PERISTIWA
Monopoli Beras Kader PAN dan PNS yang Divonis Korupsi Belum Dipecat Kembali Disoal LSM
DETAIL.ID, Tanjungjabung Barat – Sejumlah massa yang tergabung dalam LSM Lembaga Sosial Kontrol Kinerja Daerah (LSK2DN) dan Ormas Rajawali Sakti pada Senin, 26 Juli 2021 kembali berunjuk rasa ke Kantor Bupati Tanjungjabung Barat.
Mereka menyampaikan tiga hal. Pertama, mempertanyakan kepada Bupati Tanjungjabung Barat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) Arif Sambudi ST. Kedua, mempertanyakan soal penunjukan monopoli beras selaku kader PAN. Ketiga, meminta Bupati Tanjungjabung Barat agar menganggarkan pembelian alat VCR.
Sayangnya, Bupati Anwar Sadat tidak berada di tempat. Para pengunjuk rasa ditemui oleh Wakil Bupati Hairan, Sekda Agus Sanusi, Asisten 2 Jeter Simamora, Asisten 3 Erwin dan OPD yang terkait.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Wakil Bupati Hairan menjawab bahwa poin pertama, sementara Pemkab Tanjungjabung Barat masih memakai keputusan pengadilan PTUN dan akan mempelajari surat edaran dari BKN tersebut.
Poin kedua dijawab Hairan, dirinya akan menyampaikan ke Bupati Anwar Sadat terkait kebijakannya selaku kepala daerah. Ia akan menyampaikan kembali kepada ormas dan LSM.
Soal poin ketiga, Hairan akan mengakomodir penganggaran terhadap pembelian alat VCR terkait Covid-19.
Seperti diketahui, Bupati Tanjungjabung Barat, Anwar Sadat tak menggubris perintah Badan Kepegawaian Negara pada 22 Maret 2021. Surat itu lantas didisposisi Bupati Anwar Sadat pada 2 April 2021.

Surat yang diteken oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Dr Otok Kuswandaru S.Sos, M.Si itu meminta Bupati Anwar Sadat berkoordinasi dengan Plt Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV, Myrna Amir SE, MM.
Surat itu secara gamblang menyebutkan bahwa Bupati Tanjungjabung Barat agar melaporkan data pelanggaran netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti dan data Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.
Ketua LSM Lembaga Sosial Kontrol Kinerja Daerah (LSK2DN), Robby Cahyadi menyayangkan sikap Bupati Tanjungjabung Barat, Anwar Sadat yang terkesan mengabaikan surat dari BKN tersebut.
Menurutnya, sebagai kepala daerah yang baru saja dilantik dua bulan lebih, mestinya Bupati Anwar Sadat dapat membuktikan kepada masyarakat Tanjungjabung Barat agar membenahi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Beliau mestinya menjalankan apa yang diminta oleh BKN. Agar masyarakat dapat benar-benar melihat kinerjanya yang baik dalam membenahi birokrasi sesuai dengan visi dan misinya,” kata Robby.
Robby memaparkan bahwa sudah menjadi rahasia umum, satu PNS yang dimaksud dalam surat tersebut adalah Arif Sambudi, ST yang sekarang menjabat sebagai Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Tanjungjabung Barat.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Arif Sambudi yang terlibat tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS pada Pemkab Tanjungjabung Barat.
“Sederhana saja. Saya kira Bupati Anwar Sadat tahu apa yang mesti dilakukannya,” ujar Robby.
Reporter: Febri Firsandi
PERISTIWA
Aksi Curanmor Marak di Mendalo, Para Korban Demo Polda Jambi dan Ngadu ke Damkar
DETAIL.ID, Jambi – Kondisi darurat kasus pencurian sepeda motor di daerah Mendalo Asri, Kecamatan Jambi Luar Kota bikin puluhan korban menggelar aksi demonstrasi di Polda Jambi pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Para korban kecewa, lantaran merasa laporan polisi soal kehilangan kendaraan tersebut tidak menunjukkan progres berarti dari Polsek Jambi Luar Kota. Bayangkan saja sepanjang Oktober ini saja, berdasarkan pernyataan para korban sudah 20 motor yang hilang di daerah mahasiswa Unja tersebut.
“Ini merupakan bentuk ketidakpercayaan kita kepada kinerja kepolisian, yang sangat lambat menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Polres Muarojambi khususnya Polsek Jaluko kita nilai sudah gagal dalam menciptakan rasa aman di daerah mahasiswa,” ujar koordinator aksi, Bram Hutabarat, Jumat, 31 Oktober 2025.
Tokoh pemuda Mendalo tersebut pun mendesak Polda Jambi agar segera memberi atensi pada kasus Curanmor, yang belakangan makin intens di kawasan Mendalo.
Sudah aksi di Polda Jambi, massa kemudian menyambangi Mako Damkartan Kota Jambi. Mereka meluapkan kekecewaan terhadap kinerja kepolisian dalam kasus ini.
“Jelas kita kecewa pada kinerja Kepolisian disini, sehingga tadi kita mengadu lah ke Damkar, siapa tau ada solusi,” ujar Bram.
Di Mako Damkartan Kota Jambi, para korban yang terdiri dari mahasiswa dan warga pemilik kos-kosan tampak membawa atribut bertuliskan ‘percuma lapor polisi’.
Rahman, salah seorang pemilik rumah kos yang ikut aksi pun merasa iba pada sejumlah anak kost nya yang jadi korban Curanmor.
“Jadi anak kos saya ada 3 orang kehilangan sepeda motor, ditambah saya menjadi 4 sepeda motor yang hilang dari kos milik saya,” kata Rahman.
Karena kasus ini sudah terus berulang, Rahman berharap agar para pelaku segera ditangkap. Selang beberapa saat, Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari menemui massa, mendengar keluhan mahasiswa dan warga, Mustari kemudian menjelaskan bahwa, pihaknya selalu terbuka setiap laporan dan aduan dari masyarakat, tetapi dalam hal ini dia menyebut akan berkoordinasi dengan pihal kepolisian.
“Kita terima teman-teman, tetapi untuk laporan tindak pidana, itu bukan tupoksi kota, kota akan tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian, karena kepolisian itu mitra kerja kita,” kata Mustari.
Sementara itu, merespons aksi para korban curanmor Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Jimmy mengaku akan berkoordinasi dengan Polres Muarojambi.
“Kita akan atensi ke Polres Muarojambi,” kata Jimmy.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Berawal Dari Kolom Komentar, Skandal Oknum PJU Polda Jambi Dilaporkan ke Propam Mabes Polri
DETAIL.ID, Jambi – Peristiwa dugaan perselingkuhan oknum PJU Polda Jambi dengan sesama oknum Polisi kini berbuntut panjang. Kasus yang dibongkar oleh netizen dalam salah satu postingan akun instagram resmi Polda Jambi tersebut rupanya sudah dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Salah seorang pelapor yang enggan disebutkan namanya, membenarkan hal tersebut. Pelapor bahkan mengaku sudah menerima SP2HP2 dari Propam Mabes Polri, baru-baru ini.
“Itu sudah, SP2HP juga kita baru nerima. Kita tentunya ingin mencari kebenaran disini. Kita minta Propam bertindak sesuai prosedur untuk mengusut kasus ini. Jika memang benar, kita minta oknum yang bersangkutan diproses,” katanya pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Menurut pelapor, tindakan ini merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Sehingga bentuk-bentuk pelanggaran oleh oknum-oknum yang merusak citra Polri harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu akun instagram Polda Jambi belakangan terpantau sudah kembali mengaktifkan kolom komentar pada postingan berjudul, ‘Kapolda Jambi Hadiri Peringatan Hari Santri di Ponpes Kumpeh Daaru Attauhid’. Namun komentar netizen @putriregitaa yang membongkar skandal perselingkuhan sang oknum PJU sudah menghilang.
Sementara itu sumber lain yang mengaku sebagai keluarga dekat dari Oknum PJU viral, yang ditemui awak media belakangan membantah tudingan perselingkuhan sebagaimana diungkap akun @putriregitaa, sebelumnya.
“Soal perselingkuhan itu tidak benar. Ini merupakan masalah keluarga, dan sudah diselesaikan secara keluarga,” ujar sumber yang meminta identitas dirahasiakan, Kamis kemarin, 30 Oktober 2025.
Namun sumber tersebut tak menyangkal bahwa sosok netizen yang membongkar skandal tersebut tak lain merupakan anak dari terlapor.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Fitur Komentar di Akun Instagram Polda Jambi Dinonaktifkan Usai Komentar Netizen Soal Dugaan Perselingkuhan Oknum PJU
DETAIL.ID, Jambi – Akun resmi Instagram @polda_jambi mendadak menonaktifkan fitur komentar pada salah satu unggahannya pada Rabu, 29 Oktober 2025, usai muncul komentar warganet yang menyinggung dugaan perselingkuhan oknum perwira menengah dengan seorang polwan.
Akun resmi milik Bidang Humas Polda Jambi tersebut diketahui aktif sejak Desember 2015 sebagai sarana informasi publik bagi masyarakat Provinsi Jambi. Hingga kini, akun tersebut telah memiliki lebih dari 106 ribu pengikut dengan sekitar 17,6 ribu unggahan.
Pantauan media menunjukkan, pada unggahan bertajuk “Kapolda Jambi Hadiri Peringatan Hari Santri di Ponpes Kumpeh Daaru Attauhid” fitur komentar awalnya terbuka dan telah berisi sembilan komentar dari warganet.
Salah satu komentar berasal dari akun @putriregitaa, yang menyinggung dugaan hubungan terlarang antara oknum perwira menengah Pejabat Utama Polda Jambi dan seorang polwan yang bertugas di Ditlantas Polda Jambi.
Tak lama setelah komentar tersebut muncul, kolom komentar unggahan itu mendadak tidak dapat diakses oleh publik. Beberapa warganet menduga, langkah tersebut diambil untuk mencegah isu tersebut menjadi viral.
Seorang warga Jambi yang enggan disebutkan namanya mengaku memperhatikan perubahan itu.
“Melihat kejanggalan pada postingan itu, sepertinya komentar akun @putriregitaa ada benarnya. Mungkin karena itu pihak Humas Polda langsung menutup kolom komentar agar tidak viral,” ujarnya kepada media ini pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Warga tersebut juga berharap agar Kapolda Jambi menindak tegas anggota kepolisian yang diduga mencoreng nama baik institusi Polri.
“Kami masyarakat Jambi yang cinta Polri berharap Bapak Kapolda menindak tegas oknum-oknum yang merusak citra Polda Jambi,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, oknum PJU Polda Jambi yang bersangkutan belum merespon upaya konfirmasi awak media.
Reporter: Juan Ambarita

