ArtikelTerkait
Hal itu Adil sampaikan usai melaksanakan konferensi dengan perwakilan Kemenkeu, Kemedagri, dan Kementerian ESDM di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Desember 2022.
“Tadi aku telah sampaikan semuanya, jadi tidak ada masalah. Menyesal enggak, pertanyaan kok menyesal, gimana?” ujarnya.
Adil mengatakan polemik dirinya dengan Kemenkeu sudah simpulan. Ia mengklaim kritik yang disampaikan ketika rapat bareng Kemenkeu ialah pertanyaan terhadap besaran DBH untuk wilayahnya.
“Sebetulnya itu sudah simpulan, itu bukan pernyataan tetapi pertanyaan pada waktu aku rapat, tapi semua telah simpulan,” katanya.
Di sisi lain, Adil menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri lantaran telah memfasilitasi konferensi dengan perwakilan Kemenkeu, Kementerian ESDM, sampai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Adil menyampaikan bahwa perkiraan dan pertanyaannya terkait DBH telah terjawab. Ia memutuskan polemik yang sempat terjadi terkait protesnya sudah selesai.
“InsyaAllah, nanti uang kami yang di 2022 yang kurang bayar alasannya adalah yang US$60 jadi US$100 nanti akan dibayar. Cuma nanti yang untuk 2023 perhitungannya nanti akan sama. Semua telah klir,” ujar Adil.
Pertemuan ini diagendakan menyusul protes Adil terhadap besaran DBH yang dinilai tak sepadan dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya.
Adil sempat menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan ketika rapat bersama Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis, 9 Desember 2022 lalu.
Adil mulanya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan soal DBH yang diterima daerahnya. Ia menganggap Meranti seharusnya pantas menerima DBH dengan hitungan US$100 per barel.
Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp 114 miliar dengan hitungan US$60 per barel. Ia mendesak Kemenkeu biar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023.
