DAERAH
Bupati MFA Hapus Denda Administratif PBB P2, Apriyeldi: Kado Istimewa HUT Batanghari

DETAIL.ID, Batanghari – Duet maut Bupati Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar tak diragukan lagi. Demi kesejahteraan masyarakat daerah ini, MFA mengeluarkan kebijakan penghapusan denda administratif PBB P2.
Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Batanghari, Apriyeldi mengatakan, kebijakan penghapusan denda administratif PBB P2 meliputi beberapa pertimbangan.
“Pertama pertimbangan akuntansi keuangan. Piutang tunggakan PBB P2 Kabupaten Batanghari mulai tahun Pajak 1994 hingga 2021 secara kumulatif pokok piutang ditambah denda administratif sebesar Rp 35 miliar,” ucapnya dikonfirmasi detail, Kamis 18 November 2021.
Dari total 35 miliar rupiah, ia berujar hampir 10 miliar rupiah merupakan denda atau sanksi administratif. Beban akuntansi harus diselesaikan karena akan menjadi tunggakan piutang dan akan bertambah setiap tahun.
“Makanya perlu ada upaya-upaya, salah satunya dengan menghapuskan denda tersebut. Sehingga wajib pajak yang ada tunggakan di Bakeuda Batanghari, hanya membayar pokok,” ucapnya.
Kebijakan Bupati MFA berupa penghapusan denda administratif ini sekaligus kado istimewa peringatan HUT Kabupaten Batanghari Ke-73 bagi seluruh masyarakat. Ia meyakini kebijakan tersebut mampu meringankan beban masyarakat pada masa pandemi Covid-19.
“Ini merupakan hadiah Pemkab Batanghari kepada masyarakat untuk meringankan sebagian kecil dari beban ekonomi masa pandemi,” kata mantan Sekcam Mersam ini.
Penghapusan denda administratif PBB P2 tak permanen. Pemerintah hanya memberi ruang terhitung tanggal 1 November hingga 31 Desember 2021. Apabila pembayaran dilakukan wajib pajak setelah masa penghapusan berakhir, maka denda akan kembali dikenakan.
“Kebijakan Penghapusan denda administratif PBB P2 diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 60 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penghapusan Sanksi Administratif PPB P2 kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Batang Hari Ke-73,” ujarnya.
Ia berkata kebijakan penghapusan denda administratif sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.
“Kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan masa penghapusan denda ini. Kita sudah menyurati desa-desa, seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Paling penting sekali peran rekan-rekan media lebih memasifkan dan menyebarluaskan informasi ini,” katanya.
Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam mewujudkan Batang Hari TANGGUH, kata Apriyeldi, kebijakan Bupati tidak hanya mengedepankan pungutan pajak sebagai instrumen tunggal, tetapi juga selalu mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.
“Kemudian mensinergikan dengan sektor pemulihan ekonomi, serta tata kelola pajak daerah yang semakin optimal,” ucapnya.
Editor: Ardian Faisal
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)