DETAIL.ID, Jambi – Polda Jambi mencatat 1184 pelanggaran lalu lintas yang ditindak dengan tilang selama pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Selain itu, polisi juga melakukan 1.192 penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong.
‎
‎Hasil operasi tersebut disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo dalam konferensi pers di Ditlantas Polda Jambi, Selasa, 10 November 2026.
‎
‎Widodo mengatakan, dari total 1184 tilang, sebanyak 220 perkara ditindak melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sedangkan 964 lainnya melalui tilang non-ETLE. Polisi juga memberikan 3.621 teguran kepada pengguna jalan.
‎
‎Sementara itu, penindakan knalpot brong paling banyak dilakukan Polres Muarojambi dengan 154 penindakan, disusul Polres Tanjungjabung Barat sebanyak 131 penindakan dan Polres Bungo sebanyak 130 penindakan.
‎
‎Di sisi lain, angka kecelakaan lalu lintas selama operasi justru mengalami peningkatan. Polda Jambi mencatat 49 kasus kecelakaan, naik 145 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 20 kasus.
‎
‎Meski jumlah kecelakaan meningkat, korban meninggal dunia turun dari 11 orang menjadi 8 orang. Namun, korban luka berat naik dari 4 menjadi 8 orang, sedangkan korban luka ringan melonjak dari 12 menjadi 59 orang.
‎
‎Kerugian materiil akibat kecelakaan juga meningkat menjadi Rp 229,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 181 juta.
‎
‎”Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Ke depan, upaya edukasi, pencegahan, dan pengawasan akan terus ditingkatkan untuk menekan angka kecelakaan serta meminimalisir fatalitas korban,” kata Widodo.
‎
‎Ia menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah tilang maupun teguran, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.
‎
‎Kapolda pun mengimbau pengendara melengkapi surat dan kelengkapan kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, serta tidak menggunakan knalpot brong.
‎
‎”Kami mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita 

‎DETAIL.ID, Jambi – Persoalan legalitas tanah masih terus jadi pembahasan dalam sidang korupsi pengadaan tanah untuk akses jalan pelabuhan ujung jabung, oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2019 – 2023. Kali ini 3 saksi dari ATR/BPN dihadirkan dalam sidang perkara yang menjerat terdakwa eks Kepala BPN Tanjabtim, Anggasana Siboro dan Ketua Satgas B, M Desrizal, Kamis 5 November 2026.

‎Dimulai dari saksi Beni Hernawan, selaku Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi pada 2018-2019, Beni menjelaskan bahwa pengadaan tanah jalan ujung jabung berawal dari permohonan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian dirinya melimpahkan kepada Kantor Pertanahan Tanjungjabung Timur, pada Agustus 2019 hingga Kantah membentuk Satgas pengadaan tanah pada Oktober 2019.
‎
‎Sama seperti saksi-saksi sebelumnya, Beni kembali menjelaskan soal tahapan pengadaan tanah yang diawali dengan perencanaan oleh instansi yang memerlukan. Didalamnya harus memuat, data tentang luasan, penguasaan, hingga kepemilikan.
‎
‎”Dan itu disahkan oleh pimpinan instansinya,” ujar Beni, di persidangan.
‎
‎Kemudian instansi yang memerlukan tanah lanjut mengajukan pada Gubernur pada tahap persiapan. Gubernur kembali membentuk Tim persiapan yang bertugas melakukan pendataan terhadap subjek dan objek tanah, melakukan pengumuman dan konsultasi publik, hingga keluar penetapan lokasi.
‎
‎”Disini Kantah, hanya melakukan inventarisasi terhadap data perencanaan dan persiapan. Tidak melakukan pengumpulan data. Karena datanya sudah fix disitu,” ujarnya.
‎
‎Namun data pengadaan tanah tersebut masih dimungkinkan untuk berubah sekalipun sudah terbit SK Penlok oleh Gubernur, sebab menurut eks Kakanwil BPN itu data penguasaan tanah bersifat dinamis.
‎
‎Sementara terkait bidang tanah yang alas hak belum diketahui, dicantumkan dengan kategori no name dalam daftar nominatip (DNP). Tim identifikasi dan inventarisasi disebut kemudian melaporkan hal tersebut pada instansi yang memerlukan tanah.
‎
‎Jaksa penuntut umum kemudian mempertanyakan, terhadap bidang tanah yang tidak punya alas hak, apakah bisa diajukan untuk dilakukan pembayaran. Disini saksi mengacu pada  UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadan Tanah hingga Perpres No 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang pada intinya, menekankan pada pembuktian atas penguasaan bidang tanah.

‎Kesaksian dalam persidangan juga mengungkap bahwa bukti kepemilikan dan penguasaan atau alas hak dapat menyusul diserahkan pada sekretariat BPN.
‎
‎Sementara itu saksi Ahmad Nazarudin, selaku Kasi Survey dan Pemetaan BPN Tanjabtim pada 2020, yang juga merupakan Kasatgas A Pengadaan Tanah, mengklaim bahwa terhadap DNP dengan kategori No Name merupakan tanah terdampak yang belum diketahui pemilik serta alas hak nya. Dengan kondisi umum, tanaman tidak terurus hingga semak belukar.
‎
‎Objek tanah pada PT Metro Yakin Jaya (MYJ) pun kembali jadi pembahasan. Berdasarkan pengakuan Ahmad pihaknya melakukan pengukuran terhadap tanah terdampak di lokasi PT MYJ dengan metode Overlay (analisis peta) berdasarkan data dari pihak MYJ sendiri.
‎
‎”Itu Kami laksanakan overlay peta, pengukuran tidak turun ke lapangan karena covid di akhir 2019,” katanya.
‎
‎Saksi lainnya, Egi Metri Wilda selaku Kasubbag TU Kantah BPN Taniabtim pada 2019 – 2022, dan Kakantah BPN Tanjabtim hingga 2025 mengaku bahwa terhadap bidang tanah dengan kategori no name, tetap diajukan untuk pembayaran dengan cara konsinyasi.
‎Penyerahan alas hak setelah penetapan SK Penlok juga dibenarkan olehnya.
‎
‎”Ada 39 yang diajukan pembayaran dijaman saya,” ujarnya.
‎
‎Dengan nilai mencapai Rp7 milliar, selain itu menurut Egi, juga terdapat pembayaran pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Plt Kakantah BPN Tanjabtim, namun ia mengaku tidak tau jumlahnya.
‎
‎Usai sidang JPU Hisam, mengatakan bahwa pada intinya berdasarkan dakwaan terdapat 202 bidang tanah bermasalah yang dibayarkan periode 2019-2023. “Yang bermasalah ada yang tanpa alas hak, ada yang alas haknya itu ditetapkan setelah Penlok,” katanya.

‎Soal PT MYJ yang jadi pembahasan panjang dalam persidangan, JPU Hisam menyinggung soal perbedaan lokasi yang tertera dalam daftar nominatif dengan sporadik pemecahan bidang tanahnya. Dimana PT MYJ disebut berada di desa Simpang Datuk, sementara 10 sporadik yang diakui sebagai bukti kepemilikan berada di desa Sungai Jeruk.
‎
‎”Itukan desa yang berbeda. Itulah kenapa jadi permasalahan, ya memang mereka melakukan pemecahan itu tanpa turun ke lapangan,” ujarnya.
‎Hisam pun memastikan bahwa kedepan pihak PT MYJ bakal dihadirkan untuk dimintai keterangan di persidangan.

‎Sementara itu Penasehat Hukum terdawa Anggasana, Vernandus Hamonangan menekankan bahwa dari dakwaan JPU dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp11 milliar, 63 persennya atau Rp7 milliar diantaranya dibayarkan pada 2023, dimasa Egi Metri Wilda selalu Kakantah BPN Tanjabtim.
‎
‎Atas ssjumlah bidang tanah yang dibayarkan tanpa alas hak sebagaimana dakwaan JPU, ia kembali menegaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, kebenaran dan keabsahan bukti kepemilikan atau alas hak merupakan tanggungjawab penuh dari penerima ganti kerugian. Selain itu pihak yang melakukan pembayaran adalah Dinas PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah.
‎
‎”Menyangkut dokumen alas hak, itu menjadi tanggungjawab penerima ganti kerugian. Bukan yang melaksakan atau pihak BPN ini, jelas di UU Nomor 2/2012, baca aja di pasal 41 ayat 2,” katanya.
‎
‎Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi – Sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Jambi dan Kapolres jajaran mengalami pergantian jabatan dalam mutasi Polri November 2026. Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.
‎
‎Di lingkungan Polda Jambi, salah satu pejabat yang dimutasi adalah Karo Rena Kombes Pol Herwansyah Saidi, Ia mendapat penugasan baru sebagai Karo Rena Polda Sulawesi Selatan. Posisinya digantikan Kombes Pol Risno, yang sebelumnya menjabat Karo Rena Polda Papua Barat.
‎
‎Pergantian juga terjadi pada jabatan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi. Kombes Pol Adi Benny Cahyono mendapat penugasan baru sebagai Dosen Kepolisian Madya TK III STIK Lemdiklat Polri.
‎
‎Jabatan Dirlantas selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol Bachtiar Alponso, yang sebelumnya menjabat Dirpamobvit Polda Jambi. Sementara jabatan Dirpamobvit akan diisi Kombes Pol Azhari Juanda, yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Maluku Utara.
‎
‎Rotasi turut menyasar jajaran Kapolres. Kapolres Tebo AKBP Triyanto dimutasi menjadi Kapolres Berau Polda Kalimantan Timur. Jabatan Kapolres Tebo selanjutnya diisi AKBP Wendi Oktariansyah, yang sebelumnya menjabat Kapolres Sarolangun.
‎
‎Adapun posisi Kapolres Sarolangun dipercayakan kepada AKBP Dermawan Kristianus Zendrato, yang sebelumnya menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
‎
‎Secara nasional, mutasi November 2026 mencakup 264 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 224 personel masuk dalam kategori promosi dan flat.
‎
‎Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri.
‎
‎”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri. Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks,” ujar Erlan.
‎
‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sementara kepada pejabat yang mendapat amanah baru, ia berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing.
‎
‎”Yang terpenting adalah bagaimana setiap pejabat mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan kehadiran Polri benar-benar memberikan manfaat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Reporter Juan Ambarita