Connect with us
Advertisement

DAERAH

Nah! 28 Perusahaan di Jambi Dapat “Cap” Proper Merah dari KLHK, Terbanyak di Muarojambi

DETAIL.ID

Published

on

Kantor KLHK. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 28 perusahaan di Provinsi Jambi dapat cap peringkat merah atas penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 546 tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 13 Mei 2024.

Sebanyak 16 perusahaan di wilayah Provinsi Jambi dicap mendapat cap peringkat merah kategori peserta Proper (Public Disclosure Program for Environmental Compliance) tahun pertama. Adapun sektor perkebunan sawit tampil mendominasi.

Kemudian juga terdapat 12 perusahaan untuk kategori Proper lebih dari 1 tahun, pada Proper merah kategori ini cakupan unit usahanya tampak bervariasi mulai sub sektor usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit, pertambangan, pertambangan dan penggalian, hingga karet.

Selain 28 perusahaan yang dapat Proper merah itu, Kepmen LHK Nomor 546 tahun 2024 juga mencantumkan sejumlah perusahaan dengan status peringkat ditangguhkan.

Tak ketinggalan, di Provinsi Jambi 2 perusahaan perkebunan sawit masuk kedalam daftar itu yakni PT Kaswari Unggul – Estate yang terletak di Kabupaten Tanjungjabung Timur dan PT Eraksakti Wiraforestama – PKS 1 di Kabupaten Muarojambi.

Dari 28 perusahaan yang dapat cap Proper merah itu, secara umum perusahaan di Kabupaten Muarojambi jadi yang terbanyak masuk ke dalam daftar Proper Merah KLHK.

Kalau dihitung berdasarkan Kepmen LHK Nomor 546 tahun 2024 itu, total ada 17 perusahaan yang masuk catatan KLHK sebagai perusahaan dengan pengelolaan lingkungan yang tak beres.

Sementara itu Kadis LH Muarojambi, Evi Sahrul ketika dikonfirmasi mengaku belum baca sepenuhnya Kepmen LHK Nomor 546 tahun 2024 itu. Namun dia menjelaskan bahwa Proper merupakan penilaian atas izin yang diterbitkan oleh Kabupaten atau Provinsi yang bersifat pembinaan dari KLHK. Untuk tindak lanjutnya pun berada pada ranah KLHK.

“Kalau kewenangan pull-nya di mereka (KLHK) tindak lanjutnya pun di mereka juga,” kata Evi Sahrul.

Lalu bagaimana monitoring dari DLH Muarojambi terhadap perusahaan-perusahaan yang berdiri di wilayahnya atas pengelolaan lingkungan hidup? Soal ini Kadis LH Muarojambi itu mengaku dirinya belum sepenuhnya mengecek data 17 perusahaan yang tercatat dalam Kepmen KLHK tersebut.

“Saya belum cek data yang 17 perusahaan itu nanti saya konfir dengan data pengawasan rutin yang kami lakukan,” katanya.

Menurutnya konsep pengawasan yang melekat pada OPD yang dia pimpin berbeda dengan Proper KLHK, dimana Proper KLHK dinilai bersifat pembinaan, dari pembinaan tersebut kemudian terdapat hal-hal yang harus diperbaiki oleh perusahaan. Sementara pengawasan yang dari DLH Kabupaten mengarah pada penegakan hukum lingkungan.

Namun perusahaan juga dapat ditarik ke persoalan hukum tatkala memperoleh Proper merah melebihi ketentuan. Ujung-ujungnya juga selalu ada sanksi hukum atas ketidakpatutan atas setiap komponen dalam kebijakan pemerintah.

“Biasanya 2 atau 3 kali kalau sudah warna merah mereka limpahkan ke penegak hukum lingkungan. Dari penegak hukum biasanya bersurat ke kami mempertanyakan apakah kabupaten sudah melakukan pengawasan terkait Proper ini atau belum? Tindak lanjutnya apa?” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement Advertisement

DAERAH

LMP Tanjungjabung Timur Desak Ranperda BUMD Dibatalkan, Soroti Dugaan Kerugian Negara

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL ID, Tanjungjabung Timur – Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Tanjungjabung Timur Sudirman, mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibatalkan. Ia menilai keberadaan BUMD di daerah tersebut justru menimbulkan banyak masalah dan potensi kerugian negara.

“BUMD PT Bumi Samudra Perkasa banyak masalah di dalamnya. Ada kerugian negara sejak berdiri, dan itu harus diaudit,” kata Sudirman pada Senin, 13 Oktober 2025.

Menurutnya, kondisi BUMD tersebut sudah menjadi rahasia umum. Selain dugaan kerugian hingga miliaran rupiah, Sudirman juga menyebut kantor perusahaan itu sering tertutup dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

“Utang BUMD Tanjab Timur dengan pihak ketiga seperti PT PDPDE Gas, PT Enviromate Technology Internasional (ETI), dan PT Lineli Altura Asia (LAA) mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Apakah ini sudah dibayar? DPRD jangan langsung membuat Ranperda, telusuri dulu persoalan ini,” ujarnya.

Sudirman menegaskan, DPRD Tanjab Timur harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap BUMD tersebut. Ia meminta agar lembaga berwenang dilibatkan untuk melakukan audit secara transparan.

“DPRD harus kroscek, kalau perlu minta audit resmi. Ini uang negara, harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk duduk bersama membahas permasalahan BUMD Tanjab Timur agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar di kemudian hari.

“Ayo kita duduk bersama, DPRD, pemerintah, dan pihak terkait. Kita bahas secara terbuka persoalan BUMD ini, karena ada dugaan kerugian negara di sana,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

DAERAH

M Shadiq Pasadigoe Serap Aspirasi dan Berikan Bantuan Perbaikan Tempat Penjualan Ikan di Muaro Padang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M, kembali turun langsung ke tengah masyarakat dalam agenda reses dan penyerapan aspirasi masyarakat pesisir di kawasan Muara Padang, baru baru. Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan bantuan untuk perbaikan tempat los perdagangan ikan, sebagai bentuk kepedulian terhadap nelayan dan pedagang ikan setempat.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh para tokoh masyarakat dan pedagang ikan Muara Padang, yang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian nyata M. Shadiq Pasadigoe terhadap kebutuhan masyarakat kecil.

Dalam sambutannya, M. Shadiq Pasadigoe menegaskan bahwa perjuangan membela hak-hak nelayan dan pedagang ikan merupakan bagian dari tugas konstitusional dan amanat Partai NasDem dalam menjalankan gerakan restorasi Indonesia.

“Kita tidak boleh membiarkan para nelayan dan pedagang kecil berjuang sendiri. Negara harus hadir. Bantuan ini bentuk kecil dari upaya kita memperjuangkan hak-hak mereka, agar kehidupan ekonomi pesisir lebih kuat dan sejahtera,” kata Shadiq.

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI, M. Shadiq juga menyampaikan bahwa berbagai regulasi dan program yang sedang diperjuangkan di parlemen berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan, perlindungan nelayan, dan pemberdayaan UMKM sektor perikanan.

Ia menambahkan, gerakan restorasi yang diusung Partai NasDem bukan hanya slogan politik, tetapi merupakan ikhtiar nyata membangun kembali semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan, sebagaimana nilai-nilai luhur bangsa dan filosofi Minangkabau.

“Bak pituah Minang, anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan. Artinya, kita semua punya tanggung jawab moral untuk saling menjaga dan memperkuat sesama,” ujar Shadiq menutup sambutannya.

Dengan adanya dukungan dari wakil rakyat seperti M. Shadiq Pasadigoe, masyarakat Muara Padang berharap agar kawasan perdagangan ikan dapat kembali berfungsi dengan baik, menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan bagi nelayan dan pedagang setempat.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Lokakarya Berbasis Cinta di MTsN 10 Tanah Datar, Wujudkan Generasi Emas

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tanah Datar – MTsN 10 Tanah Datar menggelar kegiatan Lokakarya Implementasi Kurikulum Cinta (KBC) dengan tema “Implementasi Kurikulum Cinta (KBC) bagi Pendidik serta Meningkatkan Kompetensi Guru Memahami Pembelajaran Mendalam di MTsN 10 Tanah Datar.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 8 Oktober 2025, bertempat di Aula MTsN 10 Tanah Datar. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Amril, Dalam sambutannya, Ia menyampaikan pentingnya inovasi dan pembaruan dalam dunia pendidikan, terutama dalam penerapan kurikulum yang menumbuhkan nilai cinta dan karakter positif di lingkungan madrasah.

Sebagai narasumber utama, Dr. Rika Maria, M.A. memaparkan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran mendalam yang relevan dengan implementasi Kurikulum Cinta (KBC). Rika Maria menekankan bahwa guru berperan penting dalam menghadirkan proses belajar yang bermakna, menyenangkan, serta berpusat pada peserta didik.

Lokakarya ini dihadiri oleh seluruh pendidik MTsN 10 Tanah Datar yang tampak antusias mengikuti setiap sesi. Melalui kegiatan ini, diharapkan para guru semakin memahami konsep pembelajaran mendalam dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai cinta, empati, serta tanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah.

Kegiatan berjalan lancar dan penuh semangat. MTsN 10 Tanah Datar berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pendidik agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter sesuai dengan semangat Kurikulum Cinta (KBC).

Reporter: Diona

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs