DETAIL.ID, Natuna, – Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat (BP2KNB), H. Mustamin yang juga anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, kembali menegaskan harapannya agar moratorium pemekaran daerah segera dicabut. Fokus utamanya adalah pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat, Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, serta Provinsi Kepulauan Natuna-Anambas.
H. Mustamin secara langsung menitipkan usulan ini kepada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang merupakan kader Partai Golkar. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi untuk pembentukan kedua daerah otonomi baru (DOB) ini telah terpenuhi sejak 2014.
“Kami titipkan kepada Bang Doli untuk mendorong realisasi pembentukan DOB ini. Semua dokumen, mulai dari tahap RUU hingga Surat Presiden, sudah lengkap. Kami berharap moratorium pemekaran bisa segera dicabut,” ujar Mustamin saat dihubungi pada Senin, 16 Desember 2024.
ArtikelTerkait
Selain itu, Mustamin menekankan bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Natuna-Anambas adalah langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan yang memiliki potensi besar.
Menurutnya, keberadaan provinsi baru ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
“Dukungan untuk pencabutan moratorium semakin kuat. Dengan sinergi berbagai pihak, terutama DPR RI dan pemerintah pusat, saya yakin proses pemekaran ini bisa segera direalisasikan,” kata Mustamin.
Ia juga menegaskan bahwa pembentukan DOB bukan hanya untuk kemajuan Natuna dan Anambas, tetapi juga untuk memperkuat posisi strategis kawasan perbatasan Indonesia, baik dari segi pembangunan maupun pertahanan.
Potensi Besar Natuna dan Anambas
Mustamin menjelaskan bahwa baik Natuna Barat maupun Natuna Selatan memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal. Pemekaran wilayah dinilai akan membuka peluang baru dalam pengelolaan sumber daya alam, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
Desakan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan pembentukan DOB sebagai jawaban atas tantangan dan kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Ini adalah harapan besar masyarakat, dan kami akan terus mengawal proses ini hingga terwujud,” tuturnya.
Reporter: Saipul Bahari
