DAERAH
Alih Fungsi Lahan Padi, Bahaya Bagi Ketersediaan Pangan
DETAIL.ID, Jambi – Konversi atau alih fungsi lahan pertanian, dewasa ini menjadi ancaman serius. Tidak tanggung-tanggung, risiko gangguan ketahanan pangan nasional menjadi taruhannya.
Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang dilanda alih fungsi lahan pertanian. Khususnya luasan lahan tanaman pangan, seperti padi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat luas lahan padi berkurang dari tahun 2020 ke tahun 2021. Luas lahan padi tahun 2020 yakni 84.773 hektare yang meluncur menjadi 64. 412 hektare pada tahun 2021.
Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Ir. Ahmad Maushul ketika dikonfirmasi mengatakan terdapat perbedaan luas lahan padi dengan BPS. Ia mengatakan jika pengambilan sampel memiliki perbedaan metode yang lantas memberikan perbedaan.
“Mungkin pengambilan sampelnya tidak mewakili. Kita punya metode masing-masing sehingga gak ketemu. Ada lahan padi di beberapa perbatasan wilayah yang tidak masuk. Belum lagi lahan padi di cekungan-cekungan yang ada di daerah Jangkat, juga tidak masuk,” ujar Ahmad Maushul pada detail saat diwawancarai pada Kamis, 21 Juli 2022.
Meskipun punya perbedaan luasan lahan padi dengan BPS, data versi DTPHP juga menunjukkan lahan padi yang berkurang. Dimana terjadi alih fungsi lahan sebesar 17.781 hektare antara tahun 2020 dan tahun 2021. DTPHP mencatat, Provinsi Jambi punya lahan padi sebesar 136.131 hektare pada tahun 2020 dan 118.412 pada tahun 2021. Terjadi alih fungsi sebesar 13,02 %. Namun, ada peningkatan lahan padi di Kabupaten Muarojambi sebesar 176 hektare.
Kata Ahmad, lahan padi ini banyak beralih menjadi perumahan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan emas tanpa izin. “Seperti di Merangin, tapi sudah dikembalikan lagi menjadi lahan sawah sekitar 300 hektare,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyebab terjadinya alih fungsi lahan karena faktor kepemilikan lahan. Pemerintah tidak mampu menyetop pemilik lahan untuk mengubah fungsinya. Ditambah belum dibuatnya Perda untuk melindungi lahan pertanian tersebut.
“Sekarang baru ada di Tanjungjabung Timur. Itupun karena dulu sudah ada alih fungsi ribuan hektare. Belum lagi masalah pelaksanaannya. Walaupun sudah dibuat Perdanya, namun yang mengawasi tidak ada,” kata Ahmad Maushul.
Krisis ketahanan pangan merupakan ancaman Nasional. “bukan hanya di Provinsi Jambi,” ujarnya. Lantas, DTPHP melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian, khususnya padi. Berupa bantuan benih berkualitas, subsidi pupuk, asuransi, alat pengolahan tanah dan pasca panen.
“Tantangan terbesar kami karena belum ada Undang-undang yang melindungi lahan pertanian. Misal, pada sertifikat lahan pangan, seharusnya dibuatkan larangan untuk alih fungsi. Mungkin ada tapi hanya sedikit. Kedua, lahan pangan kita masih banyak sporadik,” ujar Amad Maushul.
Ahmad Maushul menambahkan ada target produksi padi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tahun 2021, pihaknya menargetkan produksi padi sebesar 386.413 ton Gabah Kering Giling (GKG). Sementara untuk tahun 2022 ini, target produksi padi meningkat menjadi 416.223 ton GKG.
Reporter: Frangki Pasaribu
DAERAH
Lantik 190 Pejabat, Pemkab Jember Tata Struktur Organisasi di Tengah Tekanan Fiskal Daerah
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melantik 190 pejabat Eselon III dan IV bidang Administrator dan Pengawas.
Pelantikan tersebut sebagai tindak lanjut perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan struktur birokrasi daerah yang dilakukan bersamaan dengan tekanan fiskal akibat pengurangan transfer pusat dan kebutuhan penguatan kinerja layanan pemerintahan daerah.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyatakan bahwa kerja pemerintahan tidak dapat dijalankan secara individual, melainkan membutuhkan peran seluruh perangkat daerah.
“Saya titip bantu saya. Saya tidak bisa kerja sendiri tanpa dibantu semua perangkat yang ada di Kabupaten Jember,” katanya tegas.
Dalam kebijakan kepegawaian, Pemkab Jember tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN meskipun APBD daerah mengalami tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
“Saya yakin kalau ASN bahagia, pasti memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Jember sebaik mungkin,” katanya.
Di sektor pelayanan publik, Pemkab Jember menjalankan program PETA CINTA berupa layanan administrasi kependudukan (Adminduk) langsung di tingkat kecamatan.
“Jember jadi kabupaten pertama di ujung timur pulau jawa yang memberikan Adminduk di masing-masing kecamatan,” ucap Gus Fawait.
Ia meminta jajaran kecamatan mengawal pelaksanaan layanan tersebut agar tidak menyimpang dari ketentuan.
“Saya titip kepada Pak Camat dan perangkatnya, kalau ada kebijakan bagus ini, tolong dikawal. Jangan sampai ada pungli,” ujarnya.
Dalam aspek kepegawaian, Pemkab Jember juga menyatakan tidak menurunkan pejabat eselon II dan III karena faktor politik maupun transisi kepemimpinan.
“Ini sejarah baru di Kabupaten Jember,” katanya.
Terkait pergeseran jabatan, evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan sebagai mekanisme penilaian internal birokrasi.
Pada arah kebijakan pembangunan daerah, Pemkab Jember mengarahkan pembangunan ke sektor pariwisata, konektivitas penerbangan, dan penguatan keuangan daerah.
“Kita menuju kemandirian dengan fiskal kita. Progresnya di tahun 2025 sudah ada kenaikan, ada progres yang tidak kecil, sebesar 32 persen PAD naik dengan tidak menaikkan pajak,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut tidak berasal dari kebijakan menaikkan pajak masyarakat.
“Pemkab Jember bisa naikkan PAD tanpa kenaikan pajak kepada rakyat kecil,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
DAERAH
Tugu Biduk Resmi Jadi Aset Pemkab Sarolangun
DETAIL.ID, Sarolangun – Pembangunan Tugu Biduk Sarolangun saat ini telah selesai dikerjakan oleh pihak kontraktor pelaksana PT Gentala Inspirasi Mahakarya, dengan sumber dana pembangunan melalui Corporate Responsibility Social (CSR) dari 23 perusahaan di Wilayah Kabupaten Sarolangun.
Tugu Biduk ini sebagai ikon baru kota Sarolangun, telah berdiri kokoh dan indah kawasan tepian Cik Minah, seberang Rumah Dinas Bupati Sarolangun, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun.
Serah terima aset Tugu Biduk ini diserahkan oleh kontraktor pelaksana PT Gentala Inspirasi Mahakarya. Ar H Ibnu Ziyadi MZ, ST, MH, IAI, kepada Ketua Forum CSR Kabupaten Sarolangun M Ridwan, S.E, dan kemudian diserahkan oleh Ketua Forum CSR Kabupaten Sarolangun M Ridwan kepada Bupati Sarolangun, H Hurmin pada Jumat, 23 Januari 2026 di Rumah Dinas Bupati Sarolangun.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Kepala DPMPTSP Sarolangun Sahrudin Muis, SE, MM, Kadis PUPR Sarolangun Arif Hamdani, ST, Kasatpol PP Sarolangun Drs Muhammad Idrus, Kadis Perkim Sarolangun Drs Tarmizi, Pihak perwakilan 23 perusahaan pembangunan tugu biduk, Kabid Penanaman Modal Desi Oktawati, SE, MM, Camat Sarolangun Bustra Desman, SE, MM, Lurah Sarkam Aripin Siregar, serta tim Gentala Inspirasi Mahakarya.
Ibnu Ziyadi selaku Kontraktor Pelaksana PT Gentala Inspirasi Mahakarya, mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan Forum CSR Kabupaten Sarolangun yang telah memberikan amanah kepada pihaknya, untuk mengumpulkan pembiayaan yang besar menciptakan sebuah ikon baru yang sudah lama direncanakan, namun baru bisa terealisasi saat sekarang ini.
“Kalau merunut ke belakang dari dua tahun yang lalu, kami difasilitasi dibantu oleh Pak Sarudin bertemu dengan Pj Bupati Sarolangun berdiskusi kemudian juga disupport penuh dengan Pak Dedi, beliau Pj Sekda waktu itu memfasilitasi beberapa kali pertemuan rapat baik di kantor bupati kemudian di !ank 9 Jambi, dan diskusi secara intensif sampai beberapa tempat,” ucapnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, akhirnya menjadi komitmen bersama untuk membuat satu ikon yang jadi kebanggaan Sarolangun.
“Dan alhamdulillah pada era Bupati yang sekarang, Bapak H Hurmin harapan itu terwujud, ini suatu kebanggaan bagi kami diberi kesempatan diberi amanah untuk mengawal proses itu mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,” ujarnya menambahkan.
Kata Ibnu Ziyadi, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Tugu Biduk ini, banyak hal yang ditemui berkaitan dengan permasalahan teknis dan non teknis, namun pihaknya tetap berkomitmen apapun yang terjadi ini harus dapat diselesaikan dengan baik karena pembangunan Tugu Biduk ini merupakan sebuah amanah yang harus diwujudkan.
“Seperti yang sama-sama kita saksikan, kami menyadari apa yang sudah kami perbuat ini memang belum sempurna, masih banyak yang hal-hal yang sebenarnya belum sesuai dengan perencanaan, cuma demikian kami akan berusaha minimal antara konsep desain yang sudah dipaparkan dengan realita ini sudah mendekati,” katanya
Selain itu, pihaknya juga telah menerima saran maupun masukan dari berbagai pihak, selama pembangunan tugu biduk ini, apalagi di media sosial banyak pendapat yang diutarakan masyarakat. Namun, menurutnya itulah dinamika pembangunan yang tidak menyurutkan semangat pihaknya, untuk melaksanakan pembangunan tugu biduk tersebut.
“Ini sebuah tantangan dan kita harus berusaha bagaimana mewujudkan itu dan insyaallah menjadi harapan Kita semua ke depan. Sarolangun sudah memiliki ikon yang betul-betul berasal dari adat budaya kita kita tidak lagi terus mengelus-ngelus peninggalan kolonial dari dulu background acara-acara kita selalu jembatan Beatrix, dan kita berharap UMKM makin tumbuh selain itu akan muncul komunitas masyarakat yang peduli Sarolangun,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Kabupaten Sarolangun M Ridwan, mengatakan dalam pembangunan Tugu Biduk ini ada sebanyak 23 perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam suka dan duka selama pembangunanTugu Biduk ini yang terasa sangat luar biasa.
“Dinamika terus terjadi tetapi alhamdulillah berkat perjuangan sama-sama, berkat doa dan iktikad baik bahwa pada pagi hari ini tanggal 23 Januari 2026 kita bisa merealisasikan, kita bisa mewujudkan impian dan cita-cita kita semua bahwa tugu biduk itu harus selesai,” ujar Ridwan.
Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, bahwa pembangunanTugu Biduk hari ini bukan hanya sebuah proyek terus melainkan simbol-simbol kearifan lokal, identitas budaya dan kebanggaan masyarakat yang harus dijaga dan di wariskan kepada generasi yang akan datang.
“Tugu Biduk ini sebagai kebanggaan bersama sebagai simbol persatuan dan sebagai warisan berharga bagi anak cucu kita ke depan,” katanya.
Hurmin menyebutkan bahwa Tugu Biduk ini hadir sebagai ikon baru Kabupaten Sarolangun, dimana bukan sekedar berbagai bangunan visual tetapi sebagai rangkuman sejarah budaya dan identitas masyarakat Sarolangun yang hidup dan terus bergerak.
“Pucuk paku dipetik pagi dan sore namun selalu tumbuh kembali dan berbagai simbol lainnya seperti tulang batik atau pengayuh biduk dan simbol biduk yang filosofinya menggambarkan masyarakat Sarolangun adalah pribadi tangguh, pantang menyerah dan selalu bangkit meski berkali-kali diuji jaman,” ujarnya.
Selain itu, tentunya Tugu Biduk bukan hanya ikon baru tapi dibangun dari sejarah yang digerakkan oleh kebersamaan dan diarahkan menuju masa depan tanpa melupakan akar budayanya. Kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat tugu biduk ini.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam forum CSR serta kepada kontraktor pelaksana atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan tugu biduk ini.
“Sinergi seperti inilah yang sangat kita harapkan terus menerus dan ditingkatkan di masa yang akan datang, kami sampaikan dalam kesempatan ini seluruh OPD, pak Sekda, hadirnya perusahaan memberi manfaat bagi daerah. Alhamdulillah dengan doa dan semangat bersama, pembangunan tugu biduk ini terlaksana juga. Kita doakan kawan-kawan perusahaan yang ikut membantu diberikan kemudahan untuk berusaha di wilayah Kabupaten Sarolangun,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Wujud Empati Sumut, Pj Sekda ‘Ulosi’ Bupati M Syukur
DETAIL.ID, Medan – Hubungan emosional dan solidaritas antara Pemkab Merangin dengan Pemprov Sumatera Utara (Sumut), ditunjukan dalam pertemuan yang berlangsung cukup hangat baru-baru ini di Medan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap secara khusus memberikan prosesi adat ‘mengulosi’ kepada Bupati Merangin, H M Syukur.
“Prosesi pemakaian Kain Ulos ini sebagai simbol kasih sayang dan apresiasi mendalam kami, kepada Pak Bupati H M Syukur atas empati dan bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam di wilayah Sumut,” ujar Pj Sekda Sulaiman Harahap.
Dukungan dari Pemkab Merangin lanjut Pj Sekda, memiliki makna besar bagi masyarakat Sumut, yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan akibat dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumut.
“Terima kasih, bantuan dari Merangin ini menjadi suntikan semangat kami mempercepat proses pemulihan. Saat ini kami masuk tahap transisi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan tersebut membuat kami lebih semangat lagi,” kata Pj Sekda.
Pemberian Kain Ulos kepada Bupati H M Syukur lanjut Pj Sekda, menjadi tanda bahwa Merangin bukan sekadar tetangga bagi Sumut, melainkan saudara yang hadir di masa sulit.
Langkah Bupati Merangin ini diharapkan Pj Sekda, dapat mempererat kerja sama antar kedua daerah dimasa depan, terutama kerjasama dalam hal mitigasi dan penanganan bencana.
Terpisah, bupati Merangin H M Syukur sangat berterima kasih atas pemasangan Ulos yang telah dilakukan Pemprov Sumut kepada dirinya.
“Sekarang ini saya sudah menjadi bagian dari masyarakat Sumut. Terima kasih Pak Pj Sekda Sumut,” ujar Bupati.

