DETAIL.ID, Jakarta – DPP LSM Peduli Pemantau Anggaran Negara (Mappan), mendatangi Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Mei 2021. Kedatangan mereka terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyimpangan atas pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat diduga ada ketidaktransparanan terkait berapa ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi Pelabuhan Ujung Jabung di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi dari dana APBN Tahun 2013 Kementerian Perhubungan.
Di depan Gedung Kemenhub, Hadi Prabowo selaku Sekjen DPP LSM Mappan berorasi. Dalam orasi, dia menyampaikan adanya dugaan upaya kerja sama dan lobi-lobi antara rekanan dan Satker pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.
“Menurut informasi yang kami dapatkan sejak tahun 2013 hingga 2019 perusahaan pemenang tendernya selalu dikerjakan oleh orang yang sama. Hanya perusahaan konstruksinya saja yang berganti nama,” katanya dengan lugas.
Oleh karena itu, kata Hadi Prabowo, bila hal tersebut benar adanya, dapat diduga adanya unsur kesengajaan dari pihak Kemenhub, dan Dirjen Perhubungan Laut melalui Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang telah menganggarkan selama 6 tahun berturut-turut dengan anggaran yang mencapai Rp 235 miliar.
“Sungguh ironis, dana ratusan miliar hanya akan dijadikan ajang korupsi berjamaah. Jangan habiskan uang rakyat uang pembangunan yang tidak bermanfaat,” ujarnya.
Hadi Prabowo selaku warga Jambi mengaku sangat prihatin melihat kondisi pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang tak kunjung usai, dan meninggalkan segudang pertanyaan.
“Bayangkan sudah 6 tahun lebih pembangunannya belum selesai juga. Masih butuh berapa banyak lagi anggaran negara yang harus dialokasikan untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan butuh berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunannya?” tanyanya.
Discussion about this post