Connect with us

DAERAH

Sukses di 2024, OJK Kembali Ajak BPS Lakukan Ini

DETAIL.ID

Published

on

OJK dan BPS bakal bergandengan tangan dalam menjalankan SNLK 2025. (ist)

DETAIL.ID, Jakarta – Setelah sukses di tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menggelar kembali survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang digelar di semua provinsi.

“Untuk itu OJK kembali mengajak pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bekerjasama melaksanakan SNLK 2025 seperti tahun sebelumnya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Dalam keterangan resmi yang diterima media pada Selasa, 11 Februari 2025, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa proses persiapan, pendataan, hingga penghitungan hasil SNLIK Tahun 2025 diharapkan dapat lebih terjaga kualitas dan akurasinya.

“Dengan demikian indeks yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terkini,” tutur Friderica Widyasari Dewi lebih lanjut.

Diketahui kalau Friderica Widyasari Dewi sendiri beberapa waktu lalu bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti hadir dalam pemantauan (witnessing) pelaksanaan SNLIK Tahun 2025 di Kelurahan Pegangsaan 2, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut, Friderica menyampaikan bahwa substansi pelaksanaan SNLIK yang dilakukan bersama BPS mengukur lima hal yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

“Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), terdapat kewajiban untuk pelaku usaha jasa keuangan melakukan kegiatan edukasi dan literasi,” kata dia.

“Selanjutnya dari hasil survei dapat mengevaluasi apakah OJK bersama dengan PUJK sudah efektif dan sesuai target efektivitas dari program OJK,” kata Friderica menambahkan.

Friderica juga menyampaikan sesuai studi yang dilakukan oleh OECD menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan di suatu negara berhubungan positif dengan tingkat kesejahteraan.

“Makanya kita terus mendorong supaya masyarakat well literate, tidak cuma terliterasi tapi juga menggunakan produk-produk jasa keuangan,” kata Friderica.

Sementara itu, Amalia juga menyampaikan harapannya terhadap pelaksanaan SNLIK Tahun 2025.

“Terima kasih kepada OJK atas kerja samanya yang luar biasa karena ini tentunya kami senang bisa memberikan dukungan yang pastinya hasil SNLIK ini akan dimanfaatkan untuk kebijakan yang lebih baik ke depan oleh OJK.” ujar Amalia.

Dalam prosesnya, witnessing SNLIK bertujuan untuk memastikan pendataan survei dilakukan dengan baik dan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL).

Witnessing juga dilakukan oleh Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat di masing-masing wilayah provinsi guna menjaga kualitas proses pendataan SNLIK Tahun 2025.

Pendataan SNLIK 2025 ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari hingga 11 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota, 8 wilayah KOJK, dengan jumlah Blok Sensus (BS) sebanyak 1.080.

Pendataan lapangan dilakukan oleh 375 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 121 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Masing-masing PPL dimaksud bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah BS yang didampingi PML.

Hasil dari SNLIK Tahun 2025 ini akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2024. Menunjuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diatur mengenai target inklusi keuangan Indonesia yang harus mencapai 90 persen pada 2024.

Hal ini kemudian yang menjadi latar belakang OJK melakukan SNLIK Tahun 2025 untuk mengetahui capaian target berdasarkan Perpres tersebut.

Guna mencapai target dimaksud, OJK secara masif melakukan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan asosiasi.

Selain itu, OJK bersama dengan Pemerintah Daerah juga menyusun dan mengimplementasi program inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Keseluruhan rangkaian program ini bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang terliterasi, teredukasi, dan juga terlindungi.

Reporter: Heno

DAERAH

Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang Tanam 80 Pohon di Puncak Gagoan, Wujudkan Pembelajaran Ekologi dan Sinergi dengan Masyarakat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Solok – Sebanyak 80 santri dari Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang tergabung dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW) melakukan penanaman pohon secara massal di Kawasan Puncak Gagoan, Kecamatan Solok, Sumatera Barat pada Minggu, 17/ Agustus 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Penghela (DP) dan Dewan Kerabat (DK) HW, Badan Pembina Pesantren, serta Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan RI dan implementasi kurikulum ekologi pesantren.
Sebanyak 80 pohon, terdiri dari durian dan pinang, diserahkan secara simbolis oleh perwakilan pesantren kepada Wali Jorong Baru, Koto Baru Tambak, Muhammad Hanafi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi santri tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam sekaligus menguatkan kontribusi nyata lembaga pendidikan dalam isu lingkungan, sebelum ditanam di lahan yang rawan erosi tersebut.

“Ini adalah bentuk link and match antara teori ekologi dalam kurikulum pesantren dengan aksi di lapangan. Pohon durian dan pinang dipilih karena nilai ekologis dan ekonomisnya untuk masyarakat,” ujar Mudir Pesantren Kauman, Dr. Derliana, M.A.

Wali Jorong Baru, Muhammad Hanafi, menyambut positif inisiatif ini, ia mengungkapkan, “Kami sangat berterima kasih kepada Pesantren Kauman Muhammadiyah dan para santri. Penanaman pohon ini tidak hanya mencegah longsor, tetapi juga bisa menjadi sumber penghidupan warga kedepannya. Semoga kerja sama seperti ini bisa berlanjut dengan program lainnya, seperti edukasi pengolahan hasil hutan.”

Hanafi juga berharap kegiatan ini memotivasi pemuda setempat untuk turut aktif menjaga lingkungan.

Dr. Bakhtiar, Ketua PWM Sumbar dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi Muhammadiyah untuk pembangunan berkelanjutan.

“Pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga generasi yang peka terhadap lingkungan,” katanya.

Kegiatan penanaman 80 pohon di Puncak Gagoan ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang dalam mengintegrasikan pembelajaran ekologi ke dalam kurikulum pendidikan. Kolaborasi dengan Badan Pembinaan Pendidikan (BPP) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat semakin memperkuat dampak positif dari aksi ini.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Gema Proklamasi di Puncak Gagoan, Pesantren Kauman Muhammadiyah Buktikan Komitmen Cinta Tanah Air

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang Panjang – Di antara hamparan hijau pepohonan dan udara sejuk yang menyelimuti Puncak Gagoan, Paninggahan, Kabupaten Solok, Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Upacara yang digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025 itu berlangsung khidmat, diikuti oleh seluruh unsur pimpinan pesantren, Badan Pembina Pesantren (BPP), serta Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat.

Sebanyak 80 santri yang tergabung dalam Dewan Penghela (DP) dan Dewan Kerabat (DK) Kepanduan Hizbul Wathan Pesantren Kauman turut memeriahkan upacara tersebut. Drs. Apris, M.M, Ketua Badan Pembina Pesantren Kauman yang juga Kwartir Pusat Gerakan kepanduan Hizbul Wathan, bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Dr. Derliana, M.A, Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, membacakan teks Proklamasi dengan penuh semangat kebangsaan.

Dalam wawancaranya, Dr. Derliana, M.A menyampaikan kebanggaannya atas semangat para santri yang turut memperingati hari bersejarah ini.

“Upacara ini bukan sekadar seremonial, tetapi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan karakter dan intelektualitas generasi muda, khususnya santri, sebagai penerus bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Drs. Apris, M.M menekankan pentingnya nilai-nilai kemandirian dan kebangsaan dalam pendidikan pesantren.

“Kami berharap para santri tidak hanya pandai mengaji, tetapi juga menjadi pemimpin yang berintegritas, mencintai tanah air, dan siap berkontribusi untuk kemajuan Indonesia,” tuturnya.

Upacara ditutup dengan taujih (wejangan) berkemajuan yang disampaikan oleh Dr. Bakhtiar, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat. Dalam pesannya, ia mendorong para santri untuk menjadi “generasi unggul yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, siap memimpin Indonesia di masa depan,” ujarnya.

Upacara di Puncak Gagoan ini menjadi simbol harmoni antara kecintaan pada alam, semangat kebangsaan, dan visi pendidikan pesantren yang berorientasi pada kemajuan. Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang kembali meneguhkan komitmennya dalam mencetak kader bangsa yang religius, cerdas, dan berjiwa patriotik.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032

DETAIL.ID

Published

on

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah (pakai topi merah) saat melepaskan peserta jalan sehat peringati HUT RI ke 80, Sabtu, 16 Agustus 2025. (ist)

DETAIL.ID, Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, membuka wacana untuk mengusulkan daerahnya bersama Provinsi Jambi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032.

Gagasan tersebut lahir setelah Mahyeldi melakukan pertemuan dengan Gubernur Jambi, Al Haris, beberapa waktu lalu. Menurut Mahyeldi, sinergi antarprovinsi dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat peremajaan fasilitas olahraga yang kini sudah mulai membutuhkan renovasi besar-besaran.

“Kemarin kita bicara dengan Gubernur Jambi, kita sama-sama menyadari sejumlah fasilitas olahraga di kedua daerah memang sudah perlu direnovasi agar tetap layak. Anggaran daerah terbatas, karena itu salah satu cara untuk mempercepat perbaikan adalah dengan mengajukan diri sebagai calon tuan rumah PON, dengan harapan ada dukungan APBN untuk pembiayaan peremajaan,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Mahyeldi menegaskan, hingga saat ini usulan resmi ke KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memang belum disampaikan. Wacana tersebut masih dalam tahap kajian bersama antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Jambi.

“Kendati kita berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, tentu kita juga perlu menghitung dan mengkaji dukungan apa saja yang bisa disiapkan daerah sebagai pendamping,” katanya.

Rencana pengajuan sebagai tuan rumah bersama PON 2032 ini sekaligus menjadi momentum bagi Sumbar dan Jambi untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga, memperkuat kolaborasi antarwilayah, serta membuka peluang percepatan pembangunan sektor lain yang terkait dengan event olahraga berskala nasional.

Reporter: Diona

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs