DETAIL.ID, Jambi – Sejumlah perwakilan masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi pada Kamis, 24 Februari 2022.
Awalnya mereka mendapat surat undangan untuk dialog terkait konflik agraria antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan perusahaan perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) yang tak kunjung menemui titik terang.
Namun, alih-alih bisa berdiskusi untuk menemukan solusi bagi kedua belah pihak, pihak PT FPIL sama sekali tidak mengindahkan undangan dari Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi. Masyarakat Desa Sumber Jaya kembali dikecewakan oleh PT FPIL.
“Jadi ini kami awalnya ingin menghadiri undangan dari Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi. Kami sudah hadir tetapi perusahaan mangkir atau tidak menghadiri undangan dari Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi. Kami hanya mendapat keterangan dari tenaga ahli DPRD bahwa perusahaan hanya mengirimkan surat dari kuasa hukumnya,” kata Kepala Dusun Sumber Jaya, Armedi, Kamis, 24 Februari 2022.
Armedi jelas sangat kecewa. Mereka sangat sulit sekali untuk bertemu pihak PT FPIL untuk membahas konflik lahan. Padahal, mereka merasa telah membuka diri terhadap persoalan ini tetapi tidak sambut baik oleh pihak perusahaan.
Sementara itu Alfian salah seorang perwakilan masyarakat Desa Sumber Jaya yang mengatakan bahwa masyarakat di Desa Sumber Jaya selalu kondusif, aman tidak ada masalah baik dari masyarakat maupun pihak perusahaan.
“Kami heran itu, persoalan ini kan permasalahan perdata sementara kami dilaporkan kasus pidana. Apa yang terjadi? Sampai proses ini berujung pada pemanggilan kami oleh pihak yang berwajib beberapa minggu lalu,” kata Alfian, salah seorang warga Desa Sumber Jaya.
Lagi pula, kata Aflian, selama ini masyarakat tidak pernah melakukan kekerasan. Mereka hanya ingin meminta kembali haknya yaitu lahan adat Desa Sumber Jaya yang sekarang dikuasai PT FPIL.
“PT FPIL harus memberi keterangan tentang legalitas mereka di atas lahan adat masyarakat sumber jaya. Tapi sekarang juga ini sudah dipanggil sama Tim Pansus Konflik Lahan ini mereka juga tidak datang. Hukum atau pemerintah pun, tidak mereka hargai,” katanya melanjutkan.
Korwil KPA Wilayah Jambi, Frans Dodi yang turut mendampingi masyarakat Desa Sumber Jaya mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan PT FPIL untuk tidak menghadiri undangan dari Pansus Konflik Lahan menunjukkan ketidakpedulian terhadap konflik agraria yang terjadi.
“Sangat kita sayangkan juga sikap pemerintah yang hari ini cenderung menutupi konflik, karena konflik Agraria di Jambi ini adalah konflik terbesar ke 2 di Indonesia,” kata Frans Dodi.
Dari izin yang dikeluarkan, lanjut Dodi, ada 1 juta hektare lebih itu izin lokasi, ada sekitar 900 ribu hektare sudah IUP. 2018 itu catatan HGU baru 248 ribu hektare hal ini menunjukkan bahwa tidak lama lagi konfliknya bisa meletus.
“Nah salah satunya bisa kita lihat di Desa Sumber Jaya yang hari ini sedang berjuang untuk memperoleh kembali tanah mereka,” ucapnya.
Menurut Dodi, absennya kehadiran PT FPIL membuktikan bahwa PT FPIL telah mengulur-ulur waktu, ia pun berharap besar kepada Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN bahwa salah satu yang ditetapkan menjadi objek reforma agraria adalah lokasi-lokasi yang berkonflik.
“Karena catatan kita Desa Sumber Jaya juga telah masuk ke dalam lokasi prioritas reforma agraria yang telah didorong ke meja Presiden,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post