Connect with us
Advertisement

DAERAH

Pertandingan Pilkada Usai, Bupati MFA Minta Seluruh Kepala OPD Berpikir Sama

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Kabupaten Batanghari kini telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati baru. Mereka adalah Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Bakhtiar. Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) Bupati Batanghari dari Pelaksana harian (Plh) Mulawarman kepada MFA berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati berlangsung, Selasa (9/3).

“Saya ucapkan terima kasih kepada Plh Bupati Batanghari, pak Mulawarman yang telah menjalankan roda pemerintahan selama sembilan hari supaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata MFA dari atas podium.

Suami Zulva ini rupanya punya pengalaman seperti Mulawarman, meski jabatan Plh Bupati cuma 24 jam. Ia cerita menjabat Plh Bupati Batanghari sewaktu masa jabatan Sinwan berakhir dan persiapan ke Penjabat (Pj) Bupati.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Itupun hari Minggu sewaktu pak Sinwan mengakhiri masa jabatan. Karena hari Minggu tak ada kerjaan, maka tak ada memorinya. Pak Mulawarman dapat pengalaman berharga punya Sembilan hari, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah,” ucapnya.

Ada satu hal tak biasa dalam pelantikan hasil Pilkada serentak 2020. Ia menerima SK (Surat Keputusan) disampaikan Plt Kabag Pemerintahan bahwa SK Pilkada 2020 berbeda dengan SK Pilkada sebelumnya.

“Ada pasal bersayap dalam SK itu. Bahwa masa jabatan kepala daerah berlaku selama 5 tahun. Kemudian ada pasal selanjutnya, apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dianggap 5 tahun,” ujarnya.

Keputusan dalam pasal ini menjadi pengingat bersama bahwa Bupati dan Wakil Bupati tak berpikir jabatan sampai berapa lama. Karena perlu ketahui, kata Fadhil, nyawa seseorang saja tak tahu sampai berapa lama.

“Tapi yang perlu kita yakini adalah, apa yang bisa kita lakukan selagi kita bisa memegang amanah itu. Kami minta kepada seluruh OPD harus berpikir sama dengan kami. Karena amanah adalah titipan, sama dengan Allah menitipkan anak dengan kita,” kata mantan Camat Maro Sebo Ilir ini.

Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) diperintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tetap di susun selama lima tahun, tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu dinamisnya perkembangan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Kecepatan perubahan regulasi harus kita imbangi dengan kecepatan beradaptasi dengan regulasi. Apabila kita ketinggalan, maka tak banyak yang bisa kita buat. Itukan agenda dari reformasi. Indonesia masih mencari bentuk. Bentuk apa yang terbaik yang mesti dilakukan di negara kita, bentuk apa yang terbaik yang akan kita lakukan di Kabupaten Batanghari,” katanya.

MFA dan Wabup Bakhtiar mempunyai hastag perubahan dan selalu kepala daerah dia akan berusaha keras untuk mewujudkan hastag itu. Semua perlu dukungan dari Ketua DPRD, para anggota dewan dan Forkompinda serta dukungan seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Batanghari.

“Kami bersepakat bahwa kita akan Kembali Sinergi, bahwa pertandingan ini telah selesai. Kita tunggu pertandingan berikutnya, kalau masih mau bertanding. Kalau misalkan kami tak mau bertanding, tak usah di tunggu pertandingan berikutnya,” ucapnya.

“Saya mantan pegawai negeri, Wabup pensiunan pegawai negeri, hukum di Indonesia mengatakan bahwa yang di bawah harus beradaptasi dengan yang di atas. Tidak boleh terbalik, kalau terbalik sunsang namanya. Kalau sunsang terpaksa operasi sesar, itupun kemungkinan ada meninggal dunia terhadap operasi tersebut,” katanya.

MFA berujar akan berbagi peran dengan Wabup Bakhtiar. Pemkab Batanghari beberapa hari lalu sudah di fasilitasi Provinsi Jambi dan Kemendagri kesepakatan batas Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Tapi ini belum selesai, karena yang paling krusial adalah batas Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

“Batas ini apabila tak cepat diselesaikan, maka akan memberikan ketidakpastian pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga akan menghambat investasi yang akan masuk ke Batanghari. Ini akan kita dorong supaya cepat diselesaikan. Kami butuh fasilitas Provinsi,” katanya.

MFA ingin pejabat Batanghari berhasil dan melompat ke tingkat Provinsi atau Nasional. Salah satu ambisi dia bersama Wabup Bakhtiar bagaimana mencetak pegawai handal yang akan di pakai oleh pemerintahan lebih tinggi.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Karena Batanghari begitu banyak orang besar yang merupakan mantan PNS daerah ini. Salah satu contoh adalah HBA (Hasan Basri Agus) dimulai dari Camat, Asisten sampai bisa menjadi Gubernur Jambi. Kemudian mantan Bupati Tanjung Jabung Timur dan mantan Bupati Muaro Jambi pak As’ad Syam,” ujarnya.

Reporter: Ardian Faisal

DAERAH

Wujud Sinergi Nyata, Pesantren Kauman Jadi Tuan Rumah Seleksi Calon Cendekiawan Muslim UIN Jakarta

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang Panjang – Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang kembali meneguhkan perannya sebagai pusat pengkaderan ulama dengan dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan tes bantuan Layanan Umum (BLU) untuk Fakultas Dirasat Islamiyah (FDI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 16 Oktober 2025 ini diikuti oleh 18 santri berprestasi dari berbagai pesantren dan madrasah terkemuka di Sumatera Barat.

Tes Bantuan Layanan Umum (BLU) yang diselenggarakan oleh FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu jalur seleksi khusus yang memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan melalui skema BLU. BLU sendiri merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana operasional perguruan tinggi.

Melalui skema ini, FDI UIN Jakarta dapat memberikan dukungan finansial bagi mahasiswa berpotensi yang lolos seleksi ketat. Beasiswa BLU ini mencakup berbagai fasilitas pendukung akademik dan non-akademik selama menempuh studi di FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menurut Willy Oktaviano, Lc., MA., selaku perwakilan FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tes BLU ini diharapkan dapat menjaring calon-calon terbaik dari Sumatera Barat yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam pengembangan keilmuan Islam.

“Melalui program BLU ini, kami berharap dapat menemukan bibit-bibit unggul yang akan menjadi future leaders di bidang studi Islam. Kami ingin mencetak sarjana yang tidak hanya menguasai khazanah keilmuan Islam klasik tetapi juga mampu menjawab tantangan kontemporer,” ujar Willy.

Beliau juga menambahkan bahwa lulusan FDI diharapkan dapat menjadi duta-duta yang mempromosikan Islam wasathiyah (moderat) dan berkontribusi dalam membangun peradaban Islam di tingkat global.

Dalam sambutan pembukaannya, Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Dr. Derliana, MA., menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan.

“Atas nama keluarga besar Pesantren Kauman, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memilih pesantren kami sebagai mitra dan tuan rumah dalam seleksi calon penerus ulama ini,” ujarnya.

Dr. Derliana menambahkan bahwa sinergi antara pesantren dengan perguruan tinggi Islam seperti UIN Syarif Hidayatullah adalah suatu keniscayaan.

“Kolaborasi ini bukan hanya tentang seleksi, tetapi lebih jauh tentang membangun jembatan emas untuk masa depan keilmuan Islam di Indonesia. Kami berharap para santri terbaik Sumatera Barat ini dapat melanjutkan estafet keulamaan dan berkontribusi untuk umat di tingkat global,” katanya.

Ke-18 peserta tersebut merupakan perwakilan dari enam lembaga pendidikan, yaitu:

  • Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang: 4 orang santri
  • Pesantren Diniyyah Pasia: 2 orang santri
  • MAN PK Koto Baru: 3 orang santri
  • Pesantren Serambi Mekkah: 3 orang santri
  • Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Malalo: 3 orang santri
  • Ponpes Diniyah Limo Jurai: 3 orang santri

Rangkaian tes berlangsung ketat dan komprehensif, mencakup ujian tulis, tes baca kitab (kitab kuning), serta wawancara. Proses penilaian dilakukan langsung oleh tim penguji dari FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, H. Willy Oktaviano, Lc., MA., dan M. Hidayatullah, yang juga merupakan tenaga pengajar di fakultas tersebut.

Usai sesi tes, acara dilanjutkan dengan sosialisasi dan pemaparan mendetail tentang FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sosialisasi yang bertempat di Aula Hamka Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang ini disampaikan langsung oleh Willy Oktaviano, Lc., MA.

Kegiatan hari itu ditutup dengan sesi foto bersama antara tim penguji, Mudir Pesantren, panitia lokal, dan seluruh peserta tes, menandai berakhirnya rangkaian acara dengan lancar dan penuh semangat kolaborasi untuk mencetak generasi ulama yang unggul.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Pasca Kisruh Ribuan Pelamar SDUWHV, Shadiq Pasadigoe Desak Evaluasi Total Pelayanan Imigrasi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Republik Indonesia terkait kekacauan teknis dan lemahnya transparansi dalam pelaksanaan War SDUWHV (Special Day for Upload Working Holiday Visa) pada 15 Oktober 2025.

Menurut laporan masyarakat dan peserta program, kegiatan War SDUWHV yang telah diumumkan sejak awal Oktober 2025 mengalami gangguan server nasional, sehingga ribuan peserta dari berbagai daerah gagal mengakses laman resmi Imigrasi. Dari total kuota 5.500 peserta, hanya sekitar 80 orang yang berhasil terdaftar pada hari tersebut.

Lebih parah lagi, hingga pukul 21.00 WIB, tidak ada informasi resmi dari pihak Imigrasi, sebelum akhirnya diumumkan bahwa server mengalami gangguan dan pelaksanaan War diundur menjadi 17 Oktober 2025.

“Ini bukan sekadar masalah teknis, ini menyangkut nasib ribuan anak bangsa yang telah mempersiapkan diri, biaya, dan waktu untuk sebuah kesempatan masa depan. Negara tidak boleh abai apalagi bermain-main dengan harapan rakyatnya,” tegas Shadiq Pasadigoe di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Selain gangguan sistem, ditemukan pula ketidaksesuaian informasi resmi, di mana pada laman Imigrasi sebelumnya tercantum bahwa bank reference minimal 5.000 AUD, namun saat pengunggahan berkas, sistem meminta saldo minimal Rp60.000.000 tanpa ada pemberitahuan publik sebelumnya.

“Perubahan informasi administratif tanpa pengumuman resmi merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Shadiq tegas.

Ia menegaskan, peristiwa ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil.

“Pelayanan publik harus berlandaskan profesionalitas, akuntabilitas, dan kemanusiaan. Jika sistem digital negara lemah, maka rakyatlah yang jadi korban. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Mantan Bupati Tanah Datar dua periode itu juga menyelipkan pesan moral dan pepatah Minang, menggambarkan perjuangan anak-anak muda yang rela datang dari pelosok negeri untuk mengikuti program tersebut.

“Banyak anak muda dari kampung datang ke kota, menyiapkan berkas, mengeluarkan uang, bahkan menjual harta demi cita-cita bekerja ke luar negeri secara sah dan bermartabat. Dalam pepatah Minang disebut, ‘Nan ka mancari sabuah nyawa, indak buliah dilawan jo talua,’ — perjuangan yang tulus jangan dikhianati oleh sistem yang lalai,” ujar Shadiq dengan nada prihatin.

Ia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera melakukan audit internal dan evaluasi total terhadap sistem dan tata kelola digital Ditjen Imigrasi, serta memastikan pengumuman publik dilakukan secara terbuka dan serentak melalui kanal resmi negara.

“Kami di Komisi XIII akan meminta klarifikasi langsung dari pihak Imigrasi dan Kementerian Imipas. Pelayanan publik bukan hanya soal teknologi, tapi soal tanggung jawab moral kepada rakyat. Negara harus hadir dengan keadilan, bukan kebingungan,” tuturnya.

Shadiq menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa hak masyarakat atas informasi dan pelayanan yang adil adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

“Pemerintah wajib menghormati dan melindungi hak warga negara, terutama generasi muda yang berjuang untuk masa depan. Jangan biarkan kepercayaan rakyat luntur hanya karena kelalaian birokrasi,” ucapnya.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Menjawab Era Digital: Para Guru Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang Gandeng AI untuk Internasionalisasi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang Panjang – Dalam rangka menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan mendukung misi internasionalisasi, para guru di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang mengikuti pelatihan intensif tentang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pemrograman (coding) pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Kegiatan yang berlangsung di ruang majelis guru pesantren ini diikuti secara antusias oleh seluruh dewan guru.

Pelatihan ini menghadirkan Ustadz Harry Kurniawan, S.Kom., seorang praktisi IT yang juga merupakan bagian dari keluarga pesantren, sebagai narasumber utama. Ustadz Harry juga telah mengikuti Bimtek bersama fasilitator Nasional di Hotel Grand Zury Padang pada 08-12 Oktober 2025. Hari ini juga bahagian dari praktek diseminasi yang beliau laksanakan di hadapan guru pesantren Kauman.

Dalam paparannya, Ustadz Harry menjelaskan pentingnya penguasaan teknologi digital, khususnya AI dan coding, untuk diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari.

“Era di mana guru sebagai satu-satunya sumber ilmu sudah berubah. Sekarang, dengan AI, kita bisa menciptakan asisten virtual yang membantu menjawab pertanyaan santri, menerjemahkan materi bahasa asing, atau bahkan membuat konten pembelajaran yang interaktif dan personalized,” ujar Ustadz Harry di hadapan para peserta.

Menurutnya, pemahaman dasar coding juga crucial bagi guru untuk membangun platform e-learning sederhana, aplikasi kuis, atau otomatisasi tugas administratif.

“Ini bukan sekadar tren, tapi sudah menjadi kebutuhan. Dengan menguasai ini, kita bisa lebih efisien dan punya metode mengajar yang lebih menarik bagi generasi Z dan Alpha,” katanya.

Kegiatan pelatihan berlangsung interaktif, di mana para guru tidak hanya mendengarkan teori tetapi juga langsung mempraktikkan penggunaan beberapa tools AI berbasis web dan menulis kode pemrograman dasar. Antusiasme tinggi terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang mengalir seputar penerapan teknologi ini dalam konteks kurikulum pesantren.

Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Dr. Derliana, M.A., dalam sambutannya menyatakan komitmen penuh pesantren terhadap pengembangan kompetensi guru di bidang digital.

“Program pelatihan AI dan coding ini merupakan langkah strategis dalam roadmap transformasi digital pesantren kami. Kita harus bergerak cepat mengimbangi perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga pendidikan Islam,” ujarnya.

Dr. Derliana menekankan bahwa misi internasionalisasi pesantren membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. “Kita tidak hanya ingin dikenal secara tradisi keilmuannya, tetapi juga sebagai lembaga yang modern, relevan, dan mampu bersaing di kancah global. Penguasaan teknologi oleh para guru adalah kunci utamanya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mudir Pesantren menjelaskan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah keniscayaan. “Melalui penguasaan AI dan coding, para guru diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, membangun jaringan global, dan menyajikan konten pendidikan yang mampu bersaing di tingkat internasional, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan,” katanya.

Inisiatif Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pesantren-pesantren lain di Indonesia untuk tidak alergi terhadap teknologi, melainkan memanfaatkannya sebagai sarana untuk mempermudah dan memajukan pendidikan Islam. (

Reporter: Diona

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs