ADVERTORIAL
Al Haris Serahlan Remisi Umum dan Dasawarsa Bagi Napi dan Anak Binaan Dalam Peringati HUT RI Ke 80

Jambi – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI memberikan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa kepada narapidana serta pengurangan masa pidana bagi anak binaan diseluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Jambi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, yang menyerahkan secara simbolis remisi tersebut. Sejumlah narapidana memperoleh remisi yang berujung pada kebebasan langsung sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi agar warga binaan terus memperbaiki diri, menaati aturan, dan siap kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik, Minggu, 17 Agustus 2025 siang.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan.
“Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak warga binaan yang sadar, taat aturan, dan benar-benar berubah. Kita sudah melihat banyak warga binaan yang kini hidup normal, stabil, dan mampu kembali berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menyoroti kondisi overkapasitas Lapas Jambi, yang saat ini dihuni sekitar 1.500 warga binaan, padahal kapasitas ideal hanya dibawah 500 orang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi mendorong percepatan pembangunan Lapas di Kabupaten Muaro Jambi.
“Mudah-mudahan tahun depan pembangunan Lapas Muaro Jambi dapat segera selesai. Pemprov bersama Pemkab Muaro Jambi siap membantu percepatan penyelesaian pembangunan agar persoalan overkapasitas ini bisa teratasi,” tuturnya.
Selain itu, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya pembinaan warga binaan, bukan hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh bekal untuk hidup mandiri setelah bebas. Program pembinaan yang diperkuat antara lain penambahan tenaga pengajar Al-Qur’an, pelatihan keterampilan, serta workshop yang bersinergi dengan dinas-dinas terkait.
“Pembinaan ini penting agar warga binaan benar-benar siap kembali ke masyarakat dengan mental, spiritual, dan keterampilan yang lebih baik,” ujar Gubernur Al Haris.
Dalam sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang dibacakan Gubernur Al Haris, ditegaskan bahwa pemberian remisi bukanlah hadiah semata, melainkan apresiasi bagi narapidana dan anak binaan yang berdisiplin, berprestasi, dan aktif mengikuti program pembinaan.
Remisi Dasawarsa yang diberikan pada tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan Asta Dasawarsa Kemerdekaan RI. Menteri juga menekankan pentingnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial di Lapas dan LPKA melalui pendidikan, pelatihan kerja, kegiatan keagamaan, serta interaksi sosial.
Selain pembinaan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga terus mendorong program ketahanan pangan di Lapas dan Rutan melalui pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perikanan. Program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari pemberdayaan narapidana dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan turut memberikan apresiasi kepada jajaran Pemasyarakatan atas dedikasi dan integritas dalam menjalankan tugas, sekaligus mengingatkan agar menjauhi praktik penyimpangan, khususnya terkait peredaran narkoba dan pungutan liar di dalam Lapas.
“Tidak ada toleransi terhadap praktik penyimpangan. Semua petugas wajib bekerja dengan integritas, menjaga marwah lembaga, dan memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Gubernur Al Haris menutup sambutannya dengan memberikan pesan kepada warga binaan agar menjadikan remisi sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.
“Bagi yang hari ini mendapatkan kebebasan, jadilah pribadi yang taat hukum, tidak mengulangi kesalahan, dan mampu berkontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa,” ujar Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi, Hidayat, A.Md.IP., SH., MH, melaporkan bahwa untuk wilayah Jambi pada tahun ini diusulkan 3.768 narapidana penerima Remisi Umum. Dari jumlah tersebut, 45 orang dinyatakan langsung bebas pada hari ini. Rinciannya yaitu: 19 orang dari Lapas Jambi, 1 orang dari Lapas Sarolangun, 5 orang dari Lapas Bungo, 1 orang dari Lapas Tebo, 7 orang dari Lapas Tungkal, 10 orang dari Lapas Muara Bulian, 1 orang dari Lapas Muara Sabak, 1 orang dari LPKA Muara Bulian.
Selain itu, dalam rangka Dasawarsa, remisi juga diberikan kepada 4.028 narapidana dan anak binaan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafis, SE., Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Komandan Korem (Danrem) 042/Gapu Brigjen Heri Purwanto, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM., Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, SE., MA, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Al Farelly, para jajaran dinas/instansi terkait serta undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Lantik 1.742 PPPK Batanghari Tahap II Formasi Tahun 2024

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief melantik ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II pada Jumat malam, 22 Agustus 2025 di Alun-alun Muara Bulian.
Sebanyak 1.742 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024 terdiri atas tenaga Kesehatan dan tenaga teknis.
“Saya Bupati Batanghari, dengan ini secara resmi melantik dan menugaskan kepada saudara dan saudari jabatan yang baru,” katanya.
Bupati Batanghari juga yakin dan percaya bahwa saudara dan saudari akan dapat menjalankan tugas dengan sebaik baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.
“Semoga tuhan yang Maha Esa Allah SAW selalu melindungi kita semua,” ujarnya.
Pelantikan PPPK tahap II kali ini berbeda dari sebelumnya, yang dilakukan di kawasan aek meliuk Muara Bulian, akan tetapi tetap sama sama di lapangan terbuka.
Pelantikan PPPK tahap II ini berlangsung pada malam hari dengan ribuan peserta dan juga kera at keluarga turut hadir dalam acara tersebut.
Usai secara resmi dilakukan pelantikan, Bupati didampingi sang istri dan Sekda Batanghari, melakukan salam salaman bersama seluruh PPPK.
Kemudian dilanjutkan dengan bernyanyi bersama bersuka cita dengan dimeriahkan pesta kembang api yang mana menambah kesan bahagia pada malam tersebut.
Natuna
Wakil Bupati Natuna Tekankan Peran Strategis Posyandu Usai Lantik Tim Pembina Baru

DETAIL.ID, Natuna – Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik secara resmi melantik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Natuna Masa Bakti 2025–2030 di Gedung Serindit Ranai, pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jarmin menekankan bahwa Posyandu memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar masyarakat, mulai dari ibu dan anak, gizi, turut mendukung program pemerintah daerah.
“Keberadaan tim Pembina Posyandu sangat vital. Tim ini tidak hanya berperan sebagai koordinator lintas sektor, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini secara langsung. Fungsi keberadaannya sangat strategis dalam mendukung program pemerintah daerah, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang balita,” ujarnya.
Tim Pembina Posyandu Kabupaten Natuna yang baru dilantik ini memiliki tugas utama melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan kader Posyandu agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, tim juga diharapkan mampu mendorong inovasi pelayanan kesehatan yang menyentuh semua lapisan, dari anak-anak hingga lansia.
Wakil Bupati Jarmin menambahkan, ke depan Posyandu tidak hanya berfokus pada layanan imunisasi, kesehatan ibu, dan anak, tetapi juga berperan sebagai pusat edukasi masyarakat.
“Posyandu harus menjadi pusat informasi, mulai dari kesehatan remaja, pola makan bergizi, hingga perawatan lansia. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan Posyandu di lingkungannya,” katanya.
Pelantikan Tim Pembina Posyandu ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pembangunan kesehatan daerah. Harapannya, keberadaan tim baru ini dapat mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan, terutama dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Acara pelantikan ditutup dengan sesi foto bersama antara Wakil Bupati Natuna, jajaran OPD, Tim Penggerak PKK, serta anggota Tim Pembina Posyandu yang baru dilantik.
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Penggerak PKK, tenaga kesehatan, serta perwakilan masyarakat.
Reporter: Saipul Bahari
Natuna
Natuna Jadi Sorotan BRIN, Bupati Sampaikan Potensi Pengembangan Wisata Bahari dan Perikanan

DETAIL.ID, Natuna – Natuna kembali menjadi pusat perhatian nasional. Kali ini, tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kunjungan ke Kabupaten Natuna untuk melakukan wawancara mendalam bersama Bupati Natuna terkait potensi besar daerah di sektor ekowisata dan industri perikanan. Bertempat Ruang Kerja Bupati Natuna, Kantor Bupati Bukit Arai, pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Dalam kunjungan tersebut, BRIN menyoroti kekayaan laut Natuna yang dinilai memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi maupun konservasi lingkungan. Selain itu, pesona wisata bahari dengan keindahan bawah laut serta panorama alam Natuna turut menjadi fokus pembahasan riset.
Bupati Natuna Cen Sui Lan menyambut baik kehadiran tim BRIN. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan potensi kelautan dan wisata bahari secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
“Kami mengapresiasi perhatian BRIN terhadap Natuna. Potensi laut dan wisata bahari harus kita kelola dengan bijak, sehingga dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan riset, arah pengembangan ini akan lebih terukur,” ujarnya.
Bupati Natuna menyampaikan bahwa Natuna memiliki kekayaan laut yang sangat besar, mulai dari perikanan tangkap hingga pesona wisata bahari. Menurutnya, dua sektor ini bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah jika dikelola dengan prinsip keberlanjutan.
“Natuna punya laut yang kaya sekaligus indah. Ini peluang besar, tetapi kita ingin pengelolaannya tetap memperhatikan lingkungan agar manfaatnya bisa berkelanjutan bagi masyarakat,” tuturnya.
Bupati Natuna juga mengungkapkan adanya kendala yang dihadapi daerah dalam mengoptimalkan potensi tersebut.
“Salah satu tantangan utama Natuna adalah masalah aksesibilitas. Harga tiket penerbangan dari dan ke Natuna masih tergolong tinggi. Kondisi ini menjadi hambatan dalam percepatan pengembangan ekowisata dan industri perikanan, karena mobilitas orang dan barang sangat bergantung pada transportasi udara,” katanya.
Beliau menambahkan bahwa transportasi laut sebenarnya telah tersedia, namun membutuhkan waktu tempuh yang panjang.
“Natuna memang terbantu dengan transportasi laut seperti kapal Pelni KM. Bukit Raya dan kapal Roro. Namun, perjalanan ini bisa memakan waktu 2 hingga 4 hari, sehingga tidak cukup efisien bagi wisatawan maupun untuk mendukung rantai pasok industri perikanan,” ucapnya.
Perwakilan BRIN, Amalinur, menyampaikan bahwa pihaknya melihat Natuna sebagai salah satu daerah dengan potensi riset unggulan di Indonesia.
“Natuna memiliki kekayaan laut yang luar biasa dan destinasi bahari yang sangat potensial. Kami ingin memastikan bahwa riset yang kami lakukan bisa memberikan rekomendasi nyata dalam mengembangkan ekowisata sekaligus memperkuat industri perikanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberlanjutan menjadi fokus utama BRIN dalam mendorong daerah berkembang.
“Kami tidak hanya melihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek lingkungan dan sosial. Harapannya, Natuna dapat menjadi contoh daerah yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian alam,” tuturnya.
Tim BRIN menegaskan, riset dan inovasi akan menjadi fondasi penting dalam memetakan strategi pengembangan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga riset diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret demi kemajuan Natuna.
Reporter: Saipul Bahari