Connect with us
Advertisement

DAERAH

MFA Berbagi Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Bupati Batanghari, Jambi, Muhammad Fadhil Arief (MFA) berbagi strategi percepatan pemulihan ekonomi masa pandemi. Ia tak ingin ekonomi masyarakat lumpuh akibat serangan ganas Covid-19.

“Bagaimana pandemi bisa dikendalikan dengan keadaan fasilitas kesehatan yang terbatas, tenaga kesehatan yang terbatas dan sumber daya yang terbatas,” ujar MFA kala menjadi pemateri webinar nasional PB HMI, Selasa 31 Agustus 2021.

Seminar nasional PB HMI secara daring mengusung tema “Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19” diikuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah kepala daerah.

“Saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, kita semua akan terkena penyakit Covid-19 ini. Tapi tidak boleh berbarengan karena fasilitas terbatas. Makanya kita terapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran dari Presiden RI Joko Widodo untuk pengendalian Covid-19,” ucapnya.

Bagaimana cara masyarakat terpapar Covid-19 tapi tetap selamat, MFA minta masyarakat harus terlebih dahulu mengenali penyakit ini. Pemkab Batanghari bersama Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 serta alim ulama telah membahas bersama guna memberikan pandangan masyarakat agar mampu mengenali penyakit Covid-19.

“Dengan masyarakat mengenali Covid-19, maka akan bisa menghindari atau melewati penyakit ini dengan baik. Pengetahuan ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat. Kita coba memudahkan dengan membuat aplikasi sarana mempercepat untuk masyarakat melaporkan dirinya,” katanya.

Aplikasi buatan pemerintah daerah bernama aplikasi lapor diri isolasi mandiri. Masyarakat merasa punya indikasi terpapar penyakit Covid-19 bisa langsung melapor kepada Satgas Covid-19 tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan cara klik https://lapordiri.batangharikab.go.id/

“Dan nanti apabila mereka merasakan gejala-gejala, dia harus segera atau dijemput petugas kesehatan supaya dapat penanganan,” katanya.

MFA mengakui penyebaran Covid-19 Kabupaten Batanghari agak tinggi. Namun kondisi tersebut berangsur turun berkat kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Presiden Joko Widodo. Ia meyakini semua aparatur, semua pihak terkait penanganan kesehatan terhadap pandemi harus bekerjanya normal.

“Tahun lalu dan tahun ini kita bekerja luar biasa untuk penanganan kesehatan. Tapi tahun depan sudah harus normal,” ujarnya.

Apa yang harus dilakukan luar biasa tahun depan adalah bagaimana memulihkan ekonomi. Karena timbul kontraksi dari pandemi ini, MFA berujar Kabupaten Batanghari mencoba membuat refocusing anggaran yang kedua berdasarkan kesempatan yang diberikan pemerintah pusat.

“Kabupaten Batanghari kebetulan 82% masyarakatnya petani. Bagaimana petani sejahtera, berarti harus dibuat produksinya optimal dan nilai tukar hasil pertanian meningkat. Pada saat menyusun anggaran, penanganan kesehatan tetap kita anggarkan. Tapi ke depan mungkin porsi anggaran beda dengan tahun ini,” ucapnya.

Bertolak dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), kata suami Zulva, Pemkab Batanghari punya tema tahun 2022 “Sinergitas Dalam Akselerasi Pembangunan Daerah”. Dalam artian bahwa ada dua tahun terjadi kontraksi ekonomi, bagaimana masyarakat membuat daya ungkit tahun 2022.

“Semua kekuatan harus dikumpulkan, semua stakeholder harus bergerak bersama,” katanya.

Birokrasi daerah ini harus memudahkan investor masuk ke Kabupaten Batanghari. Terpenting adalah Pemkab akan terus memberikan informasi tentang keadaan Kabupaten Batanghari. MFA berujar beberapa waktu lalu sudah datang investor dan mudah-mudahan bisa cepat berinvestasi.

“Kemudian kita sempat kenali potensi di wilayah kita bahwa ternyata produksi pertanian dengan beberapa sub sektor perkebunan, ada kelapa sawit, karet, ada tanaman pangan, sawah dan hortikultura, perikanan dan peternakan, ternyata produksinya belum optimal,” katanya.

Apa penyebab produksi belum optimal? Pertama, kata MFA, petaninya tidak cukup berdaya, tidak cukup punya kemampuan untuk mengolah lahan atau produk yang mereka miliki. Kedua, ternyata mereka mempunyai biaya yang tinggi akibat infrastruktur yang kurang memadai ketika mereka pergi ke tempat pertaniannya.

“Dengan begitu distribusi memerlukan biaya tinggi. Pemkab mencoba bantu masyarakat dengan program yang jelas di tahun depan,” ujarnya.

MFA bersama Wakil Bupati Bakhtiar tahun depan akan mencoba membuat inovasi Penyuluh Tangguh. Penyuluh Tangguh akan hadir di tengah petani untuk mendampingi petani dalam rangka menambah ilmu, menambah keberdayaan petani dalam mengelola produksinya.

Dalam rangka penanganan kesehatan yang mesti tetap dijalankan Pemkab Batanghari tahun depan dengan inovasi Dokter Tangguh. Nantinya dokter akan berkeliling mendatangi orang yang melaporkan diri lewat aplikasi lapor diri isolasi mandiri. Sehingga Pemkab Batanghari bisa terus melakukan kontrol keadaan masyarakat.

“Kita tetap bisa melakukan promosi kesehatan. Sebenarnya pemahaman protokol kesehatan bukan suatu yang aneh, bukan suatu yang janggal, bukan sesuatu yang menyiksa. Sampai sekarang masyarakat masih tersiksa dengan protokol kesehatan,” ucapnya.

MFA ingin adaptasi ini lebih cepat dilakukan masyarakat Kabupaten Batanghari. Kebetulan Batanghari ruang fiskalnya sangat sempit dan tahun ini ada beban kegagalan bayar tahun lalu dari kepala daerah sebelumnya. Pemkab coba dengan melakukan pinjaman kepada pihak bank untuk mempercepat perbaikan infrastruktur.

“Karena kalau sudah berbicara pertanian, infrastrukturnya wajib, berbicara sawah irigasinya wajib. Apabila sektor hulu sudah bisa kita benahi 2022, maka kita akan meningkat ke 2023. Bagaimana petani sektor hulunya baik, kita coba membuat produk hilir menjadi baik dari hasil pertanian yang mereka miliki,” ujarnya.

Ia mencontohkan beras. Bagiamana ke depan beras bisa menjadi kue. Signifikansi dari itu semua, MFA mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah untuk bisa mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi peluang.

Pandemi Covid-19 disamping menjadi masalah yang harus dihadapi, harus ditangani dan harus dikendalikan, pandemi bisa menjadi peluang. Seperti halnya tadi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa pandemi membuat harga pertanian menjadi baik.

“Kepala sawit di Kabupaten Batanghari harga TBS satu kilogram 2.300 rupiah. Ini adalah satu peluang, ada rahmat yang diberikan Allah disamping cobaan terhadap penyakit ini diberikan peluang terhadap masyarakat Kabupaten Batanghari,” katanya.

Editor: Ardian Faisal

DAERAH

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Untuk mempermudah masyarakat mencari informasi awal tanpa perlu mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan layanan ATR/BPN Dekat. Jangkauan layanan tersebut diperluas, dari sebelumnya hanya tersedia di 46 Kantah, kini masyarakat di 19 kabupaten/kota lainnya dapat mengakses layanan pertanahan melalui mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat.

“Melalui ATR/BPN Dekat, kami ingin mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi awal atau berkonsultasi mengenai urusan pertanahan. Petugas kami yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, dalam keterangannya pada Senin, 16 November 2026.

Layanan ATR/BPN Dekat di wilayah tambahan 19 kabupaten/kota ini mulai bisa dimanfaatkan terhitung sejak 14 November 2026. Kini, tak hanya masyarakat di sejumlah area pada Pulau Jawa dan Bali, mobil layanan keliling juga disediakan oleh Kantah yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh; Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Kota Dumai, Provinsi Riau; serta Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Di Provinsi Sumatera Selatan, layanan ATR/BPN Dekat tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Lahat. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, masyarakat dapat mengaksesnya di Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Pematangsiantar.

Lokasi pelaksanaan ATR/BPN Dekat menyesuaikan kebijakan masing-masing Kantah. Umumnya, masyarakat dapat menemukannya di sejumlah titik aktivitas publik, seperti pasar, lokasi car free day, kantor desa, maupun alun-alun kabupaten/kota. “Melalui ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis pelayanan, mulai dari konsultasi dan pengaduan pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat berupa nama atau alamat, hingga layanan hak tanggungan dan roya,” ucap Uunk Din Parunggi.

Mobil layanan keliling diharapkan dapat menjadi ruang interaksi antara masyarakat dan petugas pertanahan. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh penjelasan mengenai berbagai prosedur dan dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengurus layanan pertanahan lebih lanjut di Kantah.

“Untuk mengetahui jadwal dan lokasi kehadiran mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat menghubungi Hotline layanan di 081110680000 atau memantau sosial media Kantah setempat. Jadi, masyarakat dapat menyesuaikan waktu kunjungan dan memanfaatkan layanan yang tersedia,” tutur Kepala Biro Humas dan Protokol. (*)

Continue Reading

DAERAH

Bupati Tubaba Lantik 25 Kepalo Tiyuh Terpilih, Tekankan Sinergi Kawal Program Strategis Nasional dan Daerah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat — Roda Pemerintahan di tingkat tiyuh (desa) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi memasuki babak baru. Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., secara resmi melantik 25 Kepalo Tiyuh terpilih hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Serentak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini dipusatkan di Aula Lantai III Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba, Kamis, 12 November 2026.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Lampung, Wakil Bupati Tubaba, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Suwadi, S.Sos., Ketua TP PKK dan Ketua I TP PKK Tubaba, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tubaba. Kehadiran para unsur pimpinan daerah ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam mengawal kemajuan pembangunan dari tingkat desa.

Dalam kesempatan yang sama, rangkaian acara turut diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 10 Kepalo Tiyuh periode sebelumnya, 9 Penjabat Kepalo Tiyuh, 8 perwakilan panitia pemilihan, serta penyerahan piala pemenang dan piagam penghargaan kepada pembina tiyuh terbaik lomba tiyuh tingkat kabupaten.

Kepala Subdirektorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Suwadi, S.Sos., yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, menyampaikan apresiasi atas sukses dan kondusifnya pelaksanaan pemilihan tingkat desa di Kabupaten Tubaba.

​”Alhamdulillahirabbil’alamin, hingga detik ini semua berjalan dengan lancar, kondusif berkat perjuangan dan doa Bapak Ibu sekalian beserta pimpinan yang ada. Ini menjadi titik fokus Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pak Dirjen Bina Pemdes, di mana proses yang berjalan dan pasca pelaksanaan di lapangan berlangsung kondusif serta sesuai mekanisme perundang-undangan,” ujar Suwadi.

Dalam arahannya, Bupati Novriwan Jaya mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kementerian Dalam Negeri atas dukungan maksimal sehingga hajat demokrasi di Tubaba dapat berjalan aman dan lancar. Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Kepalo Tiyuh purna bakti serta para Pj. Kepalo Tiyuh atas dedikasi dan jasa mereka selama mengabdi.

Kepada para Kepalo Tiyuh yang baru dilantik, Bupati berpesan agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan tiyuh dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran kepalo tiyuh sebagai garda terdepan dalam mengawal berbagai program prioritas nasional maupun program unggulan daerah, yang meliputi:

1. ​Tubaba Sehat: Fokus mengawal kesehatan masyarakat dengan target peningkatan angka harapan hidup yang kini telah mencapai 75 tahun dan terus didorong hingga menyentuh 80 tahun.

2. ​Tubaba Cerdas: Komitmen memastikan tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah melalui dukungan beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi.

3. ​Tubaba Berdaya: Mendorong perputaran ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi akses permodalan KUR dan KUR super mikro bekerja sama dengan perbankan (Bank Lampung, BSI, dan BRI) dengan target peredaran dana mencapai Rp1 miliar per tiyuh.

4. ​Bank Sampah Bergerak: Mendukung gerakan lingkungan hidup agar seluruh tiyuh membentuk bank sampah demi membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sejalan dengan program nasional Indonesia Asri.

5. ​Infrastruktur: Terus berkoordinasi dan mengusulkan program pembangunan infrastruktur melalui pemerintah pusat maupun provinsi, di tengah upaya bersama dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan dilantiknya para pemimpin baru di tingkat tiyuh ini, Pemkab Tubaba optimis sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat tiyuh akan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)

Continue Reading

DAERAH

Berkat UHC Prioritas, Warga Jember Bisa Operasi Jantung Gratis di Bali

DETAIL.ID

Published

on

Warga Jember menjalani perawatan medis di Bali. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Seorang warga asal Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, mendapatkan penanganan medis gratis melalui program jaminan kesehatan daerah setelah mengalami serangan jantung saat bekerja di Bali.

Pasien tersebut kini menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (RSUP Sanglah), Denpasar, setelah sebelumnya sempat terkendala perkiraan biaya tindakan mencapai Rp200 juta.

Kondisi darurat itu terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah jantung yang mengharuskannya segera menjalani tindakan medis lanjutan.

Besarnya estimasi biaya sempat membuat pasien kebingungan saat hendak mengurus proses pengobatan di rumah sakit rujukan tersebut.

Situasi berubah ketika pasien mengurus administrasi pelayanan kesehatan dan mengetahui bahwa fasilitas jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Jember tetap berlaku bagi warga yang sedang berada di luar daerah.

Seluruh proses penjaminan tersebut kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pasien dapat ditangani tanpa terbebani biaya ratusan juta rupiah.

“Terima kasih kepada Bupati Jember, Gus Fawait,” katanya.

Akses layanan kesehatan daerah ini pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh warga ber-KTP Jember yang membutuhkan penanganan medis darurat maupun lanjutan, termasuk mereka yang sedang merantau atau bekerja di luar wilayah Kabupaten Jember. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs