DAERAH
Workshop Monitoring Evaluasi PPDD, BPKP Jambi Gandeng Komisi XI DPR RI
DETAIL.ID, Batanghari – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Komisi XI DPR RI diwakili Hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem turut serta dalam kegiatan bertema “Pengelolaan Dana Desa yang cepat, tepat dan terpadu untuk penanganan COVID-19”.
“Permintaan kepada saya selaku anggota Komisi XI DPR RI adalah peran DPR RI dalam pembangunan desa khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kapasitas sebagai anggota Komisi XI DPR RI, pertama kita melihat alokasi dana desa mengalami peningkatan setiap tahun,” kata Hasbi Anshory kepada detail, Selasa 6 Oktober 2020.
Dia memastikan bahwa dana yang diberikan ke desa tidak merupakan pasien kepala desa. Maka diperlukan BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI untuk pendampingan. Disamping ada bimbingan dari BPKP, ada juga pendamping desa, sehingga penyerapan dana desa benar-benar efektif.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Dana banyak masuk, tetapi tetap memperhatikan akuntabilitas. Jadi, dana itu harus good and development. Saya sebagai wakil rakyat memonitor. Jadi tugas DPR itu kan ada tiga, legislasi, anggaran dan pengawasan. Kita mengawasi BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI,” ujar Legislator kelahiran Mersam 1971 silam.
Kasubdit Pendapatan dan Transfer Dana Desa pada Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Pembinaan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Rahayuningsih megatakan, ada Tujuh poin sumber pendapatan desa.
“Dana Desa (SD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana bagian dari pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) sebagai satu kesatuan,” ucapnya.
Sedangkan koordinasi pembinaan pengelolaan Dana Desa, kata dia, meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Selain daripada itu, bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa termasuk percepatan penyaluran Dana Desa.
Kemendagri juga terlah melakukan upaya percepatan penangangan COVID-19 di Desa. Gunakan anggaran belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang difokuskan untuk penanganan COVID-19, selain mengoptimalkan pelaksanaan bidang lainnya.
“Yaitu, lakukan refocusing APB Desa pada penanganan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan di Desa mengedepankan protokol Kesehatan penanganan COVID-19 dengan selalu jaga jarak mencuri tangan dan gunakan masker,” ujarnya.
Menurut Rahayuningsih, faktor yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa adalah regulasi, Sumber Daya Manusia di Desa yakni Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat.
Kemudian kelembagaan yakni Pengelola Pengelolaan keuangan desa, tim pelaksana kegiatan dan gugus tugas percepatan penangangan COVID-19 di desa.
“Kemudian tata kelola keuangan desa yakni, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Transparansi keuangan desa, peningkatan PADesa dan pembinaan dan pengawasan,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi mengatakan, pengaturan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 (20 Maret 2020) tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diktum keenam angka 5: BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Surat Mendes Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Pemenkeu Nomor 40/PMK.07/2020, InMendagri Nomor 3/2020, InMendes Nomor 1/2020, InMendes Nomor 2/2020, Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2020, Permendes Nomor 7/2020.
“Tujuan BLT-DD adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi COVID-19,” ucapnya.
Dia berkata, hasil integrasi data penerima BLT-DD dengan Bansos lainnya di Kabupaten Batanghari adalah APBN 21.827 KPM diantaranya 40 KPM ganda, APBD 11.874 KPM diantaranya 146 KPM ganda dan APBDes 12.514 KPM diantaranya 314 KPM ganda.
Hasil evaluasi atas penyaluran dan penggunaan DD Kabupaten Batanghari tahun 2020 (Empat desa yang diuji petik). Ada tiga poin penetapan dana desa per desa dan perencanaan penggunaan dana desa; Pertama, terdapat perbedaan data jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis antara Surat Ketetapan Bupati/Wali Kota dengan data dari instansi terkait: BPS dan Dinas Sosial.
“Kedua telah membuat perencanaan dana desa sesuai 4 (empat) aspek, yaitu terlaksananya Musrenbangdes, keselarasan antara dokumen perencanaan desa, kesesuaian rencana dengan prioritas penggunaan dana desa, dan rencana pendanaan melalui APBDes untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di desa. Ketiga, anggaran dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Permendes PDTT,” katanya.
Penggunaan dana desa untuk percepatan penangangan COVID-19 meliputi, tenaga kerja telah sesuai kriteria pada pekerjaan padat karya tunai di desa (PKTD). Telah membentuk relawan desa tanggap COVID-19, telah menyusun rencana kerja pencegahan dan penanganan COVID-19 dan telah mengalokasikan anggaran keadaan darurat wabah COVID-19.
Dia berujar penggunaan dana desa untuk BLT-DD terdapat tumpang tindih/beririsan dengan program bantuan lainnya (Bantuan BST/BPNT) dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening Kas Desa.
Permasalahan lainnya adanya permasalahan penyertaan modal pada BUMDes yaitu; BUMDes belum memiliki perencanaan berupa analisis potensi desa/rencana bisnis.
“BUMDes belum membuat laporan pertanggungjawaban dan Minimnya kegiatan pembinaan pengembangan manajemen dan sumber daya pengelola BUMDes,” ujarnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa berlangsung di ruang pola besar Kantor Bupati Batanghari. Hadir dalam kegiatan ini Kakanwil DJPB Jambi, Pj Sekretaris daerah Batanghari, Mulawarman, Inspektur Batanghari Mukhlis, Kepala Dinas PMD Batanghari M Arif Budiman, sejumlah Kepala OPD dan Camat serta perangkat desa.
DAERAH
Pembukaan Konfercab GMNI Jambi: Meneguhkan Komitmen sebagai Mitra Kritis dan Strategis Pemerintah
DETAIL.ID, Jambi – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi resmi membuka Konferensi Cabang (Konfercab) di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat, 25 April 2025.
Menandai momentum penting dalam perjalanan organisasi mahasiswa nasionalis tersebut. Acara pembukaan berlangsung meriah dengan suguhan tarian khas Jambi yang menyambut para tamu undangan dan kader GMNI dari berbagai komisariat.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh penting dari berbagai institusi, di antaranya delegasi dari Kejaksaan Tinggi Jambi, Noli Wijaya, Gubernur Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli bidang Ekonomi, Muktamar, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus Parlindungan Siregar, serta perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Jambi,Tak ketinggalan, turut hadir pula perwakilan dari aliansi Cipayung Plus dan seluruh kader GMNI Jambi.
Ketua DPC GMNI Jambi, Hendro Silaban, dalam sambutannya menegaskan kembali peran GMNI sebagai mitra strategis dan kritis bagi pemerintah.
“GMNI harus terus konsisten dalam menjalankan perannya sebagai mitra kritis dan strategis pemerintahan, Kita berdiri bukan untuk melawan, tapi untuk mengingatkan dan menyuarakan kebenaran demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujarnya dengan penuh semangat.
Terakhir dikatakan Hendro,Pembukaan Konfercab ini menjadi titik awal konsolidasi organisasi untuk memperkuat barisan kader dan menyusun strategi perjuangan ke depan.
“Dengan semangat nasionalisme dan nilai-nilai Marhaenisme, GMNI Jambi siap melangkah lebih solid dan progresif menghadapi tantangan zaman,” tuturnya.
Reporter: Hary Irawan
DETAIL.ID, Natuna – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna menggelar Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) pada Sabtu pagi, 26 April 2025, di Lapangan Upacara BPBD Natuna, Kompleks Masjid Agung Baitul Izzah.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD, H. Boy Wijanarko Varianto selaku inspektur upacara. Turut hadir Kalaksa BPBD Raja Darmika, serta jajaran pejabat struktural dan fungsional BPBD Natuna.
Dalam amanatnya, Boy menekankan pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan bencana sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga. Seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana dan menjadikan kesiapsiagaan sebagai bagian dari gaya hidup.
“Bukan bencananya yang kita hindari, tetapi dampaknya yang harus kita minimalisir,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kembali tragedi longsor di Pulau Serasan pada Maret 2023 sebagai bukti nyata pentingnya edukasi dan sistem peringatan dini.
Apel ini juga menjadi ajang penghargaan bagi pegawai teladan, dengan penyerahan penghargaan kepada Ely Kasim sebagai PTT/THL terdisiplin tahun 2024. Dalam arahannya, Boy Wijanarko menekankan bahwa disiplin kerja merupakan fondasi terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan harmonis.
Acara dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Tangguh, doa bersama, sesi foto, dan peninjauan peralatan sarana prasarana milik BPBD Kabupaten Natuna.
Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang diperingati setiap 26 April merupakan momen penting untuk meningkatkan kesadaran publik akan risiko bencana dan memperkuat ketangguhan masyarakat. Tahun ini, HKBN mengusung tema “Siap Untuk Selamat, Bangun Kesiapsiagaan Sejak Dini.”
Reporter: Saipul Bahari
DETAIL.ID, Solok – Kapolres Solok, AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., memimpin pelaksanaan Anev mingguan Polres Solok dan Polsek jajaran pada Sabtu, 26 April 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menekankan pentingnya tugas utama kepolisian yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Kapolres Agung Pranajaya menyampaikan bahwa meskipun berbagai layanan kepolisian telah disosialisasikan kepada masyarakat, masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian.
Ia menegaskan bahwa sebagai polisi, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap situasi ini.
“Walaupun ada sebagian masyarakat yang enggan, kita tidak boleh menutup mata. Kita harus terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama setempat. Ajak mereka untuk menjadi mitra kita, jangan sampai mereka merasa takut atau enggan untuk bekerja sama dengan kepolisian,” ucap Kapolres.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan proaktif sangat penting agar masyarakat merasa nyaman dan tidak ragu untuk meminta bantuan saat terjadi tindak kejahatan.
“Jangan sampai, setelah kejadian, kita dinilai tidak peduli. Sebelum terjadinya tindak kejahatan, mari kita lebih intensif melakukan pendekatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kapolres menambahkan, meskipun sudah menjadi tugas kepolisian untuk membantu masyarakat, tanpa adanya komunikasi yang baik dengan warga, pihak kepolisian tidak akan dapat mengetahui situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan baik.
“Jadi, jangan ragu, jangan malu untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat. Keamanan dan kenyamanan mereka adalah prioritas utama kita,” tuturnya.
Dengan semangat itu, Kapolres berharap agar seluruh anggota kepolisian, baik di Polres Solok maupun Polsek jajaran, selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam setiap langkah tugas mereka.
Reporter: Diona
Pembukaan Konfercab GMNI Jambi: Meneguhkan Komitmen sebagai Mitra Kritis dan Strategis Pemerintah
BPBD Natuna Gelar Apel Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana
Kapolres Solok Tegaskan Utamakan Keamanan Masyarakat
Polemik Pengelolaan PKS PT Prosympac Agro Lestari: PPJB “Misterius” dan Dugaan Jaminan Kasus Hukum
Polisi Gagalkan Peredaran 47 Kg Ganja di Sumbar, 4 Tersangka Ditangkap
Bupati Natuna Cen Sui Lan Hadiri Penandatanganan PI 10%, Tunjukkan Komitmen untuk Majukan Daerah
Simbol Agama di Tanah Peradaban Batak Tuai Kontroversi, Giliran 4 Forum Marga Keturunan Leluhur Batak Menolak
Relawan Raja Praburaka Buka Lahan Pertanian Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
Memahami Proses Pemberian Participating Interest 10% Jambi Secara Holistik
Pemkab Bekasi Apresiasi Dafa Al Gasemi atas Keberhasilannya Lolos ke Piala Dunia U-17
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
