PERISTIWA
Kisah Mistis Pemotor Terjun ke Jurang di Tikungan Ciawi Tasikmalaya
detail.id/, Bandung -Akhir pekan lalu, Minggu 13 November 2022, menjadi hari sial bagi pemotor Vixion Sportbike tersebut. ia terekam kamera lalu jatuh ke jurang di sekitar sudut Desa Panyusuhan, Desa Pakemitan Kiduli, Kecamatan Ciaw, Kabupaten Tasikmalaya.
Pengemudi yang diketahui berasal dari Cilacap dan dalam perjalanan ke Bandung itu jatuh di tikungan ke jurang sedalam 7 meter yang oleh penduduk setempat disebut Tikungan Ciawi. Meski selamat, video sang pengemudi mendapat komentar beragam di sosial media.
“Kejadiannya Minggu sore di tikungan ini. Korbannya warga Cilacap yang mau pergi ke Bandung. Orangnya selamat, dari sungai dia naik sendiri ke jalan. Kemudian oleh warga di sini dibantu menaikkan motornya dari sungai,” kata Ausi Susilo (50) warga sekitar.
Awalnya tidak ada yang ganjal pada kejadian ini. Sang pengendara kembali melanjutkan perjalanannya ke Bandung dengan menggunakan transportasi umum, sdangkan motornya harus ditinggal di bengkel karena mengalami sedikit kerusakan.
Kecelakaan itu juga dianggap wajar karena pemotor tersebut memacu motornya cukup kencang dari arah Tasikmalaya menuju Ciawi lalu ada tumpahan solar yang berceceran hingga mengakibatkan pengendara tersebut tidak mampu mengendalikan motor yang dikendarainya.
Tak cukup disitu saja, sang pengendara juga dianggap beruntung oleh warga sebab dia tidak menghantam tembok jembatan di Tikungan Ciawi. Mengingat, tikungan itu cukup tajam dan nyaris memiliki sudut 90 derajat atau letter L.
“Jadi selain karena cuaca yang sedang hujan, di tikungan ini juga ada tumpahan solar. Mungkin itu penyebab motornya tergelincir. Di video kan terlihat pengendara sepeda motor menginjak rem, tapi malah oleng karena jalannya licin,” ujar Ausi.
Setelah kejadian itu, detikJabar mendapat kisah urban legend yang terjadi di Tikungan Ciawi. Konon, beberapa kecelakaan yang sering terjadi di sana diakibatkan sosok perempuan berkebaya yang katanya bisa membuat pengendara kehilangan konsentrasi.
Misteri ini pun kerap dituturkan korban yang mengalami kecelakaan di Tikungan Ciawi. Pengakuannya pun tak hanya datang dari satu atau dua orang saja, namun beberapa orang yang mengalami kecelakaan mengaku menyaksikan sosok misterius tersebut hingga mengganggu perjalanan mereka.
“Konon katanya selalu ada sosok perempuan berkebaya yang menyeberang jalan, sebelum korban mengalami kecelakaan. Banyak yang celaka di sini mengaku melihat itu, sehingga mereka berusaha menghindar dan akhirnya mengalami kecelakaan,” ucap Ausi.
Walau hanya berupa cerita dari mulut ke mulut, tapi kisah tentang sosok wanita berkebaya ini kerap dituturkan korban yang mengalami kecelakaan. Bahkan yang paling parah, seingat Ausi, sudah ada 5 kejadian kecelakaan di Tikungan Ciawi, Tasikmalaya tersebut.
“Yang tahun ini saja ada mobil Grandmax masuk jurang, truk tronton pengangkut air mineral juga masuk ke jurang, tabrakan motor anggota TNI, mobil bak menabrak rumah, anak sekolah yang bawa Mio juga masuk ke jurang. Sudah banyak lah,” kata Ausi.
Bahkan, rumah Ausi juga menjadi sasaran imbas kecelakaan di sana. Rumahnya sempat diseruduk bus yang datang dari arah Bandung setelah oleng saat melintas di Tikungan Ciawi.
“Bus harusnya nikung malah lurus langsung menabrak rumah saya. Tapi itu kejadiannya sudah lama, sebelum saya membangun warung,” kata Ausi.
Karena was-was kejadian serupa terulang, dia kemudian membangun dua patok beton di depan rumahnya sebagai perisai. Ausi juga mengaku kehilangan 2 orang keponakannya yang tertabrak di dekat tikungan itu.
“Keponakan saya juga meninggal karena tertabrak di sini. Jadi mobil dari arah Bandung “mabal”, keponakan saya yang mau berangkat mengaji tertabrak,” kata Ausi.
Terlepas dari itu semua, warga setempat meminta pemerintah segera melengkapi kawasan itu dengan rambu-rambu yang memadai. Tikungan tajam ini perlu dilengkapi penerangan dan fasilitas penunjang keselamatan lainnya.
“Sudah sering, sudah tak terhitung banyaknya kejadian kecelakaan di tikungan ini. Bukan hanya yang videonya viral saja,” tuturnya.
Tikungan itu cukup tajam nyaris 90 derajat atau letter L. Ironisnya beberapa ratus meter dari arah Tasikmalaya tidak ditemukan adanya rambu-rambu yang sekiranya memberitahu lokasi itu rawan kecelakaan. Begitu juga dari arah Bandung, belokan tajam ke kiri ini tidak didahului oleh rambu-rambu yang mencolok.
Jika dari arah Bandung lokasi tikungan Panyusunan sekitar beberapa ratus meter setelah simpang empat Jalan Lingkar Ciawi- Singaparna (Cisinga). “Bahaya dari kedua arah. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah. Dipasang rambu, diberi lampu kuning kemudian penerangannya juga. Atau kalau bisa dipasang juga barrier agar masyarakat yang di sini juga tidak was-was,” ujarnya.
Dia melalui pemerintahan setempat sudah berkali-kali mengajukan permohonan agar tikungan itu diberi rambu atau fasilitas penunjang keselamatan, tapi hingga kini tak kunjung ada perhatian. “Pengajuan mah sudah, tapi belum ada realisasi. Ya masyarakat mah minta bagaimanalah caranya, pasang rambu, lampu atau apap pun asal risiko kecelakaan bisa ditekan. Kan kita harus ikhtiar,” kata Ausi.
Nana Rukmana warga lainnya mengatakan tinggal di tikungan rawan kecelakaan membuat dirinya harus selalu punya P3K. “Saking seringnya saya sampai sedia betadine di rumah, kan kasihan kalau ada yang celaka, harus kita tolong,” ujarnya.
PERISTIWA
Aksi Unjuk Rasa Memanas, Pagar Kantor Gubernur Dirusak
DETAIL.ID, Jambi – Aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Jambi Marah di depan Kantor Gubernur Jambi pada Kamis, 8 September 2026 memanas. Massa mencoba menerobos masuk ke area kantor pemerintahan hingga menyebabkan bagian pagar mengalami kerusakan.
Aksi tersebut digelar untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengambil langkah konkret menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berdampak terhadap masyarakat.
Pantauan di lokasi hingga berita ini terbit, ratusan massa masih bertahan di depan gerbang Kantor Gubernur Jambi. Aparat kepolisian pun masih berjaga mengamankan lokasi dan mencegah massa masuk ke dalam area kantor.
Hingga kini, belum terlihat anggota DPRD, pejabat Pemprov Jambi maupun staf gubernur menemui massa aksi. Sekda Provinsi Jambi sempat hendak menemui massa, namun massa aksi meminta agar yang bisa mengambil keputusan yang turun menemui massa.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta Pemprov Jambi membuka dan mengaudit secara transparan penggunaan anggaran Rp30 miliar yang disebut diberikan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla.
Massa juga mendesak pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan dampak karhutla, termasuk penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, membangun sistem data satu pintu serta mempercepat pembasahan lahan gambut.
Selain itu, pemerintah diminta menindak tegas perusahaan yang terbukti lalai maupun melakukan pembakaran lahan.
Massa juga mendesak pencabutan izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan yang terbukti melanggar serta meminta pemerintah membuka data mengenai areal terbakar yang berada di dalam wilayah konsesi perusahaan.
Tidak hanya penindakan, Aliansi Rakyat Jambi Marah meminta Pemprov Jambi melakukan langkah pencegahan agar karhutla tidak kembali terjadi.
Mereka memberikan waktu 5 x 24 jam kepada Pemprov Jambi untuk membebaskan Jambi dari kabut asap.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, massa meminta Gubernur Jambi mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi karhutla dan kabut asap di daerah tersebut.
Hingga berita ini ditulis, massa masih bertahan di depan Kantor Gubernur Jambi. Situasi di lokasi berada dalam pengamanan aparat kepolisian.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Penikaman di Penyengat Rendah, Satu Orang Tewas, Pelaku Diburu Polisi
DETAIL.ID, Jambi — Peristiwa penikaman terjadi di RT 01, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Selasa 5 Oktober 2026. Seorang pria tewas setelah ditusuk menggunakan senjata tajam jenis badik.
Kanit Reskrim Polsek Telanaipura Ipda Zulhadi mengatakan, sebelum penikaman terjadi, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi yang sama.
Cekcok tersebut sempat dilerai warga. Namun, pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan kembali sekitar pukul 15.00 WIB.
”Di TKP yang sama, tapi bisa dilerai oleh masyarakat,” kata Zulhadi.
Saat kembali ke lokasi, pelaku bertemu dengan korban. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengejar korban hingga menusuknya.
”Dan saat itu ketemu, barulah pelaku mengeluarkan sebilah pisau atau senjata tajam jenis badik, dan mengejar hingga menusuk,” ujarnya.
Korban mengalami sejumlah luka tusukan, di antaranya pada bagian dada dan perut. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit.
Namun, nyawanya tidak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16.00 WIB.
Lurah Penyengat Rendah M Haikal Fahlevi Rawi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga.
”Korban sudah dimakamkan. Kalau pelaku saya koordinasi dengan Polsek, sedang pengejaran, dalam status buron,” kata Haikal.
Menurut Haikal, pelaku sehari-hari dipanggil Mancek berusia sekitar 40 tahun dan merupakan warga Pasir Panjang, Kota Jambi.
Sementara itu, polisi masih mendalami motif penikaman. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, cekcok antara korban dan pelaku diduga berkaitan dengan persoalan utang piutang.
”Adapun motifnya, kata dia, dari keterangan para saksi, kejadian itu dilandasi adanya hutang piutang, namun belum diketahui siapa yang berutang,” ujar Zulhadi.
Polisi kini melakukan pencarian terhadap pelaku. Pengejaran dilakukan Polsek Telanaipura bersama Tim Resmob Polresta Jambi.
Zulhadi mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku agar segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian.
Dalam penanganan kasus tersebut, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang sekitar 15 sentimeter.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Dies Natalis ke-38, GMKI Cabang Jambi Soroti Persoalan Karhutla dan Efektivitas Penegakan Regulasi
DETAIL.ID, Jambi — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jambi memperingati Dies Natalis ke-38 dengan mengangkat refleksi perjalanan organisasi sekaligus menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di Provinsi Jambi.
Peringatan Dies Natalis tersebut menjadi momentum bagi GMKI Cabang Jambi untuk menegaskan kembali peran organisasi sebagai wadah pembinaan, pelatihan dan pengabdian bagi kader muda Kristen, sekaligus sebagai bagian dari elemen masyarakat yang ikut merespons berbagai persoalan sosial dan lingkungan.
Dalam momentum tersebut, Ketua GMKI Cabang Jambi (Yoren Dame Sianturi, S.P) menilai perjalanan 38 tahun organisasi tidak hanya berkaitan dengan sejarah kelembagaan, tetapi juga membawa tanggung jawab sejarah bagi kader untuk melanjutkan proses kaderisasi, pengabdian dan pelayanan di tengah gereja, perguruan tinggi dan masyarakat.
GMKI Cabang Jambi juga mendorong adanya perbaikan dalam kerja internal organisasi, terutama dalam hal komando, koordinasi, moral, etika, spiritualitas, sportivitas dan kerja sama antar kader.
Organisasi tersebut menilai GMKI perlu kembali memperkuat hakikatnya sebagai ruang pelayanan dan diskusi, terutama di tengah meningkatnya individualisme dan tantangan kaderisasi generasi muda.
Dalam pidatonya, Ketua GMKI Cabang Jambi menegaskan bahwa “peringatan Dies Natalis ke-38 tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan dan GMKI harus hadir dan menjadi ruang pertanggungjawaban sejarah menjawab setiap tantangan yang ada dalam internal maupun medan layan GMKI,”
Soroti Karhutla di Jambi
Selain refleksi internal organisasi, persoalan lingkungan menjadi salah satu isu utama yang disoroti. Ketua GMKI Cabang Jambi secara khusus menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dinilai masih menjadi persoalan berulang di Provinsi Jambi.
Beliau menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen untuk melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla, mulai dari regulasi, satuan tugas, perangkat pemerintah, aparat penegak hukum hingga teknologi pemantauan titik panas.
Di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2016.
Atas kondisi tersebut, GMKI Cabang Jambi mempertanyakan efektivitas pelaksanaan berbagai regulasi dan instrumen yang telah tersedia.
”Masalah kita bukan kekurangan regulasi. Masalah kita adalah bagaimana memastikan regulasi itu bekerja,” katanya.
Beliau menilai keberhasilan penanganan Karhutla tidak cukup hanya diukur dari jumlah rapat, posko, personel maupun operasi pemadaman yang dilakukan pemerintah.
Menurut organisasi tersebut, indikator utama keberhasilan seharusnya terlihat dari kemampuan mencegah kebakaran, menurunkan luas lahan terbakar, mengendalikan lokasi yang berulang terbakar serta memastikan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap wilayah terdampak menjalankan kewajibannya.
Soroti Titik Panas dan Lahan Terbakar
Dalam pidato tersebut Ketua GMKI Cabang Jambi juga menyampaikan sejumlah data terkait Karhutla di Provinsi Jambi. Data pemerintah yang dikutip dalam pidato menyebutkan hingga 29 Agustus 2026 terdapat 5.102 hotspot, 531 kejadian Karhutla dan luas lahan terbakar mencapai 1.776,56 hektare. Dan data terbaru menunjukkan pada 4 Oktober 2026 terdapat 33 hotspot, kualitas udara berada dalam kategori berbahaya dan tidak sehat dengan luasan lahan terbakar mencapai 36.785 hektare.
Beliau menilai angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan Karhutla masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dari sisi pencegahan dan pengawasan.
”Ketika sebuah persoalan berulang selama bertahun-tahun, sementara instrumen hukumnya sudah tersedia, maka pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi sah untuk diajukan,” ujarnya.
Pertanyakan Pengawasan di Wilayah Konsesi
GMKI Cabang Jambi juga menyoroti kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan.
Mengutip analisis KKI Warsi, GMKI menyebut sekitar 6.798 hektare lahan terbakar di Jambi sejak Juli 2024, dengan sekitar 3.926 hektare di antaranya berada di dalam areal konsesi perusahaan.
GMKI menegaskan bahwa keberadaan hotspot atau kebakaran di wilayah konsesi tidak serta-merta membuktikan perusahaan melakukan pembakaran.
Namun, kondisi tersebut dinilai tetap perlu menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan sistem pencegahan, patroli, deteksi dini serta sarana dan prasarana pemadaman telah dijalankan sesuai kewajiban. GMKI juga mengutip pemantauan WALHI Jambi pada Juli 2025 yang mencatat 578 hotspot. Dari jumlah tersebut, 114 hotspot disebut berada di kawasan konsesi 33 perusahaan perkebunan dan 66 hotspot berada di konsesi PBPH delapan perusahaan.
Sejumlah perusahaan juga disebut dalam data tersebut, antara lain PT Wira Karya Sakti dengan 33 hotspot, PT Bahari Gembira Ria sebanyak 21 hotspot, PT Muaro Kahuripan Indonesia sebanyak 17 hotspot, PT Ari Kirana Lestari sebanyak 11 hotspot, PT Dharma Tanjung Sawita sebanyak delapan hotspot dan PT Tujuh Kaki Dian sebanyak 7 hotspot.
GMKI kembali menegaskan bahwa data hotspot bukan merupakan putusan pengadilan dan tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bukti bahwa perusahaan melakukan pembakaran.
Karena itu, menurut Ketua GMKI, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan berdasarkan data serta proses hukum yang berlaku.
”Kalau benar terjadi pelanggaran, tindak. Kalau tidak terbukti, jelaskan. Kalau perusahaan sudah memenuhi kewajiban, tunjukkan datanya,” katanya.
Dorong Penegakan Hukum yang Konsisten
GMKI juga menyinggung perkara PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATGA) di Tanjung Jabung Timur. Dalam perkara tersebut, perusahaan dihukum membayar sekitar Rp590,5 miliar terkait kebakaran di areal konsesinya.
GMKI menilai perkara tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum sebenarnya dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi ketika unsur pelanggaran dan tanggung jawabnya terbukti melalui proses hukum. Karena itu, GMKI mendorong agar mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten, terutama terhadap wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Beliau juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap kerja pemerintah. Menurut organisasi tersebut, kritik merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penggunaan kewenangan pemerintah.
”Ketika pemerintah memiliki kewenangan, maka masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan tersebut,” ujarnya.
GMKI Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan
Pada momentum Dies Natalis ke-38, GMKI Cabang Jambi mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap Karhutla.
GMKI Cabang Jambi meminta agar setiap pihak yang memperoleh izin untuk mengelola hutan dan lahan menjalankan tanggung jawabnya serta dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar ketentuan.Selain penindakan, pemerintah juga didorong melakukan pemulihan lahan yang terbakar agar fungsi ekologis kawasan dapat dikembalikan seperti sedia kala.
”Masyarakat Jambi hari ini tidak membutuhkan lebih banyak janji untuk memadamkan asap. Masyarakat Jambi membutuhkan sistem yang mampu mencegah asap itu datang kembali,” katanya.
Beliau juga menegaskan bahwa persoalan lingkungan merupakan bagian dari medan pengabdian organisasi. Karena itu, kader GMKI didorong tidak hanya aktif dalam ruang internal organisasi, tetapi juga mampu membaca realitas sosial, menyuarakan kegelisahan masyarakat dan terlibat dalam penyelesaian persoalan publik. (*)



