DETAIL.ID, Batanghari – Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Hal ini menindaklanjuti nasib ijazah 664 murid dari 16 Sekolah Dasar (SD) dan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum ditandatangani sejak tahun 2016 hingga tahun 2019.
“Kita menunggu hasil konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari dan OPD terkait bersama Kemendikbud,” kata Sekretaris Daerah, Bakhtiar kepada detail, Selasa (11/2/2020).
ArtikelTerkait
Pemkab Batanghari tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah ketika ijazah 664 murid belum ditandatangani Plt Kepala Sekolah. Dinas PDK Batanghari sedang melakukan konsultasi bersama Komisi I. Hasil konsultasi akan segera dilaksanakan, mengingat pelaksanaan UNBK sebentar lagi.
“Setahu saya sebagian kepala sekolah ada yang dikeluarkan mandat oleh Bupati Batanghari, sisanya ada yang belum. Karena ada yang tidak memenuhi standar kepala sekolah, makan kemarin diperbaiki,” ujar Bakhtiar.
Pelantikan kepala sekolah pernah dilakukan pada 2019. Semestinya kepala sekolah definitif bisa menandatangani ijazah murid peninggalan Plt Kepala Sekolah sebelumnya. Ada sebagian kepala sekolah tidak memiliki kriteria standar kepala sekolah.
“Ada yang belum S1 dan belum memiliki kompetensi kepala sekolah serta calon kepala sekolah. Hampir semua kepala sekolah tidak memiliki ijazah calon kepala sekolah. Kita berupaya yang belum ini kita didik setelah dia melaksanakan tugas. Kalau kita menunggu, kapan kita harus punya kepala sekolah,” ucapnya.
Menurut Bakhtiar, hal terpenting dalam dunia pendidikan khususnya kepala sekolah adalah harus memenuhi standar dan juga golongan harus memenuhi standar.
Apakah benar ada dugaan Plt Kepala Sekolah menyerahkan uang kepada oknum pejabat Dinas PDK agar posisinya aman? Bakhtiar menjawab dugaan tersebut tidak benar.
“Rumor seperti itu silakan dibuktikan saja. Setahu saya kuping saya belum pernah dengar dan tidak pernah melihat soal itu,” ujar mantan Kepala Dinas Perkebunan Batanghari ini.
Bakhtiar mengimbau Kepala Dinas PDK Batanghari agar segera mencari solusi kepala sekolah belum definitif. Masalah syarat kompetensi harus dipenuhi. Kompetensi kepala sekolah akan dilakukan tahun 2020 dan tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan.
“Alokasi anggaran sudah kita serahkan. Tinggal lagi Dinas PDK Batanghari melaksanakan itu. Sekali lagi saya katakan, tidak semua kepala sekolah tidak diberikan mandat. Ada kepala sekolah yang diberikan mandat kepada Plt Kepala Sekolah. Saya tidak begitu hafal, karena dahulu banyak kepala sekolah kosong. Mungkin sisanya ini bermasalah, tinggal kita cari solusi,” ujarnya.
Reporter: Ardian Faisal
Discussion about this post