NIAGA
Kebutuhan Migor Cukup dari PTPN, Apkasindo: Kenapa Merusak Iklim Usaha?
DETAIL.ID, Kalimantan Tengah – Anggota Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Wayan Supadno mengatakan bahwa kebutuhan minyak goreng curah di Indonesia seharusnya bisa dicukupi. Menurutnya, mengatasi hal ini tidak sulit. Kebijakan pemerintah selama ini kurang tepat dan ada solusi yang jauh lebih sederhana.
“Harga minyak di Malaysia yang komersil Rp 26.000, sedangkan yang ekonomi kemasan Rp 14.000. Sesungguhnya tidak sulit untuk membuat harga Rp 14.000. Karena jika dijumlahkan maka kebutuhan minyak goreng curah Indonesia itu 194 ton per bulan atau 2 jutaan ton per tahun,” ujar Wayan kepada detail, 26 Mei 2022, malam.
Menurut hitungannya, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan Sawit milik Negara yaitu PTPN. Ia merinci, bahwa luas lahan sawit PTPN lebih dari 600.000 hektar. Ia menghitung, dengan luasan tersebut, maka PTPN seharusnya bisa produksi CPO setara 5 ton CPO/hektare/tahun. Maka dikali 600.000 hektare, hasilnya mencapai 3 juta ton.
“Ini jika intensif normatif saja, maka setara dapat 5 ton CPO/hektare/tahun x 600.000 hektare = 3 juta ton CPO. Selesai dari PTPN saja. Lebih rinci lagi hitungannya begini, 643.500 hektare (data Ditjenbun) x 25 ton TBS/hektare x 23% rendemen CPO, itulah potensi CPO di PTPN (BUMN). Dari situ, hasilnya mencapai 3.700.125 ton. Seharusnya selesai persoalan minyak goreng ini bukan?” kata Wayan.
Ia menambahkan, bahwa jika ada kemauan dan keberanian maka dari situ saja sudah mencukupi kebutuhan. Tidak perlu lagi mengacaukan iklim usaha. Sangat cukup berlebih untuk kebutuhan migor ekonomi yang kata Presiden Jokowi 194.000 liter/bulan.
“Asal PTPN nya bener aja. Ngapain merusak iklim usaha. PTPN (BUMN) Mestinya jadi Komandan terdepan jadi solusi masalah ini.Konversi CPO ke migor (RBD olein) 0,7 Pak. Sisanya 0,3 terdiri dari PFAD + RBD stearin + kotoran + loses. Artinya, 1 ton CPO menjadi migor curah 700 kilogram. Jadi dari PTPN itu bisa sampai 2,59 juta ton. Ini kan berlebih,” tuturnya merinci.
Dari hitungannya, dapat menggambarkan bahwa seharusnya untuk membuat harga migor curah di Indonesia murah maka solusinya tidak perlu membuat petani kecil sengsara. Maka cukup alokasikan produksi perusahaan sawit milik Negara untuk memproduksi minyak goreng curah guna memenuhi kebutuhan rakyat.
Reporter: Febri Firsandi
DETAIL.ID, Jambi – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat bagi Provinsi Jambi tercatat mengalami tren penurunan sejak 2023 lalu.
Berdasarkan penjelasan Kadis Perkebunan Provinsi Jambi, Hendrizal, alokasi DBH Sawit untuk Provinsi Jambi senilai Rp 23 M untuk tahun 2025. Lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp 33 M. Padahal awalnya di 2023 alokasi dana mencapai Rp 38 M.
Menurut Hendrizal, pasca ditransfer ke kas daerah atau BPKPD duit DBH tersebut bakal diperuntukkan bagi pendataan, rencana aksi daerah tentang kelapa sawit berkelanjutan, hingga jaminan sosial bagi buruh tani sawit.
“Sejauh ini porsinya sesuai PMK 91, porsi maksimal 20% di bidang perkebunan. 80% untuk infrastruktur,” ujar Hendrizal, Selasa, 24 Juni 2025.
Dia pun menyoal porsi dana yang bersumber dari Pungutan Ekspor CPO yang ditetapkan oleh pusat tersebut. Sebab menurutnya jika peruntukan dana lebih difokuskan spesifik pada infratruktur semacam jalan usaha tani, tentu bakal lebih menopang produktivitas hasil perkebunan rakyat.
Sementara itu terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimana insentif dana peremajaan sawit kini menjadi Rp 60 per hektar sejak September 2024 lalu. Kadis Perkebunan Provinsi Jambi tersebut menilai belum berdampak signifikan terhadap animo petani untuk ikut PSR.
“Kondisi di daerah beda-beda ya. Untuk petani yang lahannya cuman sedikit, misal cuman 2 ha dia ga akan mau. Karna ketika ditebang mau makan apa sampai 5 tahun. Beda dengan yang punya lahan luas,” katanya.
Adapun untuk tahun 2025, Disbun Provinsi Jambi menargetkan PSR seluas 14.100 hektar. Sebelumnya di tahun 2023 lalu, dari 10 ribu ha target PSR, terealisasi seluas 7800 ha atau sekitar 70% dari target.
“2025 target 14.100. Mestinya tercapai inikan masih proses. Yang lama itu tadi penyiapan status tanah. Itukan minimal 50 ha, anggota kelompok minimal 20. Kita optimislah, kalaupun tidak 100%, 70% mungkin terkejar,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Jambi untuk periode 6 – 12 Juni 2025 mengalami penurunan, Kamis, 5 Juni 2025.
Berdasarkan hasil rapat penetapan harga oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, harga TBS untuk usia tanaman 10 – 20 tahun ditetapkan sebesar Rp 3.287,72 per kilogram, turun Rp 1,09 dari periode sebelumnya.
Penurunan harga juga tercatat secara rata-rata pada seluruh umur tanaman, yaitu sebesar Rp 0,68 per kilogram.
“Harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) pada periode ini tercatat sebesar Rp 13.026,14 per kilogram, sementara harga rata-rata inti sawit mencapai Rp 11.879,60 per kilogram,” kata Kadis Perkebunan Hendrizal, Kamis 5 Juni 2025.
Harga tersebut berdasarkan pada indeks K yang digunakan dalam penetapan harga adalah 94,56 persen.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Bidang PSPHP telah menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk periode 16 hingga 22 Mei 2025.
Hasil rapat yang digelar pada Kamis, 15 Mei 2025 mencatat adanya penurunan harga TBS dibandingkan periode sebelumnya.
“Harga TBS untuk umur tanaman 10–20 tahun ditetapkan sebesar Rp 3.292,77/kg, turun Rp 149,39/kg dari harga pekan lalu. Rata-rata penurunan harga TBS berdasarkan umur tanaman mencapai Rp 136,40/kg,” kata Kabid Sarpas Disbun Provinsi Jambi, Bukri pada Jumat, 16 Mei 2025.
Adapun harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) tercatat sebesar Rp 12.797,50 sementara harga rata-rata inti sawit atau kernel mencapai Rp 12.921,05 dengan indeks K yang digunakan dalam perhitungan harga berada pada angka 94,18%.
Menurut Bukri, penurunan harga TBS disebabkan oleh melemahnya permintaan pasar global serta turunnya harga minyak nabati lainnya, yang turut memengaruhi harga sawit.
“Penyebab harga turun, permintaan melemah. Minyak nabati lain juga turun,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
Warsi dan PFI Gelar Pameran Foto ‘Karbon, Hutan dan Harapan’ Angkat Cerita Keselarasan Manusia dan Hutan
BPK Sorot Pengelolaan Aset Pemprov Jambi, Kepala BPKPD Sebut Tidak Banyak
Pemprov Jambi Kembali Dapat WTP, BPK Sebut Penyelesaian Temuan Sebelumnya Lampaui Target Nasional
Insan Pers Bekasi Raya Gelar Dialog, Tuntut Klarifikasi Gubernur Jabar Atas Pernyataan “Tidak Perlu Media”
Sangkar Burung dan Kandang Ayam Hasil Karya Napi Bangko Diminati Pasar
Tanggapi Vonis Yanto, LPAI: Miris Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Berpihak pada Anak
Sidang Korupsi Pupuk Subsidi Bungo: Terungkap Pungutan Tak Berdasar, Direktur BUMD Berkali-Kali Ditegur Hakim
Oknum ASN Cabul Yanto Divonis 2 Tahun Penjara, Keluarga Korban Tak Terima
Ribuan PPPK Pemkot Bekasi Resmi Dilantik
Kejari Merangin Musnahkan Barang Bukti 3,2 Kilogram Ganja, 109 Gram Sabu-sabu
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Tersangka Korupsi Bank BNI, Jaksa Tahan Direktur Utama dan Mantan Direktur PT Prosympac Agro Lestari
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
