2025 ini, Kanwil Ditjenpas Jambi berharap warga binaan dapat memperkuat nilai keimanan, menyadari kesalahan serta siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.

Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi pemasyarakatan. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi mencatat kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi menjelang perayaan malam Natal, 25 Desember 2025 masih terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan.

Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Rabu sore 24 Desember 2025. Ia mengatakan situasi lalu lintas secara umum masih berjalan normal dan terkendali.

Meski demikian, pihak kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi dilaporkan telah mengalami bencana alam, seperti tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci.

“Untuk mengantisipasi dampak bencana, Ditlantas Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN serta Dinas PUPR guna menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan bencana,” ujar Kombes Pol Adi Benny.

Selain pengamanan jalur lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi juga telah menyiagakan pos pelayanan di sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal. Penempatan pos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.

“Dalam pengamanan ini, kami juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, DPD Provinsi Jambi kembali dipimpin oleh Syaiful Kipli dan Ali Abdulah. Keduanya terpilih secara aklamasi dalam forum Konferda DPD KSPSI Provinsi Jambi yang digelar di Grand Hotel, Minggu 21 Desember 2025.

Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Syaiful Kipli menyampaikan rasa terimakasih atas amanah dari para anggota untuk kembali memimpin KSPSI Jambi. Menurutnya, kedepan KSPSI AGN Jambi akan fokus pada pendampingan hak-hak buruh secara masif di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

“Terimakasih, pada Konferda ini telah terjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terimakasih juga pada Presiden KSPSI AGN, pak Andi Gandi Nena Wea yang telah jauh-jauh dari Jakarta ke Jambi untuk memantau Konferda kita sekaligus melantik pengurus baru periode 2025-2030,” ujar Syaiful Kipli, Minggu 21 Desember 2025.

Di depan para anggota, Syaiful Kipli kembali menekankan bahwa kedepan pihaknya bakal berfokus pada konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembangkan organisasi demi pemenuhan hak-hak kaum pekerja.

Konferda DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi juga turut dihadiri oleh DPD KSPSI AGN Provinsi Sumatera Barat. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, pun langsung melantik secara resmi ke-2 pengurusan KSPSI tingkat Provinsi tersebut.

“Kami berharap organisasi KSPSI bisa profesional, modern dan juga mandiri. Ini harus diikuti oleh teman-teman pengurus daerah,” ujar Andi Gani.

Diainggung soal sikap terkait UMP tahun 2026, Presiden KSPSI tersebut menekankan agar seluruh Dewan Pengupahan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah memaksimalkan perjuangan bagi kenaikan UMP dengan kisaran 6,5 persen hingga 8 persen.

“KSPSI mengintruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, nasional untuk maksimal memperjuangkan persentase yang tinggi, atau paling tidak sama dengan tahun 2025,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs