DETAIL.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menetapkan Vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu upaya penanggulangan wabah Covid-19. Hal ini tercantum dalam surat Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
Pelaksanaan vaksin yang digalakkan di seluruh penjuru daerah dengan segala macam caranya ternyata menimbulkan polemik tersendiri. Keputusan mewajibkan seluruh rakyat Indonesia menerima vaksinasi mengundang pro-krontra dari berbagai pihak.
Babe Aldo atau Ali Ridho bersama dengan Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) lainnya menyampaikan penentangannya soal paksaan vaksinasi terhadap rakyat. Dalam Video yang diunggah 25 Desember 2021 di Youtube, tampak Babe Aldo menyampaikan aspirasinya di hadapan perwakilan Kemenkes RI.
ArtikelTerkait
Pada kesempatan tersebut Babe Aldo menyampaikan bahwa mereka menunggu adanya debat terbuka antara pihak dokter yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan vaksinasi. Dengan lantang ia menyebut, masing-masing pihak punya data. Maka ia mendorong keterbukaan informasi publik karena telah menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami sudah melayangkan surat melalui lapor.go.id, kami pun sudah melayangkan surat kepada ombudsman. Ombudsman pun juga akhirnya merekomendasi,” kata Babe Aldo.
Lebih lanjut, dalam video tersebut ia mempertanyakan beberapa hal yakni masalah keakuratan PCR, edukasi vaksin, kontrak pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin dan penggunaan EUA (Emergency Use Authorization).
“Kenapa harus didaruratkan? Dan masalah penggunaan vaksin anak. Untuk sebuah penyakit yang tingkat kesembuhannya 99 koma sekian persen, mengapa anak Indonesia harus terintimidasi dengan vaksin,” lanjutnya.
Pertemuan tersebut setelah ditelusuri ternyata terjadi pada Rabu 22 Desember 2021 di kantor Kemenkes RI. Selain Ali Ridho, tampak juga Ida Nurhaida dalam pertemuan dengan perwakilan Kemenkes.
“Andai kata vaksinasi dilakukan dengan cara sukarela, kami tidak akan seperti ini, Pak. Kami curiga dengan isi vaksin justru karena kebijakan yang mengubah demokrasi Pancasila ini,” ujar Ridho.
Ridho menyebut, mereka tidak anti vaksin namun mereka anti dengan pemaksaannya. Pernyataan mengejutkan pun terlontar dari mulutnya menyusul tantangannya berdebat secara terbuka terhadap Kemenkes RI.
“Kami ingin diskusi, debat terbuka dengan Kemenkes. Tentunya dengan data dan fakta. Siapkan waktunya, kami akan datang dengan tim terbaik kami. Kami akan bongkar semua data kami, silakan Kemenkes bantah. Kalau nanti di diskusi itu ternyata kami salah, saya Babe Aldo bertandatangan rela dipenjara seumur hidup. Karena telah menyebabkan kekacauan bagi seluruh rakyat Indonesia” ujar Ali Ridho tegas di hadapan perwakilan Kemenkes.
Namun sayangnya dalam video itu tidak menayangkan bagaimana tanggapan dari pihak perwakilan Kemenkes menyoal tantangan debat terbuka tersebut.
Discussion about this post