ADVERTORIAL
DPRD Provinsi Jambi Minta Kementerian Buat Formulasi Penyelesaian Konflik Lahan

DETAIL.ID, Jambi – Dalam rangka percepatan penyelesaian ratusan kasus konflik lahan yang terjadi di provinsi Jambi, ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto bersama Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan DPRD provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu 16 Februari 2022.
Rombongan wakil rakyat Jambi ini diterima oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat, M. Adli Abdullah, Karo Humas Yulia Jaya dan beberapa pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam pertemuan tersebut, Edi Purwanto menyampaikan bahwa Pansus Konflik Lahan telah bekerja selama 5 bulan lebih. Dalam kurun waktu tersebut, pansus telah menerima ratusan laporan terkait konflik lahan di provinsi Jambi yang bersumber dari masyarakat, NGO, maupun pemerintah.
“Dari 105 kasus tersebut, kami laporkan 25 kasus ke ATR/BPN, kami harap ada formulasi untuk penyelesaian berbagai kasus konflik lahan di Jambi,” tutur Edi.
Edi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini berharap dengan bantuan data dan solusi dari Kementerian ATR/BPN, Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi akan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi solusi jangka panjang dan paripurna bagi berbagai persoalan konflik lahan yang terjadi di Indonesia.
“Kita butuh data-data dari BPN. Tapi selama ini kami seperti mengalami kebuntuan. Kita nggak mau permasalahan ini jadi bom waktu, dan hanya memberikan solusi sementara, seperti memberikan gula-gula ke anak-anak,” kata Edi.
Edi menambahkan bahwa konflik lahan hanya sebagian dari permasalahan agraria di provinsi Jambi. Selain konflik lahan, masalah tapal batas juga banyak terjadi di Jambi.
“Awalnya kita kasih nama Pansus Agraria, tapi pasti nggak cukup waktu kerja 6 bulan, jadi kita fokus ke konflik lahan dulu,” jelas Edi menanggapi salah satu pejabat kementerian yang mengingatkan agar Pansus tidak hanya fokus ke konflik lahan, tapi juga memperhatikan permasalahan tapal batas dan berbagai persoalan agraria lainnya.
Di saat yang sama, Ketua Pansus Konflik Lahan Wartono Triyan Kusumo menyatakan bahwa mayoritas penyebab terjadinya konflik lahan, khususnya antara masyarakat dan perusahaan adalah karena izin konsesi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Perusahaan yang dapat izin langsung menggusur masyarakat yang sudah lebih dulu mendiami dan memanfaatkan lahan.
“Pertayaanya, apakah pemerintah pusat tidak melihat dulu sebelum memberikan izin, atau memang perusahaannya yang nakal,” tanya Wartono.
Menanggapi berbagai informasi, pertanyaan dan kritikan dari Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi. Dirjen Agus Widjayanto menyampaikan bahwa pihaknya dibatasi kewenangan antara kawasan hutan dan areal lainnya. Menurutnya, kawasan hutan merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Meski demikian, Pak menteri sangat concern dengan isu-isu konflik pertanahan,” kata Agus.
Sementara, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Hary Sudwijanto menyampaikan bahwa Menteri memerintahkan dirinya untuk membentuk satgas mafia tanah.
“Selama ini kami melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan APH (Alat Penegak Hukum,red),” ujar Hary.
Di akhir pertemuan, Dirjen Agus menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk percepatan penyelesaian kasus pertanahan di provinsi jambi yang telah dilaporkan ke Pansus dan Kementerian.
“Komitmen kita, kasus pertanahan harus berkurang. Untuk mencegah konflik ini. Pertama kami akan perbaiki internal, kualitas produk dan regulasi kebijakan,” katanya.(*)
ADVERTORIAL
Bupati dan Wabup Batanghari Hadiri Upacara Penurunan Bendera Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief beserta Wakil Bupati H Bakhtiar hadir dan mengikuti upacara penurunan bendera merah putih, yang juga turut hadir bersama Ketua DPRD Batanghari Rahmad Hasrofi, Forkopimda, Pj Sekda Mula P Rambe serta peserta upacara lainnya.
Upacara penurunan bendara merah putih peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Batanghari berlangsung lancar dan khidmat. Upacara berlangsung di alun-alun Batanghari, pada Minggu sore, 17 Agustus 2025.
Penurunan Sang Saka Merah Putih dipimpin oleh Kapolres Batanghari AKBP Handoyo Yudhy Santosa selaku inspektur upacara.
Yang menarik pada acara penurunan Bendera penampilan kelompok Serenade Batanghari super tangguh yang berjumlah 1000 pelajar. Mereka berasal dari SMAN 1 berjumlah 200 pelajar dan SMAN 6 (200 pelajar), SMAN 10 (130 pelajar), SMKN 1 (150 pelajar), MAN 1 (60 pelajar), SMPN 3 (100 pelajar), dan MTsN 1 (60 pelajar). Mereka membawakan lagu -lagu nasional dan lagu daerah di bawah binaan Bunda Zulva Fadhil.
“Alhamdulillah, sore ini kita telah selesai melakukan upacara penurunan bendara merah putih dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia,” ucap Bupati Fadhil Arief.
Ia mengatakan, HUT ke-80 RI tahun 2025 mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut memiliki makna sangat mendalam.
“Harapan kita ke depan bagaimana Indonesia maju dan menjaga kekompakan, serta pemerintah akan bekerja lebih keras lagi untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Merangin
Malam Resepsi Kenegaraan HUT ke-80 RI di Merangin Bernuansa Kebersamaan

DETAIL.ID, Merangin – Malam resepsi kenegaraan serangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang digelar Bupati Merangin H M Syukur, penuh dengan suasana kebersamaan, pada Minggu malam, 17 Agustus 2025.
Tampak hadir Bupati Merangin H M Syukur bersama Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur, Wabup H A Khafidh bersama Wakil Ketua TP PKK Hj Emi Minarsih Khafidh, Sekda Fajarman bersama Ketua DW Persatuan Rizmila Fajarman.
Hadir juga unsur Forkopimda Merangin, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin, para Veteran Merangin, para tokoh masyarakat dan adik-adik Paskibraka Merangin 2025.
Pada acara yang berlangsung meriah di Auditorium rumah dinas Bupati Merangin tersebut, semua yang terlibat pada serangkaian kegiatan HUT ke-80 RI di Merangin berkumpul, melepas lelah bersama menikmati aneka menu yang disajikan.
Bupati merasa puas atas kerja tim yang luar biasa. “Ini upacara 17 Agustus yang pertama saya menjadi bupati Merangin. Semua acara berlangsung lancar dan sukses. Terima kasih kepada semua yang terlibat, saya puas sekali,” ujar Bupati.
Atas kesuksesan serangkaian acara itu, Bupati minta kepada adik-adik Paskibraka yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, untuk berlibur menikmati berbagai destinasi wisata di Merangin. Untuk biaya liburan tersebut, Bupati yang menanggung.
Lancar dan suksesnya serangkaian kegiatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Merangin itu, dibenarkan Ketua Panitia serangkaian kegiatan HUT ke-80 RI, Sekda Fajarman.
“Alhamdulillah semua berjalan sukses. Besok pagi masih ada satu acara lagi, Pawai Barisan Indah yang diikuti para siswa SD, MIN, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dan Ponpes dalam wilayah Bangko,” ujar Fajarman.
Pada kesempatan itu, Bupati bersama Wabup, memberikan hadiah kepada pemenang Turnamen Bulutangkis Bupati Cup HUT ke-80 RI. Turnamen yang juga diikuti bupati itu, dibagi pada beberapa kategori. (*)
ADVERTORIAL
Pemerintah Kabupaten Batanghari Laksanakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80

Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar Upacara Pengibaran Bendera, sang saka merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, yang digelar di Alun-alun lapangan Garuda, Minggu, 17 Agustus 2025.
Adapun yang menjadi Inspektur upacara pada kegiatan tersebut langsung diambil alih oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Rahmad Hasrofi bertindak sebagai petugas pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Usai menjadi inspektur upacara, Bupati Fadhil berpesan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Batanghari untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan pejuang kemerdekaan.
“Kita harapkan kepada masyarakat Batanghari bisa membangkitkan lagi ingatannya bahwa kemerdekaan ini merupakan bagian dari perjuangan,” Kata Bupati Batanghari usai menjadi Inspektur Upacara.
Dengan demikian, perjuangan tidak hanya untuk kemerdekaan semata, bahkan di dalam kehidupan sehari – hari juga butuh yang namanya perjuangan.
“Semua dalam kehidupan itu pasti diperjuangkan, kesejahteraan mesti diperjuangkan, keberhasilan juga harus diperjuangkan terlebih dahulu serta bagaimana kita niatkan supaya kita semua dapat bermanfaat bagi masyarakat serta nusa dan bangsa,” tuturnya.