DETAIL.ID, Jakarta – Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sedang menjadi sorotan. Protesnya terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) memanggil banyak komentar.
Dalam protesnya Adil menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Alhasil banyak pihak menyikapi hal tersebut, tergolong Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
“Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?” kata Suahasil di Instagram pribadinya @suahasil, Senin, 12 Desember 2022.
ArtikelTerkait
Dalam postingannya, wakil Sri Mulyani Indrawati itu menerangkan bahwa kehadiran pemerintah pusat untuk kawasan adalah melalui APBN dan bukan hanya lewat alokasi DBH, tetapi juga Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).
“Kehadiran negara juga dijalankan melalui banyak sekali belanja-belanja Kementerian atau Lembaga dari pusat di daerah seperti belanja Kementerian PUPR, Kemensos, berbagai acara, dan lain-lain,” ucapnya.
Lebih lanjut, aparat keamanan yang berada di pelosok daerah juga didanai oleh APBN. Lalu ada juga belanja subsidi energi sehingga penduduk bisa membayar BBM dan listrik yang telah disubsidi.
Menurut Suahasil, semua itu dialokasikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ia menyebut kalaupun ada yang perlu diperbaiki, maka mesti diperbaiki dengan data dan cara bicara yang bagus.
“Nah jika ada yang perlu diperbaiki, bukan hanya ‘boleh’ atau ‘dapat’, tapi malah HARUS kita perbaiki. Kita bicarakan. Dengan data, dengan bicara yang baik, dengan konteks ke-Indonesiaan,” ucapnya.
Ia pun menyayangkan pernyataan yang telah dilontarkan oleh Adil. Yang paling mengenaskan ialah omongan soal pindah ke negara sebelah.
“Yang paling mengenaskan adalah saat berpikir ‘pindah’ negeri sebelah saja. Ini jauh dari impian pendiri republik, dan jauh dari harapan Indonesia,” ujarnya.
Dikutip dari detikSumut, pernyataan Adil tentang pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan itu muncul dalam rapat terkait pengelolaan pendapatan belanja tempat se-Indonesia. Rapat koordinasi itu digelar di Pekanbaru, Kamis, 9 Desember 2022. Rapat dihadiri Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman.
Dalam rapat itu Adil mempersoalkan dana bagi hasil (DBH) minyak. Ia juga mempersoalkan mengenai harga teladan minyak untuk perhitungan DBH. Pernyataan pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan muncul dikala beliau merasa kesulitan mendapatkan kejelasan dari Kementerian Keuangan.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa memberikan dengan terperinci. Didesak, desak, desak barulah memberikan dengan terperinci bahwa US$ 100/barel,” katanya.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak didatangi oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu ntah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu aku ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” kata Adil.
