DAERAH
Fadhil-Bakhtiar Optimis Menang Bersama NasDem
DETAIL.ID, Batanghari – Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar optimis bersama Partai NasDem bisa memenangi Pilkada Batanghari 9 Desember 2020. Duo mantan Sekretaris daerah (Sekda) beda Kabupaten ini dapat dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Kami yakin bersama Partai NasDem kita bisa berbuat baik untuk Kabupaten yang kita cintai ini. Kami mohon maaf belum berkomunikasi secara intensif dengan kawan-kawan di NasDem,” kata Fadhil Arief kepada detail Jumat 4 September 2020.
Menurut suami tercinta Zulva, dia dan Bakhtiar tak bisa masuk ke rumah NasDem serta merta sebelum menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari DPP Partai NasDem. Sehingga ada kawan-kawan NasDem merasa Fadhil-Bakhtiar cuek dengan anggota DPRD dari NasDem.
“Bukan cuek, kami takut bukan waktu yang tepat untuk memasuki area ini. Internal (DPP NasDem) belum menetapkan keputusan. Ini kadang-kadang jadi petaka bagi kita. Karena saya tahu setiap undang-undang tentang kepartaian yang terbit di Indonesia yang terakhir, bahwa semua partai menjadi sistem komando,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Bahwa semua keputusan DPP harus dituruti sampai ketingkatan paling bawah, sampai ke ranting. Dan itu mejadi filosofi partai di Indonesia saat ini. Jadi, dia tidak akan melangkah kalau DPP belum memutuskan. Begitu banyak kejadian pada Pilkada 2020 karena ada proses adaptasi dari undang-undang kepartaian yang lama kepada undang-undang kepartaian yang baru.
“Sehingga ada di daerah Riau, DPC dibekukan. Ada DPW dibubarkan oleh DPP, karena DPP mempunyai hak prerogatif untuk hal itu. Pada saat saya melangkah mendekati ibu Aminah jauh-jauh hari, saya akan membahayakan ibu Aminah, karena partai belum memutuskan. Rekomendasi masih 50:50, bisa iya bisa tidak,” ujarnya.
Dia berujar belum ada sejarah Partai NasDem merubah rekomendasi, sepanjang calon tidak one prestasi. Misalnya, partai tidak cukup, calon meninggal dunia, sakit atau tidak jadi mencalonkan diri. Tapi saat ini hingga kedepan, tidak ada lagi istilah tidak bisa berkomunikasi.
“Dan ini harus kita rajut bersama. Dinamika pasti terjadi sepanjang keputusan belum dibuat. Sama hal kita musyarawah, pasti banyak usulan A, B dan C. Tapi pada saat keputusan telah dibuat, saya yakin kawan-kawan di NasDem tetap berdiri tegak lurus mengikuti perintah DPP Partai NasDem,” katanya.
SK DUKUNGAN: SK DPP Partai NasDem di teken Surya Paloh tanggal 29 Juli 2020. (DETAIL/Ardian Faisal)
Fadhil dengan tegas meyakini tak mungkin ada kader NasDem akan merugikan diri sendiri dengan perkataan atau tindakan yang tidak selaras dengan keputusan DPP. Apalagi SK Nomor: 113-Kpts/DPP-NasDem/VII/2020 tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, model B.1-KWK PARPOL tanggal 29 Juli 2020 di teken Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Johnny G Plate.
“Walaupun ada yang bunyi, itu anggota Dewan itu tak memihak Fadhil-Bakhtiar. Tidak mungkin, sewaktu DPP memutuskan, pasti memihak. Kalau selama ini bisa berkreasi, itulah orang politik pasti berkreasi terus. Kalau tak berkreasi bukan orang politik,” ujarnya.
Partai NasDem punya plafon jelas dan kepingin punya kepala daerah sebanyak-banyaknya di Indonesia dalam rangka untuk menggenjot perolehan kursi. Pernyataan ini begitu tegas dan jelas diucapkan Ketua Bappilu NasDem, Prananda Surya Paloh. Hebatnya lagi NasDem ini, kata Fadhil, anggota Bappilu tidak ada umurnya di atas 40 tahun.
“Sehingga salah satu calon gubernur Jambi agak keberatan dengan gaya anak muda NasDem yang bertanya selenge’an. Tapi itulah restorasi, bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bisa saja orang itu hebat, tapi zaman dahulu, di zaman sekarang tidak hebat. Bisa saja dia kuat zaman dahulu, zaman sekarang tidak kuat lagi. Bisa saja kita lemah dahulu, tapi sekarang telah menjadi kuat,” katanya.
Tahun baru Islam adalah momentum tepat untuk hijrah dari Batanghari yang begini-begini saja, menjadi Batanghari yang dibanggakan oleh rakyatnya. Menjadi Batanghari yang nyaman sebagai tempat tinggal. Dia yakin semua kader NasDem Batanghari dengan usia produktif akan seiring sejalan dengan Fadhil-Bakhtiar.
“Bang Bakhtiar walaupun umur lebih tua dari saya, tapi jiwanya masih muda dan semangat beliau sangat tinggi menjadikan Kabupaten Batanghari lebih baik lagi. Pilkada tinggal tiga bulan, kita tak boleh terlalu ngebut takut numbur, pelan kito kalah. Jadi kecepatan ngebut, nikung, belok kita sama-sama. Jangan sampai belok dak pakai lampu sen agar menghindari tumburan. Sementara kompoian kita panjang. Kami selalu membuka diri untuk menerima saran kritik dan masukan untuk melangkah kedepan,” ujarnya.
Calon Wakil Bupati Batanghari pilihan DPP Partai NasDem, Bakhtiar bangga dengan seluruh partai pengusung Fadhil-Bakhtiar. Partai NasDem adalah partai dengan gerakan Perubahan Indonesia, khususnya di Kabupaten Batanghari harus lebih menghadapi zaman dengan tindakan modern.
“Kalau dulu dapat makan sudah. Kalau sekarang tuntutan anak muda kita jauh ingin berkembang lagi, baik bidang ekonomi, sosial, politik, budaya termasuk keamanan dan pertahanan kita di rumah tangga. Tentu bersama-sama dengan para politikus kita bisa bersinergi. Bukan saat ini saja, tapi sampai masa akhir jabatan kami mendatang,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Bakhtiar berharap karena Partai NasDem telah berhasil menduduki satu Fraksi di DPRD Kabupaten Batanghari, bisa menyatukan persepsi antara eksekutif dan legislatif. NasDem juga mempunyai anggota DPRD Provinsi Jambi bahkan anggota DPR RI. Tak hanya itu, NasDem mempunyai perwakilan pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kominfo.
“Prananda Surya Paloh mengatakan, manfaatkan kementerian kami. Semua struktur ini memberikan peluang restorasi terhadap semua peluang yang harus kita perbaiki bersama. Kita harus berbuat lebih baik dan lebih maju lagi ke depan,” katanya.
DETAIL.ID, Jambi – Temuan BPK atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah (LKPD) Pemprov Jambi TA 2024 mengungkap lemahnya pengelolaan aset tanah, seperti masih banyaknya aset yang belum memiliki dokumen sah, belum dinilai secara wajar, dan belum menghasilkan penerimaan bagi daerah.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widi Hidayat dalam sambutannya usai penyerahan LHP di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 4 Juli 2025.
Merespons hal tersebut, Gubernur Al Haris dalam sambutannya langsung memerintahkan Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK.
Usai paripurna, Kepala BPKPD Provinsi Jambi Agus Pringadi bilang bahwa aset-aset yang belum tercatat dalam KIB, tersebar di beberapa perangkat daerah terkait, yang awalnya tercatat sebagai aset milik Kementerian namun proses hibahnya belum dilakukan.
“Lebih ke arah itu. Sehingga kita perlu untuk memastikan apakah aset itu sudah bisa kita catat atau tidak, kalau misalnya hibahnya itu belum bisa kita dapat administrasi berarti belum bisa kita catat,” ujar Agus pada Jumat, 4 Juli 2025.
Selain itu menurut Agus, terdapat aset-aset yang secara nilai belum diperoleh lantaran merupakan pelimpahan dari daerah Kabupaten terhadap Provinsi. Misalnya aset tanah sekolah SMA/K dan SLB.
“Pada saat penyerahan aset itu nilainya belum didapat. Itu sementara kita masih mencatat nilainya Rp 1, nilai Rp 1 sebagai prasyarat untuk bisa dicatat di BI (Buku Inventaris) kita,” ujarnya.
Aset yang tercatat dengan nilai Rp 1 tersebut menurut Agus kini sedang dalam pengamanan, pihaknya juga tengah bekerja sama dengan DJKN Kemenkeu buat melakukan penilaian terhadap aset yang tercatat dengan nilai Rp 0.
Disinggung terkait kondisi terkini dimana masih banyak aset-aset Pemprov Jambi yang belum terdata dengan baik sehingga tak menghasilkan PAD sebagaimana temuan berulang oleh BPK. Menurut Agus nilainya tak begitu banyak, namun ia tak memungkiri jika beberapa aset memang belum tercatat.
“Kalau banyak itu enggak, tapi masih ada. Prinsip pengamanan aset kan semua harus tercatat, baik yang sudah ada nominal atau belum,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Pemprov Jambi Kembali Dapat WTP, BPK Sebut Penyelesaian Temuan Sebelumnya Lampaui Target Nasional
DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi kembali beroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A 2024. Namun meski begitu, BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset Pemprov Jambi.
Temuan itu disampaikan dalam sambutan
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widi Hidayat usai penyerahan LHP. Widi Hidayat, mengungkap bahwa perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 belum sepenuhnya mempertimbangkan secara optimal potensi penerimaan dan kemampuan keuangan daerah, sehingga menimbulkan persoalan likuiditas.
Selain itu, BPK menemukan kelebihan bayar pada belanja honorarium dan rapat-rapat pemerintah. BPK juga menyoroti lemahnya pengelolaan aset tanah, termasuk masih banyaknya aset yang belum memiliki dokumen sah, belum dinilai secara wajar, dan belum menghasilkan penerimaan bagi daerah.
BPK pun merekomendasikan Gubernur Jambi memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun proyeksi pendapatan secara realistis, serta menginstruksikan 13 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memulihkan dan menyetorkan honorarium tertunda ke kas daerah. BPK juga meminta evaluasi terhadap aset bernilai Rp 1 atau Rp 0 dan penelusuran sertifikat tanah yang belum terdokumentasi.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Sinergi antar lembaga menjadi kunci,” kata Widi, dalam sambutannya.
BPK mencatat dari 2563 temuan sebelumnya, sebanyak 1972 atau 76.94% telah ditindaklanjuti Pemprov Jambi, melampaui target nasional 75%. Namun, BPK menegaskan seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti maksimal dalam 60 hari, sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004.
Sementara Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya menyatakan menerima hasil pemeriksaan tersebut dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan BPK. Dalam sambutannya ia juga langsung menugaskan Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan.
“Kami menyadari masih ada kekurangan. Kami berharap laporan keuangan kami ke depan semakin baik dan dapat disampaikan serta diaudit tepat waktu,” kata Al Haris.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Warga binaan di Lapas Kelas IIB Bangko terlihat cekatan mengunakan mesin pemotong kayu dan mesin penyerut bambu. Tangan-tangan terampil mereka menyulap potongan bambu dan kayu pecahan menjadi barang yang bernilai jual tinggi.
Dari tangan mereka menghasilkan kerajinan berupa kandang burung dan kandang ayam. Hasil olahan mereka yang diproduksi di bengkel Bimbingan Kerja (Binker) kemudian dijual di pasaran seputar Merangin.
Kalapas Kelas IIB Bangko, Heri mengatakan, produksi para napi dijual di wilayah Merangin Sejauh ini permintaan pasar sangat tinggi.
“Mereka yang bekerja di Binker sudah menjalani setengah dari masa hukuman tetapi mereka wajib melewati assessment. Kita melihat keahlian mereka di bidang apa. Ternyata napi yang kerja di Binker menghasilkan kerajinan yang bernilai jual di pasaran,” kata Heri pada Jumat, 4 Juli 2025.
Menurutnya, hasil penjualan sekitar 15 persen masuk ke Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Keuntungan yang didapatkan setelah dipotong biaya produksi dibagikan kepada para napi yang bekerja di Binker.
Ia mengaku, Binker Lapas kelas IIB Bangko, masih sangat kekurangan mesin pemotong kayu. “Akibatnya, produksi juga jadi terbatas padahal permintaan pasar sangat tinggi,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah atau pihak lain bisa membantu kekurangan peralatan mesin di binker Lapas Kelas IIB Bangko.
Heri sangat yakin para napi yang bekerja di Binker bisa memperbaiki diri, apalagi dengan keahlian yang dimilikinya maka saat mereka selesai menjalani hukumannya bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Reporter: Daryanto
Warsi dan PFI Gelar Pameran Foto ‘Karbon, Hutan dan Harapan’ Angkat Cerita Keselarasan Manusia dan Hutan
BPK Sorot Pengelolaan Aset Pemprov Jambi, Kepala BPKPD Sebut Tidak Banyak
Pemprov Jambi Kembali Dapat WTP, BPK Sebut Penyelesaian Temuan Sebelumnya Lampaui Target Nasional
Insan Pers Bekasi Raya Gelar Dialog, Tuntut Klarifikasi Gubernur Jabar Atas Pernyataan “Tidak Perlu Media”
Sangkar Burung dan Kandang Ayam Hasil Karya Napi Bangko Diminati Pasar
Tanggapi Vonis Yanto, LPAI: Miris Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Berpihak pada Anak
Sidang Korupsi Pupuk Subsidi Bungo: Terungkap Pungutan Tak Berdasar, Direktur BUMD Berkali-Kali Ditegur Hakim
Oknum ASN Cabul Yanto Divonis 2 Tahun Penjara, Keluarga Korban Tak Terima
Ribuan PPPK Pemkot Bekasi Resmi Dilantik
Kejari Merangin Musnahkan Barang Bukti 3,2 Kilogram Ganja, 109 Gram Sabu-sabu
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Tersangka Korupsi Bank BNI, Jaksa Tahan Direktur Utama dan Mantan Direktur PT Prosympac Agro Lestari
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
