DAERAH
Bupati MFA Hapus Denda Administratif PBB P2, Apriyeldi: Kado Istimewa HUT Batanghari
DETAIL.ID, Batanghari – Duet maut Bupati Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar tak diragukan lagi. Demi kesejahteraan masyarakat daerah ini, MFA mengeluarkan kebijakan penghapusan denda administratif PBB P2.
Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Batanghari, Apriyeldi mengatakan, kebijakan penghapusan denda administratif PBB P2 meliputi beberapa pertimbangan.
“Pertama pertimbangan akuntansi keuangan. Piutang tunggakan PBB P2 Kabupaten Batanghari mulai tahun Pajak 1994 hingga 2021 secara kumulatif pokok piutang ditambah denda administratif sebesar Rp 35 miliar,” ucapnya dikonfirmasi detail, Kamis 18 November 2021.
Dari total 35 miliar rupiah, ia berujar hampir 10 miliar rupiah merupakan denda atau sanksi administratif. Beban akuntansi harus diselesaikan karena akan menjadi tunggakan piutang dan akan bertambah setiap tahun.
“Makanya perlu ada upaya-upaya, salah satunya dengan menghapuskan denda tersebut. Sehingga wajib pajak yang ada tunggakan di Bakeuda Batanghari, hanya membayar pokok,” ucapnya.
Kebijakan Bupati MFA berupa penghapusan denda administratif ini sekaligus kado istimewa peringatan HUT Kabupaten Batanghari Ke-73 bagi seluruh masyarakat. Ia meyakini kebijakan tersebut mampu meringankan beban masyarakat pada masa pandemi Covid-19.
“Ini merupakan hadiah Pemkab Batanghari kepada masyarakat untuk meringankan sebagian kecil dari beban ekonomi masa pandemi,” kata mantan Sekcam Mersam ini.
Penghapusan denda administratif PBB P2 tak permanen. Pemerintah hanya memberi ruang terhitung tanggal 1 November hingga 31 Desember 2021. Apabila pembayaran dilakukan wajib pajak setelah masa penghapusan berakhir, maka denda akan kembali dikenakan.
“Kebijakan Penghapusan denda administratif PBB P2 diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 60 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penghapusan Sanksi Administratif PPB P2 kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Batang Hari Ke-73,” ujarnya.
Ia berkata kebijakan penghapusan denda administratif sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.
“Kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan masa penghapusan denda ini. Kita sudah menyurati desa-desa, seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Paling penting sekali peran rekan-rekan media lebih memasifkan dan menyebarluaskan informasi ini,” katanya.
Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam mewujudkan Batang Hari TANGGUH, kata Apriyeldi, kebijakan Bupati tidak hanya mengedepankan pungutan pajak sebagai instrumen tunggal, tetapi juga selalu mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.
“Kemudian mensinergikan dengan sektor pemulihan ekonomi, serta tata kelola pajak daerah yang semakin optimal,” ucapnya.
Editor: Ardian Faisal
DAERAH
PetroChina Mulai Program Pengeboran 2026
Jambi – SKK Migas beserta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) secara resmi menandai dimulainya program pengeboran 2026 di Wilayah Kerja (WK) Jabung melalui tajak pertama di Sumur NEB-85ST pada Kamis, 15 Januari 2026.
SKK Migas terus berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan Work Program & Budget (WP&B) demi mendukung tercapainya target produksi dan lifting migas nasional. Sumur NEB-85ST menjadi sumur pertama dari Rencana Kerja PCJL untuk kegiatan pengeboran pengembangan di 6 sumur di tahun 2026.
Selain kegiatan pengeboran, di tahun 2026 ini PCJL juga memiliki komitmen 11 kegiatan kerja ulang (workover) dan 170 kegiatan perawatan sumur (well services) di WK Jabung.
Peresmian dimulainya program pengeboran 2026 melalui tajak NEB-85ST dihadiri oleh Kepala Divisi Pengeboran & Sumuran SKK Migas Surya Widyantoro, tim Perwakilan SKK Migas Sumbagsel dan tim PCJL yang dipimpin oleh Vice President Operations Khostarosa Andhika Jaya.
Dalam sambutannya, Andhika memaparkan komitmen PCJL untuk melaksanakan program eksplorasi dan produksi secara efisien dan aman.
“Prinsip drilling program kami adalah bagaimana memastikan kontribusi Jabung untuk Indonesia. Sepanjang tahun ini, PCJL akan bekerja keras untuk melaksanakan program kerja dengan baik, aman dan bertanggung jawab,” ujar Andhika menjelaskan.
Dalam lima tahun terakhir, PetroChina Jabung secara konsisten melakukan tajak pertama di bulan Januari. Tajak sumur SB-D21 di tanggal 22 Januari 2023 mendapatkan apresiasi sebagai Tajak Sumur Paling Cepat (Fastest Well Spud) 2023 dari SKK Migas.
Surya Widyantoro memberikan arahan mengingatkan pentingnya pelaksanaan program pengeboran yang aman bagi para pekerja Jabung, baik karyawan PCJL maupun kontraktor program drilling. “Jika kegiatan pengeboran berjalan aman, semoga hasilnya sesuai harapan,” kata Surya.
“Tahun 2025, drilling program PCJL di 9 sumur terlaksana dengan baik. Ini adalah sebuah pencapaian bagi PCJL. Tahun ini, tajak pertama langsung mulai di bulan Januari. Saya harap ini bisa menjadi role model bagi KKKS lainnya,” tutur Surya.
Sebagai bagian dari Komitmen Kerja Pasti (KKP) tahun 2023 – 2028, PCJL menargetkan program eksplorasi di enam sumur. Saat ini, PCJL telah menyelesaikan pemboran di dua sumur eksplorasi, dan merencanakan program eksplorasi sumur ketiga di tahun 2027. Selain itu, PCJL juga telah menyelesaikan KKP seismik yaitu 3D Seismik di Ketemu dan Rukam, serta 2D Seismik Eastern Jabung. Akuisisi maupun pemrosesan datanya selesai dilaksanakan akhir Q1 2025. Ketiga program seismik tersebut membukukan 1.747.849 jam kerja aman.
DAERAH
Perempatan Ambulu Jember Dipasangi CCTV, Polisi: untuk Pantau Kamtibmas, Bukan e-Tilang!
DETAIL.ID, Jember — Lampu merah di perempatan Ambulu, Kabupaten Jember, dipasangi kamera pengawas CCTV untuk pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada Selasa, 20 Januari 2026.
Kamera pengawas tersebut terpasang mengarah ke area persimpangan lampu lalu lintas Ambulu.
Keberadaan perangkat itu sempat menjadi perbincangan di media sosial.
Kapolsek Ambulu, AKP Solikhan Arief, menyampaikan pemasangan CCTV dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jember dengan fungsi utama memantau arus lalu lintas.
“Fungsinya untuk memantau lalu lintas,” kata AKP Solikhan Arief, Selasa, 20 Januari 2026.
Ia menjelaskan, kamera pengawas tersebut tidak difungsikan untuk penerapan tilang elektronik.
“Bukan untuk e-Tilang, hanya untuk memantau kondisi Kamtibmas di wilayah itu,” ujarnya.
Selain itu, CCTV juga dapat digunakan untuk mendeteksi kepadatan kendaraan serta merekam kejadian di jalan raya sebagai bahan evaluasi pengaturan lalu lintas.
“Rekamannya nanti juga bisa dijadikan evaluasi pengaturan lalu lintas,” katanya.
Menurutnya, rekaman CCTV tersebut juga dapat dimanfaatkan kepolisian apabila terjadi gangguan keamanan atau tindak kriminal di sekitar lokasi.
“Kalau ada tindakan kriminal, kita juga bisa melihatnya dari rekaman CCTV,” tuturnya.
Reporter: Zainul Hasan
DAERAH
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Jember Naik: Rangking 7 Nasional, Tertinggi se-Tapal Kuda
DETAIL.ID, Jember — Kabupaten Jember mencatat kenaikan Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 dengan skor 4,68 pada Selasa, 20 Januari 2026.
Angka tersebut menempati rangking 7 nasional kategori kabupaten, berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 202.
Nilai IPP Kabupaten Jember naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 4,62.
Capaian itu sekaligus menjadikan Jember sebagai kabupaten dengan nilai IPP tertinggi di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan peningkatan skor IPP menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus dibenahi oleh pemerintah daerah bersama seluruh perangkatnya.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran perangkat daerah dan dukungan masyarakat. Kami ingin memastikan pelayanan publik di Jember benar-benar mudah diakses, cepat, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” kata Gus Fawait.
Ia menyampaikan bahwa perubahan pelayanan publik dilakukan melalui perbaikan langsung di lapangan, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
“Kami tidak ingin pelayanan hanya bagus di atas kertas. Yang terpenting, masyarakat merasa dilayani dengan baik, tidak dipersulit, dan mendapatkan kepastian,” ucapnya.
Menurut Gus Fawait, kanal pengaduan Wadul Gus’e turut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemerintah daerah.
“Lewat Wadul Gus’e, masyarakat bisa menyampaikan keluhan secara langsung. Setiap laporan kami tindak lanjuti, sehingga pelayanan terus kami perbaiki dari suara warga sendiri,” jelasnya.
Selain penguatan sistem pengaduan, Pemkab Jember juga melakukan penyempurnaan standar pelayanan dan pemanfaatan layanan digital.
Pada awal 2026, pemerintah daerah meluncurkan inovasi PETA CINTA (Pelayanan Tuntas Cetak E-KTP di Kecamatan).
“Sekarang warga tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mencetak e-KTP. Cukup di kecamatan, lebih dekat, lebih cepat, dan lebih efisien,” kata Gus Fawait.
Ia menegaskan, posisi rangking 7 nasional tersebut menjadi dasar untuk peningkatan kualitas layanan publik di Jember secara berkelanjutan.
“Target kami bukan sekadar mempertahankan peringkat, tapi memastikan pelayanan publik di Jember terus naik kelas. Kami ingin Jember menjadi contoh praktik pelayanan publik yang profesional, humanis, dan berdaya saing,”tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma

