DAERAH
Walau Dapat Opini WTP 12 Kali Beruntun, RSUD Mattaher Masih Saja Jadi Temuan
DETAIL.ID, Jambi – Walau mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setidaknya ada 3 masalah yang disoroti BPK saat menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Senin, 24 Juni 2024.
Di antaranya utang belanja berlarut pada RSUD Raden Mattaher, kekurangan volume pada 2 proyek jalan, irigasi dan jaringan di Dinas PUPR, hingga prosedur pengawasan dan pengendalian data penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang, usai paripurna penyerahan LHP kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi bilang bahwa pemeriksaan yang dilakukan pihaknya diwajibkan oleh Undang Undang dengan tujuan untuk menilai kewajaran penyanjian laporan keuangan.
“Penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023, dan hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Paula Henry Simatupang.
Dalam laporan hasil pemeriksaan yang baru diserahkan kepada Pemprov Jambi tersebut, Kalan BPK RI Provinsi Jambi itu menjelaskan laporan didasarkan pada 4 hal meliputi, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntasi pemerintah.
“Itu yang pertama, yang kedua adalah bagaimana laporan keuangan itu cukup disajikan secara pengungkapannya. Dan yang ketiga, apakah penyusunan laporan sudah memperhatikan efektifitas sistem pengendalian internal dan yang terakhir adalah terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Simatupang.
Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan LHP TA 2023 terhadap masing-masing pemerintah daerah lingkup Provinsi Jambi mulai dari kabupaten/kota hingga teranyar Pemerintah Provinsi Jambi sendiri.
“Semuanya WTP. Kalau tahun lalu kan ada 11 yang WTP 1 WDP (Wajar Dengan Pengecualian),” katanya.
Paula Henry Simatupang pun menekankan bahwa Undang Undang mewajibkan bagi setiap pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Adapun tindak lanjutnya harus disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari usai LHP diserahkan.
Ada sanksi administratif menanti bagi pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Namun soal ini Kepala Perwakilan BPK tersebut bilang masalah sanksi yang akan dikenakan pada perjabat bersangkutan berada pada ranah pimpinannya.
“Kita hanya mendorong. Kalau di dalam Undang Undang BPK itu melakukan pemantauan atas tindak lanjutnya. Yang menindaklanjuti itu adalah DPRD sesuai dengan kewenangannya dan pimpinan instansi,” katanya.
Karena, lanjut dia, BPK yang memberikan rekomendasi, BPK pula yang memantau apakah rekomendasi itu dilaksanakan.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dikonfirmasi, mengapresiasi predikat Opini WTP yang berhasil diraih oleh Pemprov Jambi selama 12 kali berturut-turut ini. Namun dia menyayangkan adanya temuan-temuan berulang dalam pemeriksaan BPK.
Ketua DPRD Provinsi Jambi itu pun berharap agar Pemprov Jambi segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dan juga melakukan evaluasi.
“Kuncinya kesadaran kolektif seluruh stake holder yang ada di Jambi baik pemerintahan kemudian pihak ketiga. Artinya kualitas daripada kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan harus betul-betul sesuai spesifikasi yang ada,” kata Edi Purwanto.
Disinggung wartawan soal temuan pada RSUD Raden Mattaher, Ketua DPRD Provinsi Jambi itu menilai bahwa RSUD Raden Mattaher masih punya masalah yang sama dengan sebelum-sebelumnya yakni pelayanan dan kualitas pekerjaan yang berujung pada temuan BPK.
Dia pun lagi-lagi menekankan pentingnya evaluasi oleh Pemrov Jambi agar masalah ini tak terus berkelanjutan. Kata Edi, kalau mungkin ini evaluasi dilakukan ia yakin ke depan bisa diperbaiki.
“Kan udah tahu nih, setiap tahun temuannya ini. Ya masak berulang terus,” katanya.
Sementara itu kalau berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK dari tahun 2002 hingga Desember 2023. Pemprov Jambi masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 75%.
Nilai kesesuaian terhadap rekomendasi BPK pada Pemprov Jambi masih berada diangka 69%. Kalau dilihat dari tahun 2020 hingga Desember 2023, angkanya lebih kecil lagi dimana tingkat kesesuaian di provinsi ini hanya mencapai 43,36%.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Shuttle Bus Gratis Bandara Notohadinegoro Jalan Lagi, Pemkab Jember Sambungkan Kota dan Bandara
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali mengoperasikan shuttle bus gratis dari dan menuju Bandara Notohadinegoro sebagai layanan transportasi publik untuk penumpang pesawat, Kamis, 5 Februari 2026.
Layanan tersebut menghubungkan pusat kota dengan bandara dan mengikuti jadwal penerbangan yang beroperasi di Bandara Notohadinegoro.
Pemerintah daerah menjalankan layanan ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk memudahkan mobilitas masyarakat tanpa biaya.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menjelaskan shuttle bus gratis tersebut beroperasi menyesuaikan jadwal penerbangan.
“Shuttle bus ini kami operasikan kembali mengikuti jadwal penerbangan yang ada di Bandara Notohadinegoro. Layanan ini gratis dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan untuk mempermudah masyarakat,” ujar Gatot.
Untuk rute menuju bandara, shuttle bus berangkat dari Terminal Tawangalun, melintasi Stasiun Jember, lalu menuju Bandara Notohadinegoro.
Sementara rute dari bandara menuju kota melewati kawasan Tegal Besar, Alun-alun Jember (Halte Pendopo), Stasiun Jember, dan kembali ke Terminal Tawangalun.
Penumpang yang tinggal di sepanjang lintasan, seperti kawasan Gajah Mada, Sultan Agung, hingga Trunojoyo, dapat turun di titik yang dilalui armada.
Gatot Triyono menyebut, jadwal keberangkatan dari kota menuju bandara pada Senin, Rabu, dan Jumat berlangsung pukul 10.00 WIB.
Sementara pada Selasa dan Kamis, keberangkatan dimulai pukul 11.00 WIB.
Untuk rute dari bandara menuju kota, shuttle bus berangkat menyesuaikan waktu kedatangan pesawat yang umumnya tiba sekitar pukul 14.00 WIB.
“Kami menyiapkan armada dengan kapasitas 25 penumpang. Saat ini, penggunaan dari arah bandara menuju kota memang lebih tinggi karena jadwal kedatangan pesawat lebih pasti,” ucap Gatot.
Data operasional awal 2026 mencatat rata-rata manifest penumpang penerbangan mencapai sekitar 50 orang dari Jakarta dan 24 orang dari Jember.
Dari jumlah tersebut, sekitar 10 hingga 15 penumpang setiap hari rutin memanfaatkan shuttle bus gratis.
Layanan ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Warga Kecamatan Jenggawah, Seger Haryono, mengaku terbantu dengan keberadaan shuttle bus gratis tersebut.
“Layanan ini sangat meringankan masyarakat, terutama bagi penumpang yang baru tiba di Jember. Daripada harus mencari jemputan atau transportasi lain, shuttle bus ini jauh lebih praktis dan tidak mengeluarkan biaya,” ujar Seger.
Reporter: Dyah Kusuma
DETAIL.ID, Jember — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember bersama Tim Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang menertibkan pemasangan kabel fiber optic (FO) ilegal yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah kota Jember pada Kamis, 5 Februari 2026.
Kepala Dishub Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menyatakan pemasangan kabel tersebut tidak mengantongi izin dan menghambat operasional perawatan infrastruktur jalan milik Pemerintah Kabupaten Jember.
“Keberadaan kabel tersebut ilegal dan tidak ada izin. Ini sangat mengganggu kami saat melaksanakan perawatan,” ujar Gatot.
Gatot menguraikan, gesekan antara kabel FO dan kabel milik Pemkab Jember sering memicu gangguan teknis saat petugas melaksanakan pekerjaan di lapangan.
Melalui penertiban ini, Dishub menargetkan kondisi kota Jember lebih tertata dan rapi.
Tim gabungan yang terdiri dari Dishub, Bakesbangpol, Satpol PP, dan Bapenda melaksanakan operasi dengan kekuatan sekitar 30 personel.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberikan arahan langsung kepada tim untuk menjalankan penertiban tersebut.
Pada hari pertama kegiatan, tim lapangan menindak lima titik pemasangan kabel FO ilegal di wilayah kota Jember.
Gatot belum menyebutkan jumlah penyedia layanan telekomunikasi yang terdampak penertiban.
Dishub memilih langkah penindakan langsung tanpa sanksi administratif.
Tim memotong dan menyita kabel FO ilegal untuk diamankan di kantor Dishub.
“Kami hanya memotong kabel dan menyita kabel-kabel tersebut di Dinas Perhubungan,” katanya.
Gatot menegaskan, Dishub mendasarkan langkah ini pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2019 yang melarang pemasangan utilitas yang mengganggu operasional perlengkapan fasilitas jalan.
Ia menyampaikan, tiang PJU tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana utilitas kabel telekomunikasi selama penyedia layanan mengantongi izin resmi dan menjaga fungsi utama fasilitas jalan.
“Semua harus berizin dan tidak mengganggu operasional kami,” ujarnya.
Dishub Jember mengajak seluruh penyedia layanan telekomunikasi dan masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan pemasangan kabel.
“Tim lapangan akan melanjutkan penertiban secara bertahap dari wilayah kota menuju wilayah lain di Kabupaten Jember,” tuturnya.
Reporter: Zainul Hasan
DETAIL.ID, Jakarta – Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan penonaktifan sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berlaku sejak 1 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, Rabu, 4 Februari 2026.
Rizzky menyebutkan penyesuaian tersebut dilakukan melalui pembaruan data PBI JK oleh Kementerian Sosial, dengan skema penggantian peserta lama yang dinonaktifkan dengan peserta baru, sehingga jumlah total peserta PBI JK tetap sama seperti bulan sebelumnya.
“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky.
Ia menguraikan tiga kriteria peserta PBI JK yang dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya, yakni peserta yang termasuk daftar penonaktifan Januari 2026, peserta yang berdasarkan verifikasi lapangan masuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin, serta peserta yang mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.
“Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan. Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky.
Rizzky juga menjelaskan sejumlah kanal untuk pengecekan status kepesertaan JKN, mulai dari layanan PANDAWA melalui WhatsApp, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, hingga kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Selain itu, peserta JKN yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit dapat menghubungi petugas BPJS SATU atau Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang tersedia di rumah sakit.
“Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” tutur Rizzky.
Reporter: Zainul Hasan
Baru Dirazia, PETI di Padang Kelapo Kata Warga Sudah Operasi Lagi, Kapolres Bilang Bakal Ditindaklanjuti
Shuttle Bus Gratis Bandara Notohadinegoro Jalan Lagi, Pemkab Jember Sambungkan Kota dan Bandara
Tersangka Korupsi DAK SMK Kembali Diperiksa Polisi
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
