DETAIL.ID, Bogor – Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertipikat bagi masyarakat penerima Bedah Rumah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) pada Sabtu, 7 November 2026. Setelah sertipikat diserahkan, Andi Tenri Abeng yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut berbincang bersama 15 penerima sertipikat dan warga sekitar yang berkumpul di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah Bogor, Jawa Barat.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.

Untuk memudahkan masyarakat melakukan alih media, Kantor Pertanahan di sejumlah kabupaten/kota bukan hanya membuka pelayanan rutin pada Senin-Jumat, namun juga melayani saat akhir pekan lewat program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan tersebut tersedia setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00-12.00 waktu setempat, termasuk di Kota Bogor.

“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi Tenri Abeng.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang sudah mendukung dan aktif turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di Kota Bogor ini. Hal tersebut sangatlah penting karena menurutnya, setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pemberian bantuan perumahan dan pelayanan pertanahan, harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar tidak mempersulit masyarakat.

“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar Sirait.

Penyerahan 15 sertipikat tanah ini merupakan hasil dari sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Kementerian PKP menjalankan program Bedah Rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penyertipikatan tanahnya secara gratis.

Turut hadir di lokasi penyerahan bersama Andi Tenri Abeng dan Maruarar Sirait, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Hadir pula, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi dan jajaran. (*)

DETAIL.ID, Pasuruan – Menindaklanjuti keluhan masyarakat, ulama, dan tokoh masyarakat terkait masih maraknya peredaran minuman keras (miras), Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bersama Polres Pasuruan Kota menggelar operasi penertiban di sejumlah lokasi di wilayah Kota Pasuruan, Jumat, 6 November 2026 malam.

Operasi yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB tersebut melibatkan sejumlah unsur gabungan, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), TNI, hingga jajaran Polres Pasuruan Kota yang terdiri dari Satreskrim, Satsamapta, dan Sipropam.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari sinergi lintas instansi dalam menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menindaklanjuti keresahan warga terhadap peredaran minuman keras di Kota Pasuruan.

Petugas menyasar sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi peredaran maupun konsumsi minuman keras. Dua lokasi yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut yakni Kafe Lovestory dan De Paravan.

Dalam pemeriksaan di kedua kafe tersebut, petugas gabungan menemukan sejumlah barang bukti berupa minuman keras. Temuan itu menjadi perhatian karena minuman tersebut tidak hanya ditemukan di lokasi, tetapi juga diduga dikonsumsi secara langsung di tempat.

Penertiban tidak hanya difokuskan pada dua kafe tersebut. Petugas juga melakukan kegiatan serupa di sejumlah lokasi lainnya di wilayah Kota Pasuruan sebagai bagian dari upaya menekan peredaran minuman keras secara lebih luas.

Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo mengatakan, penertiban tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta mendukung pembangunan Kota Pasuruan.

“Malam hari ini kita bersama Bapak Kapolres dan jajaran, pihak kepolisian, kita melaksanakan operasi untuk ketertiban. Kita hari ini di dua kafe, jadi teman-teman Polres di Lovestory dan De Paravan,” ujarnya saat memberikan keterangan di sela kegiatan.

Menurutnya, petugas melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan mendapati sejumlah minuman keras. Apalagi, minuman tersebut tidak hanya ditemukan, tetapi juga diduga dikonsumsi di tempat.

Adi menegaskan, Kota Pasuruan yang mengusung julukan Kota Madinah memiliki aturan yang melarang peredaran dan konsumsi minuman keras. Karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus menjadi perhatian serius.

“Ini kita cek kondisi lapangan dan kita dapatkan beberapa bukti berupa minuman keras yang jelas melanggar untuk Kota Pasuruan, apalagi ini juga dikonsumsi di tempat,” katanya.

Dalam pemeriksaan di Kafe De Paravan, wali kota juga menyoroti aspek perizinan usaha. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, tempat tersebut diketahui mengantongi izin sebagai distributor minuman keras. Namun, izin itu bukan untuk kegiatan penjualan secara eceran (retail), terlebih menyediakan fasilitas konsumsi minuman keras di tempat.

“Secara administrasi, De Paravan ini memegang izin untuk distributor. Tapi bukan untuk sebagai tempat penjualan retail, apalagi dikonsumsi di tempat. Ini jelas-jelas melanggar, maka ini perlu kita tegaskan, tidak bisa ditolerir hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Adi meminta agar temuan tersebut menjadi peringatan bagi pengelola usaha maupun tempat hiburan lainnya. Pemkot Pasuruan, kata dia, tidak ingin pelanggaran serupa kembali terjadi.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo mengatakan, operasi tersebut dilaksanakan bersama Pemkot Pasuruan sebagai langkah penegakan aturan sekaligus upaya pencegahan terhadap potensi jatuhnya korban akibat konsumsi minuman keras yang tidak diketahui kandungannya.

“Pada malam hari ini kita berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pasuruan. Kita tahu bahwa Kota Pasuruan ini Kota Madinah, ya, sudah ada perdanya, tidak boleh ada penjualan minuman keras di Kota Pasuruan,” katanya.

Menurut Arief, penertiban dilakukan untuk memastikan tidak ada peredaran minuman keras yang berpotensi membahayakan masyarakat. Sebab, petugas tidak mengetahui secara pasti kandungan maupun tingkat keamanan minuman keras yang beredar dan dikonsumsi.

“Jadi hari ini kita tertibkan untuk antisipasi supaya tidak ada korban, karena tidak tahu minuman kerasnya berbahaya atau tidak,” tuturnya.

Dia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan Kota Pasuruan yang bebas dari peredaran minuman keras, terutama menjelang malam pergantian tahun.

“Dan pastinya kita tertibkan untuk Kota Pasuruan bebas dari minuman keras pada malam tahun baru ini,” ucapnya.

Operasi gabungan tersebut diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam menjawab keresahan masyarakat, ulama, dan tokoh masyarakat terhadap peredaran miras di Kota Pasuruan.

Melalui kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat, pengawasan serta penertiban diharapkan dapat terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kota Pasuruan.

Reporter: Tina

DETAIL.ID, Jakarta – Redistribusi tanah yang dilakukan melalui Reforma Agraria sejak tahun 1961 hingga 2026, totalnya mencapai 4,39 juta hektare. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mencatat, hingga tahun ini sudah ada 11.576 kepala keluarga yang tersebar di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria, yang telah merasakan manfaat dari penataan aset dan akses.

“Capaian ini tentunya menjadi catatan sejarah sebelum Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Inilah yang telah dilakukan sekuat tenaga oleh Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam Simposium bertemakan “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar saat HUT ke-15 NasDem pada Rabu, 4 November 2026, di Jakarta.

Wamen Ossy menekankan, pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah dan legalisasi tanah saja. Program ini juga memberikan kemakmuran bagi masyarakat dalam jangka panjang melalui kegiatan penataan akses. “Pertama dengan penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” tuturnya.

Arah pelaksanaan Reforma Agraria pada tahun ini akan lebih diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September 2026 lalu, untuk memperkuat Reforma Agraria dibentuklah Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Untuk saat ini, tugas ATR/BPN dan BRAN memilki keterkaitan yang saling mendukung.

“BRAN ini merupakan bukti, persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian (ATR/BPN). Kita menyambut positif kehadiran BRAN ini yang memiliki fungsi dari hulu ke hilir,” kata Wamen Ossy.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan, seperti survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak atas tanah, hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum. “Kami mendukung penyediaan data dan juga informasi kepada BRAN. Khususnya, data objek yang menjadi kewenangan dari Kementerian ATRBPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria,” ucap Wamen Ossy.

Simposium yang dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda ini juga melibatkan sejumlah narasumber ahli. Narasumber tersebut, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022, Sofyan Djalil; Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN, Mohamad Sinal; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Roni Septian Maulana; serta DPP Petani NasDem, Nur Amalia. (*)