Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., melakukan peninjauan langsung progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada dua titik strategis, yakni pintu gerbang tol Pijoan dan pintu gerbang tol Sebapo, Selasa, 12 Agustus 2025 siang. Peninjauan ini bertujuan memastikan pengerjaan proyek strategis Nasional tersebut berjalan sesuai target dan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Gubernur Al Haris didampingi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Dr. Dedy Hariadi, ST., MT., Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Muzakir, S.Pd., M.Si, jajaran Dinas PUPR Provinsi Jambi, serta perwakilan dari PT. Hutama Karya selaku pengelola JTTS.

Dalam perjalanan, Gubernur Al Haris beserta rombongan berkesempatan meninjau langsung titik rest area di Kilometer 42, yang mana rest area tersebut masih dalam tahap pembangunan dan tidak jauh jaraknya dari gerbang tol Pijoan.

Gubernur Al Haris mengungkapkan, dirinya sangat senang dan bangga melihat progres pembangunan tol yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Mengingat ruas tol Pijoan – Sebapo yang dalam waktu dekat akan segera beroperasi, menyusul ruas tol Sebapo – Bayung Lencir.

“Saya bangga sekali, rest areanya sangat bagus. Saya berharap, tahapan pekerjaan kedepannya selesai tepat waktu,” ujar Gubernur Al Haris di lokasi.

“Saya juga berharap, abang saya (Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru) untuk dapat mempercepat proses persoalan ganti rugi tanah. Sehingga tahun 2027 mendatang, kita bisa menikmati jalan tol sampai kesana,” pungkasnya.

Jambi – Gubernur Jambi yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH sangat mengapresiasi dan mendukung menyukseskan Program Reforma Agraria, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan serta meningkatkan pemerataan pembangunan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi dan dukungan tersebut disampaikanya saat membuka Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi Tahun 2025. Kegiatan yang bertema “Reformasi Agraria Mekanisme dan Strategi Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Di Provinsi Jambi” ini diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa, 12 Agustus 2025.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, masih dihadapkan pada permasalahan agraria, seperti konflik lahan, ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan rakyat. “Reforma Agraria hadir sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, bukan sekadar program, melainkan amanah konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur Al Haris.

“Sejak pelaksanaan GTRA Provinsi Jambi pada Tahun 2018, yang saat ini memasuki tahun ke-8 dengan perjalanan yang panjang, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penataan aset, penataan akses, hingga mediasi penyelesaian konflik agraria. Namun, tantangan besar masih kita hadapi, terutama dalam hal penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” ujarnya.

Dikatakan Gubernur Al Haris, salah satu sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang perlu terus didorong di Provinsi Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria adalah TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. “Pada tahun 2024 melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah dilakukan berbagai upaya identifikasi dan koordinasi lintas sektor guna mempercepat penetapan TORA,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menjelaskan, hasil pembahasan dan kajian yang dilaksanakan menghasilkan sejumlah rekomendasi potensi lokal TORA yang sebagian besar berasal dari pelepasan kawasan hutan serta tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Provinsi Jambi mempunyai potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) yang cukup besar bersumber dari Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Inver PPTKH) seluas 901,293 Ha, Adendum IUPHHK seluas 874,721 Ha, Tata Batas Lama seluas 50,445 Ha, dan Revisi RTRW Provinsi Jambi Tahun 2012 seluas 8.846,097 Ha.

“Hingga tahun 2025, sebagian besar dari lokasi tersebut telah ditindaklanjuti persertifikatan tanahnya melalui Redistribusi Tanah. Namun demikian, masih diperlukan upaya strategis untuk menyelesaikan lahan-lahan yang bermasalah pada lahan pelepasan Kawasan Hutan yang belum dapat dilaksanakan legalisasi asetnya,” ujar Gubernur Al Haris.

“Selain penataan aset, Provinsi Jambi juga memiliki potensi penataan akses dalam Reforma Agraria yang perlu mendapat perhatian, terutama pada sektor unggulan daerah yaitu pertanian dan perkebunan. Potensi tersebut antara lain terdapat di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, serta di Desa Bukit Telago, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo,” tuturnya.

Lebih lanjut Gubernur Al Haris mengungkapkan, Potensi Aset dan Potensi Akses yang telah disebutkan sebelumnya telah dituangkan dalam Rekomendasi Potensi TORA untuk ditindaklanjuti melalui penataan aset dan Rekomendasi Penataan Akses GTRA Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

“Rekomendasi ini menjadi pijakan penting bagi kita semua dalam membangun kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah strategis, khususnya dalam menyinergikan program dan anggaran bersama pemerintah daerah setempat, dan demi mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jambi yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Al Haris.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, terdapat 4 (empat) isu strategis, salah satunya Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi dan mendukung menyukseskan Program Reforma Agraria, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan serta meningkatkan pemerataan pembangunan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria, kita memiliki forum kolaboratif yang kuat antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi ini saya mengajak kita semua untuk: 1. Mengidentifikasi permasalahan agraria di setiap kabupaten/kota, merumuskan solusi inovatif dan strategis yang tepat sasaran, 2. Memperkuat koordinasi antara seluruh anggota Gugus Tugas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, 3. Mendorong percepatan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Melalui forum ini, mari jadikan tahun 2025 sebagai tahun percepatan Reforma Agraria di Provinsi Jambi. Kita harus memastikan bahwa setiap jengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

“Sebagai ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi saya harus memastikan pada rapat ini bahwa program-program yang menjadi target nasional dan daerah apakah Reforma Agraria masih bisa dijalankan atau tidak kita reformasi lagi, kalau masih bisa kita lanjutkan ke tahun 2026. Artinya apa yang diharapkan kepada pemerintah oleh masyarakat untuk kepastian hukum hak-hak mereka terjamin, serta konflik-konflik lahan yang harus kita hindari yang harus kita jaga kepastian hukum bagi mereka hak-hak mereka untuk masyarakat termasuk juga aset-aset daerah yang belum terselesaikan, seperti sertifikat tanah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Humaidi, A.Ptnh.,M.M menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir juga melalui daring vicom pada Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan amanat konsitusi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dalam penguasaan tanah yang lebih berkeadilan.

“Reforma Agraria bertujuan untuk penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat Indonesia dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat,” ucapnya.

“GTRA menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak terkait untuk penyelesaian konflik dan pengembangan potensi daerah melalui kolaborasi yang sinergis antara semua pihak, seperti BPN dan pemerintah daerah,” katanya.

Humaidi juga menambahkan bahwa GTRA Provinsi Jambi fokus pada kegiatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menguatkan kolaborasi dan sinergi antara stakeholders terkait.

Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., secara resmi melepas keberangkatan 88 orang kontingen yang akan mengikuti Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus Tingkat Nasional Tahun 2025 di Buperta Cibubur, Jakarta. Acara pelepasan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa, 12 Agustus 2025 pagi.

Dalam sambutannya dan arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Gerakan Pramuka merupakan wadah pembinaan generasi muda yang sangat penting dalam membentuk karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Menurutnya, di tengah tantangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang diajarkan dalam kepramukaan semakin relevan, seperti kejujuran, kerja keras, gotong royong, cinta tanah air, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.

“Gerakan Pramuka adalah gerakan kepanduan yang terbuka dan inklusif, milik semua peserta didik tanpa terkecuali. Setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak dan kewajiban yang sama serta potensi luar biasa yang dapat dikembangkan. Pramuka hadir sebagai ruang belajar yang ramah, memberi kesempatan yang sama bagi semua untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, dan berguna bagi bangsa,” ujar Gubernur Al Haris.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus bukan hanya ajang berkumpul dan berkreasi, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi, berkarya, dan memberi kontribusi bagi bangsa.

“Saya sangat bangga dan terharu melihat semangat luar biasa dari adik-adik semua. Dengan tekad, kerja keras, dan pantang menyerah, kalian membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh keterbatasan fisik, melainkan oleh kemauan dan ketulusan hati. Keikutsertaan ini adalah bukti nyata bahwa semua masyarakat berhak untuk berproses, belajar, berkarya, dan berkembang,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan dan kekompakan, menghormati peserta dari seluruh Indonesia, serta membawa pulang pengalaman berharga untuk masa depan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping dan pembina atas dedikasi, kesabaran, dan cinta kasih dalam membimbing peserta.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi sekaligus Ketua Kwartir Cabang Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., menambahkan bahwa pengiriman kontingen ini merupakan bagian dari upaya memuliakan anak-anak berkebutuhan khusus, memberikan ruang yang sama, serta mendorong mereka untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler.

“Kita ingin menunjukkan bahwa mereka tidak terpinggirkan. Mereka adalah bagian dari anak bangsa yang juga harus memberi kontribusi bagi negara. Jika di masa depan ada kegiatan internasional untuk Pramuka berkebutuhan khusus, kita siap berpartisipasi,” ucap Sekda Sudirman.

Sebelumnya, Ketua Kontingen, Satria Budi, melaporkan bahwa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi mengirimkan kontingen yang terdiri dari 12 orang pengurus pimpinan daerah, 40 peserta, 30 pendamping, dan 6 orang unsur dari Diaspora Provinsi Jambi. “Peserta berasal dari lima kategori ketunaan, yaitu tunagrahita (15 orang), tunadaksa (4 orang), tunarungu (16 orang), tunanetra (1 orang), dan autis (1 orang),” ujar Satria Budi.