Connect with us
Advertisement

DAERAH

MFA Berbagi Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Bupati Batanghari, Jambi, Muhammad Fadhil Arief (MFA) berbagi strategi percepatan pemulihan ekonomi masa pandemi. Ia tak ingin ekonomi masyarakat lumpuh akibat serangan ganas Covid-19.

“Bagaimana pandemi bisa dikendalikan dengan keadaan fasilitas kesehatan yang terbatas, tenaga kesehatan yang terbatas dan sumber daya yang terbatas,” ujar MFA kala menjadi pemateri webinar nasional PB HMI, Selasa 31 Agustus 2021.

Seminar nasional PB HMI secara daring mengusung tema “Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19” diikuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah kepala daerah.

“Saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, kita semua akan terkena penyakit Covid-19 ini. Tapi tidak boleh berbarengan karena fasilitas terbatas. Makanya kita terapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran dari Presiden RI Joko Widodo untuk pengendalian Covid-19,” ucapnya.

Bagaimana cara masyarakat terpapar Covid-19 tapi tetap selamat, MFA minta masyarakat harus terlebih dahulu mengenali penyakit ini. Pemkab Batanghari bersama Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 serta alim ulama telah membahas bersama guna memberikan pandangan masyarakat agar mampu mengenali penyakit Covid-19.

“Dengan masyarakat mengenali Covid-19, maka akan bisa menghindari atau melewati penyakit ini dengan baik. Pengetahuan ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat. Kita coba memudahkan dengan membuat aplikasi sarana mempercepat untuk masyarakat melaporkan dirinya,” katanya.

Aplikasi buatan pemerintah daerah bernama aplikasi lapor diri isolasi mandiri. Masyarakat merasa punya indikasi terpapar penyakit Covid-19 bisa langsung melapor kepada Satgas Covid-19 tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan cara klik https://lapordiri.batangharikab.go.id/

“Dan nanti apabila mereka merasakan gejala-gejala, dia harus segera atau dijemput petugas kesehatan supaya dapat penanganan,” katanya.

MFA mengakui penyebaran Covid-19 Kabupaten Batanghari agak tinggi. Namun kondisi tersebut berangsur turun berkat kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Presiden Joko Widodo. Ia meyakini semua aparatur, semua pihak terkait penanganan kesehatan terhadap pandemi harus bekerjanya normal.

“Tahun lalu dan tahun ini kita bekerja luar biasa untuk penanganan kesehatan. Tapi tahun depan sudah harus normal,” ujarnya.

Apa yang harus dilakukan luar biasa tahun depan adalah bagaimana memulihkan ekonomi. Karena timbul kontraksi dari pandemi ini, MFA berujar Kabupaten Batanghari mencoba membuat refocusing anggaran yang kedua berdasarkan kesempatan yang diberikan pemerintah pusat.

“Kabupaten Batanghari kebetulan 82% masyarakatnya petani. Bagaimana petani sejahtera, berarti harus dibuat produksinya optimal dan nilai tukar hasil pertanian meningkat. Pada saat menyusun anggaran, penanganan kesehatan tetap kita anggarkan. Tapi ke depan mungkin porsi anggaran beda dengan tahun ini,” ucapnya.

Bertolak dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), kata suami Zulva, Pemkab Batanghari punya tema tahun 2022 “Sinergitas Dalam Akselerasi Pembangunan Daerah”. Dalam artian bahwa ada dua tahun terjadi kontraksi ekonomi, bagaimana masyarakat membuat daya ungkit tahun 2022.

“Semua kekuatan harus dikumpulkan, semua stakeholder harus bergerak bersama,” katanya.

Birokrasi daerah ini harus memudahkan investor masuk ke Kabupaten Batanghari. Terpenting adalah Pemkab akan terus memberikan informasi tentang keadaan Kabupaten Batanghari. MFA berujar beberapa waktu lalu sudah datang investor dan mudah-mudahan bisa cepat berinvestasi.

“Kemudian kita sempat kenali potensi di wilayah kita bahwa ternyata produksi pertanian dengan beberapa sub sektor perkebunan, ada kelapa sawit, karet, ada tanaman pangan, sawah dan hortikultura, perikanan dan peternakan, ternyata produksinya belum optimal,” katanya.

Apa penyebab produksi belum optimal? Pertama, kata MFA, petaninya tidak cukup berdaya, tidak cukup punya kemampuan untuk mengolah lahan atau produk yang mereka miliki. Kedua, ternyata mereka mempunyai biaya yang tinggi akibat infrastruktur yang kurang memadai ketika mereka pergi ke tempat pertaniannya.

“Dengan begitu distribusi memerlukan biaya tinggi. Pemkab mencoba bantu masyarakat dengan program yang jelas di tahun depan,” ujarnya.

MFA bersama Wakil Bupati Bakhtiar tahun depan akan mencoba membuat inovasi Penyuluh Tangguh. Penyuluh Tangguh akan hadir di tengah petani untuk mendampingi petani dalam rangka menambah ilmu, menambah keberdayaan petani dalam mengelola produksinya.

Dalam rangka penanganan kesehatan yang mesti tetap dijalankan Pemkab Batanghari tahun depan dengan inovasi Dokter Tangguh. Nantinya dokter akan berkeliling mendatangi orang yang melaporkan diri lewat aplikasi lapor diri isolasi mandiri. Sehingga Pemkab Batanghari bisa terus melakukan kontrol keadaan masyarakat.

“Kita tetap bisa melakukan promosi kesehatan. Sebenarnya pemahaman protokol kesehatan bukan suatu yang aneh, bukan suatu yang janggal, bukan sesuatu yang menyiksa. Sampai sekarang masyarakat masih tersiksa dengan protokol kesehatan,” ucapnya.

MFA ingin adaptasi ini lebih cepat dilakukan masyarakat Kabupaten Batanghari. Kebetulan Batanghari ruang fiskalnya sangat sempit dan tahun ini ada beban kegagalan bayar tahun lalu dari kepala daerah sebelumnya. Pemkab coba dengan melakukan pinjaman kepada pihak bank untuk mempercepat perbaikan infrastruktur.

“Karena kalau sudah berbicara pertanian, infrastrukturnya wajib, berbicara sawah irigasinya wajib. Apabila sektor hulu sudah bisa kita benahi 2022, maka kita akan meningkat ke 2023. Bagaimana petani sektor hulunya baik, kita coba membuat produk hilir menjadi baik dari hasil pertanian yang mereka miliki,” ujarnya.

Ia mencontohkan beras. Bagiamana ke depan beras bisa menjadi kue. Signifikansi dari itu semua, MFA mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah untuk bisa mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi peluang.

Pandemi Covid-19 disamping menjadi masalah yang harus dihadapi, harus ditangani dan harus dikendalikan, pandemi bisa menjadi peluang. Seperti halnya tadi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa pandemi membuat harga pertanian menjadi baik.

“Kepala sawit di Kabupaten Batanghari harga TBS satu kilogram 2.300 rupiah. Ini adalah satu peluang, ada rahmat yang diberikan Allah disamping cobaan terhadap penyakit ini diberikan peluang terhadap masyarakat Kabupaten Batanghari,” katanya.

Editor: Ardian Faisal

DAERAH

Bakti Sosial RSUD Grati Pasuruan Hadirkan Skrining Kanker Payudara 3D dengan Teknologi ABUS

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Kanker payudara kini bisa dideteksi menggunakan teknologi 3D ABUS (Automated Breast Ultra Sound). Hal itu terlihat dalam Bakti Sosial yang digelar di Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Grati Kabupaten Pasuruan.

Rumah Sakit (RSUD) Grati melaksanakan Bakti Sosial (Baksos) pada Kamis, 10 September 2026. Total ada 75 pasien yang telah terdaftar sebagai peserta baksos yang dimulai sejak 2-12 September 2026.

Direktur RSUD Grati, dr Dian Arie Setiawati mengatakan total sudah ada 25 pasien yang telah mengikuti deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan ABUS. Sedangkan sisanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

“Kalau dengan hari ini baru 25 pasien yang sudah mengikuti deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan ABUS, dan semuanya berjalan dengan lancar,” katanya.

Dijelaskan Dian, kegiatan deteksi dini dilakukan di ruang pemeriksaan yang telah disiapkan. Dimana penggunaan ABUS memiliki banyak keunggulan, di antaranya tanpa radiasi lantaran menggunakan gelombang ultrasound.

Selain itu, penggunaan teknologi ABUS dapat mendeteksi kanker dengan peningkatan 35.7% dibanding hanya dengan mammografi serta waktu pemeriksaan singkat dan memberikan rasa nyaman kepada pasien.

“Enggak sakit pokoknya. ABUS adalah teknologi ultrasound pertama dari GE untuk skrining payudara perempuan yang telah disetujui oleh FDA, itu Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat,” ujarnya.

Dengan digelarnya deteksi dini kanker payudara, Dian mengimbau masyarakat untuk lebih aware pada kondisi kesehatannya, khususnya para perempuan yang lebih rentan terkena penyakit.

“Imbauannya, masyarakat harus lebih menyayangi dirinya. Seperti skrining kanker payudara ini, kalau ditemukan di fase dini maka mempermudah diintevensi dan keberhasilan dari terapi lebih bagus,” ucapnya.

Sementara itu, adanya baksos deteksi dini kanker payudara yang digelar RSUD Grati sangat membantu banyak pasien. Salah satunya Dewi dari Kecamatan Grati.

Ia mengaku sengaja mendaftar untuk memastikan kondisi kesehatannya baik-baik saja. “Harusnya awal tahun kemarin, tapi mumpung ini gratis, jadi saya langsung daftar, dan alhamdulillah baik-baik saja,” ujarnya.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Didukung Kolaborasi Lintas Sektor, Penetapan LP2B Nasional Capai 87,52%

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,52%. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang berlangsung di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Senin, 7 September 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa angka tersebut sudah melampaui target penetapan LP2B untuk 2029.

“Setelah kita kerja delapan bulan dengan Kemendagri, BPS, dan semuanya di bawah bimbingan Kemenko Pangan, alhamdulillah secara nasional agregat 87,52%. Jadi, pekerjaan yang harusnya selesai tahun 2029 bisa kita selesaikan tahun 2026,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah menargetkan penetapan LP2B secara bertahap hingga minimal 87% pada 2029. Target penetapannya direncanakan bertahap, yaitu 78% pada 2026, 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.

Menteri Nusron mengungkapkan, capaian tersebut meningkat signifikan dibanding kondisi di awal tahun ini. Pada Januari 2026, penetapan LP2B berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi baru mencapai sekitar 68%, sedangkan capaian nasional berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota yang telah memasukkan LP2B baru 41,72%.

Untuk mempercepat penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk daerah yang belum mampu memenuhi target secara mandiri, penghitungan capaian dilakukan secara agregat pada tingkat provinsi sehingga penetapan LP2B bisa tetap memenuhi target nasional. Upaya tersebut turut diperkuat melalui kerja sama, salah satunya diwujudkan lewat Surat Edaran Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Ini semua yang kami lakukan untuk menopang ketahanan pangan, swasembada pangan. Karena, swasembada pangan tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya lahan dan air,” tutur Menteri Nusron.

Meski secara nasional telah mencapai 87,52%, saat ini masih ada tujuh provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya berada di bawah 87%. Ketujuh provinsi itu antara lain Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan waktu kepada daerah tersebut untuk meningkatkan capaiannya dengan tetap mempertahankan angka yang telah ditetapkan sebagai batas minimal.

“Kabar bagus yang dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN, LP2B sudah 87% secara nasional. Untuk yang tujuh provinsi (belum sampai batas minimal), kita kasih waktu saja untuk keterlambatan ini untuk bisa lebih, kasih waktu. Tidak boleh kurang dari itu (angka sebelumnya) karena secara nasional sudah memenuhi 87%,” kata Menko Pangan.

Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; Wakil Menteri Lingkungan Hidup; serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. Menteri Nusron hadir dengan didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading

DAERAH

Bupati H M Syukur: Empat RT di Empang Benao akan Terang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Setelah warga Dusun Rantau Palimbang Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir yang segera menikmati aliran listrik, sekarang giliran rumah-rumah warga di empat Rukun Tetangga (RT) di Desa Empang Benao akan terang.

Kabar gembira untuk sekitar 200 orang Kepala Keluarga (KK) di RT 08, RT 10. RT 07 dan RT 11 itu, sebagaimana dikatakan Bupati H M Syukur menyusul telah datangnya truk pengangkut tiang PLN di Desa Empang Benao, Selasa malam, 8 September 2026.

“Alhamdulillah tiang-tiang PLN itu sudah tiba di Desa Empang Benao, semoga ini berkah karena rumah-rumah warga akan segera terang benderan dialiri listrik PLN,” ujar Bupati Merangin H M Syukur di rumah dinasnya, Selasa malam, 8 September 2026.

Kedatangan material jaringan listrik tersebut, disambut baik masyarakat setempat. Camat Pamenang, Pargito bersama Kepala Desa Empang Benao, M Yusuf menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati H M Syukur.

“Saya bersama Pak Kades mewakili warga di empat RT itu, sangat berterimakasih kepada Pak Bupati atas perjuangannya menerangkan empat RT yang memang belum tersentuh aliran listrik PLN,” ujar Pargito dibenarkan M Yusuf.

Nanti lanjut Camat Pamenang, pemasangan tiang listrik PLN itu, akan dimulai dari kawasan Pemakaman Umum (TPU) warga Desa Empang Benao menuju lapangan bola desa tersebut.

Mengingat tiang-tiang PLN itu sudah datang, masyarakat berharap proses pemasangan jaringan PLN dapat segera dilakukan, sehingga rumah-rumah warga di empat RT tersebut, dalam waktu dekat akan terang benderang. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs